Herman Deru Tekankan Konsolidasi dan Literasi Politik
Gubernur Herman Deru saat menghadiri Rakerwil DPW Partai Perindo Sumsel di Hotel Novotel Palembang. foto: humas pemprov sumsel--
KORANPALPOS.COM - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumsel yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Senin (29/12/2025).
Kehadiran orang nomor satu di Sumsel tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap konsolidasi internal partai politik menjelang tahun politik berikutnya.
Rakerwil DPW Partai Perindo Sumsel ini digelar sebagai agenda strategis untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi sekaligus merumuskan langkah dan strategi politik ke depan.
Momentum akhir tahun dinilai tepat untuk melakukan refleksi serta penataan ulang arah perjuangan partai agar tetap sejalan dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA:Polda Sumsel Larang Petasan Malam Tahun Baru
BACA JUGA:Ratu Dewa Ajak Sambut Tahun Baru Dengan Doa Bersama
Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPW Partai Perindo Sumsel atas terselenggaranya Rakerwil yang dinilainya tepat waktu dan memiliki nilai strategis.
Menurutnya, rapat kerja wilayah bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan forum penting untuk menyatukan persepsi, memperkuat soliditas, serta memperjelas orientasi politik partai.
“Rakerwil seperti ini sangat penting karena menjadi ruang evaluasi dan perencanaan. Partai politik harus mampu membaca situasi dan menyiapkan langkah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Herman Deru.
Ia menilai Partai Perindo sebagai partai yang lincah dan dinamis dalam merespons perkembangan politik nasional maupun daerah. Herman Deru juga mengapresiasi pendekatan Perindo yang dinilai cukup dekat dengan masyarakat, khususnya melalui berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.
Lebih lanjut, Herman Deru menekankan bahwa partai politik memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi politik masyarakat. Menurutnya, masih banyak kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat secara luas.
BACA JUGA:Cegah Kerumunan Malam Tahun Baru, Ampera Ditutup 3 Jam
BACA JUGA:Pemkot Palembang Sabet Predikat Informatif KIP 2025
“Produk-produk parlemen, pemerintah daerah, hingga kementerian perlu dipahami oleh masyarakat. Di sinilah peran penting partai politik untuk menjembatani, memberikan edukasi, dan menyampaikan secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman,” jelasnya.