PBNU Sepakati Muktamar Bersama 2026, Hadapi Konflik Internal

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Jumat , 26 Dec 2025 - 21:28

Forum Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, mendesak agar kedua belah pihak di PBNU untuk islah-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyepakati muktamar bersama yang akan digelar pada 2026, dalam rapat yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur.

Juru bicara Pesantren Lirboyo Kediri KH Abdul Muid Shohib mengatakan rapat tersebut yang mengundang adalah Rais Aam PBNU dan yang diundang adalah Mustasyar PBNU, Rois Syuriyah serta Ketua Umum PBNU.

"Alhamdulillah hasil pertemuan pada hari ini memutuskan kesepakatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya," katanya ditemui usai rapat tersebut, Kamis (25/12/2025).

Ia mengatakan, untuk Muktamar ke-35 NU penyelenggaraannya diserahkan pada PBNU dengan melibatkan mustasyar, sesepuh NU hingga pengasuh pondok pesantren.

"Dan penyelenggaraannya diserahkan pada PBNU dalam hal ini Rais Aam dan Ketua Umum yang menjadi mandataris Muktamar Lampung dengan melibatkan mustasyar, sesepuh NU, pengasuh pesantren di dalam menentukan waktu, tempat dan kepanitiannya," kata dia.

Dirinya enggan untuk menjelaskan kapan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tersebut dan hanya mengatakan akan diselenggarakan secepatnya.

Hal itu juga terkait dengan lokasi yang akan dibahas dalam forum selanjutnya.

Gus Muid, sapaan akrab KH Abdul Muid Shohib menambahkan kesepakatan tersebut dibuat untuk menjaga keteduhan dan kebersamaan NU.

"Ini untuk menjaga kebersamaan dan keteduhan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Kesimpulan ini berarti islah, bareng-bareng untuk Muktamar 2026. Waktu dan tempat menyusul," kata dia.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Besuk Pasuruan yang juga sebagai Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Muhibbul Aman Aly menambahkan rapat di Kediri tersebut digelar atas perintah Rais Aam PBNU dan bertempat di Pesantren Lirboyo Kediri.

"Rapat ini adalah rapat Syuriyah PBNU, yang menyelenggarakan PBNU atas perintah Rais Aam hanya bertempat di Lirboyo (Pesantren Lirboyo Kediri). Jadi, keputusan ini keputusan resmi PBNU dengan mengundang mustasyar dan para Rais Aam," kata dia.

pbnu sepakati muktamar bersama 2026, hadapi konflik internal                            koranpalpos.com - ketua umum pbnu kh yahya cholil staquf dan rais aam pbnu kh miftachul akhyar menyepakati muktamar bersama yang akan digelar pada 2026, dalam rapat yang digelar di pondok pesantren lirboyo, kota kediri, jawa timur.
juru bicara pesantren lirboyo kediri kh abdul muid shohib mengatakan rapat tersebut yang mengundang adalah rais aam pbnu dan yang diundang adalah mustasyar pbnu, rois syuriyah serta ketua umum pbnu.
"alhamdulillah hasil pertemuan pada hari ini memutuskan kesepakatan muktamar ke-35 nahdlatul ulama akan diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya," katanya ditemui usai rapat tersebut, kamis (25/12/2025).
baca juga:retret 200 wartawan ke akmil magelang, kemenhan dan pwi perkuat sinergi
ia mengatakan, untuk muktamar ke-35 nu penyelenggaraannya diserahkan pada pbnu dengan melibatkan mustasyar, sesepuh nu hingga pengasuh pondok pesantren.
"dan penyelenggaraannya diserahkan pada pbnu dalam hal ini rais aam dan ketua umum yang menjadi mandataris muktamar lampung dengan melibatkan mustasyar, sesepuh nu, pengasuh pesantren di dalam menentukan waktu, tempat dan kepanitiannya," kata dia.
dirinya enggan untuk menjelaskan kapan pelaksanaan muktamar ke-35 nu tersebut dan hanya mengatakan akan diselenggarakan secepatnya.
baca juga:siagakan alat berat, kemen pu antisipasi cuaca ekstrem nataru di tol
hal itu juga terkait dengan lokasi yang akan dibahas dalam forum selanjutnya.
gus muid, sapaan akrab kh abdul muid shohib menambahkan kesepakatan tersebut dibuat untuk menjaga keteduhan dan kebersamaan nu.
"ini untuk menjaga kebersamaan dan keteduhan pelaksanaan muktamar ke-35 nu. kesimpulan ini berarti islah, bareng-bareng untuk muktamar 2026. waktu dan tempat menyusul," kata dia.
baca juga:apbn 2025 masih on-track, defisit terkendali 2,35 persen
sementara itu, pengasuh pondok pesantren raudlatul ulum besuk pasuruan yang juga sebagai rais syuriyah pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu) kh muhibbul aman aly menambahkan rapat di kediri tersebut digelar atas perintah rais aam pbnu dan bertempat di pesantren lirboyo kediri.
"rapat ini adalah rapat syuriyah pbnu, yang menyelenggarakan pbnu atas perintah rais aam hanya bertempat di lirboyo (pesantren lirboyo kediri). jadi, keputusan ini keputusan resmi pbnu dengan mengundang mustasyar dan para rais aam," kata dia.
rapat konsultasi yang diinisiasi oleh syuriyah pengurus besar nahdlatul ulama tersebut dihadiri oleh rais aam pbnu kh miftachul akhyar, beserta jajaran pengurus syuriyah pbnu, yaitu kh abdullah kafabihi, kh mu’adz thohir, kh imam buchori.
baca juga:operasi lilin musi 2025 resmi dimulai : ini sasaran yang ditekankan gubernur sumsel !
hadir pula kh idris hamid, h. muhammad nuh, gus muhib, gus yazid, gus afifuddin dimyati, gus moqsith ghozali, gus latif, gus sarmidi husna, gus tajul mafakhir, gus athoillah anwar, dan gus nadzif.
ketua umum pbnu kh yahya cholil staquf juga hadir beserta pengurus tanfidziyah pbnu h. amin said husni.
sementara itu, jajaran mustasyar pbnu yang hadir antara lain kh ma’ruf amin, kh anwar manshur, kh nurul huda djazuli, kh abdullah ubab maimoen, dan kh machasin.
sementara mustasyar pbnu k.h. ma'ruf amin mengapresiasi adanya kesepakatan untuk penyelenggaraan muktamar nu bersama-sama antara ketua umum pbnu dengan rais aam pbnu hasil muktamar ke-34 lampung.
"pertemuan ini berakhir bagus. ujungnya ada kesepakatan dan segera diadakan muktamar yang tidak satu pihak tapi bersama. tetap ada rais aam dan ketua umum pbnu, jadi bersama-sama membentuk kepanitiaan menyelenggarakan muktamar," katanya usai rapat di pesantren lirboyo, kota kediri, jawa timur, kamis (25/12/2025).
ia menambahkan, dalam rapat sebelumnya yang dihadiri jajaran pengurus wilayah nahdlatul ulama (pwnu) serta pengurus cabang nahdlatul ulama (pcnu) yang digelar di pesantren lirboyo, kota kediri, juga menghendaki adanya muktamar.
"kemarin juga di sini (pesantren lirboyo kediri) mengarahnya, ujungnya muktamar. mustasyar, kiai sepuh hanya memfasilitasi ke arah yang sama menghilangkan konflik. dengan menyelenggarakan muktamar, tidak ada konflik," kata wakil presiden ke-13 ri tersebut.
sementara itu, ketua umum pbnu k.h. yahya cholil staquf yang juga hadir dalam acara bersyukur dan berterimakasih kepada sesepuh ulama, sesepuh mustasyar pbnu yang selalu membimbing.
"tidak ada ungkapan selain syukur alhamdulillah dan terimakasih ke para sesepuh ulama, sesepuh mustasyar yang membimbing semua sehingga hari ini disepakati secara penuh tetap bahwa selanjutnya akan diselenggarakan muktamar yang normal," katanya.
dirinya menambahkan muktamar ke-35 nu itu akan dipimpin rais aam pbnu k.h. miftachul akhyar serta ketua umum pbnu k.h. yahya cholil staquf.
hasil kesepakatan ini, kata dia, adalah bentuk kecintaan pada jamiyah nahdlatul ulama sehingga keputusan diambil dan menjadi berkah.
"setelah ini akan ditindaklanjuti dengan langkah teknis menuju muktamar," ujar dia.
rapat konsultasi yang diinisiasi oleh syuriyah pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu) tersebut dihadiri oleh rais aam pbnu k.h. miftachul akhyar, beserta jajaran pengurus syuriyah pbnu yaitu k.h. abdullah kafabihi, k.h. mu’adz thohir, k.h. imam buchori, k.h. idris hamid, h. muhammad nuh, gus muhib, gus yazid.
hadir pula gus afifuddin dimyati, gus moqsith ghozali, gus latif, gus sarmidi husna, gus tajul mafakhir, gus athoillah anwar, dan gus nadzif.
ada pula ketua umum pbnu k.h. yahya cholil staquf, beserta pengurus tanfidziyah pbnu h. amin said husni.
sementara itu, jajaran mustasyar pbnu yang hadir antara lain k.h. ma’ruf amin, k.h. anwar manshur, k.h. nurul huda djazuli, k.h. abdullah ubab maimoen, dan k.h. machasin.
sedangkan forum musyawarah kubro di pondok pesantren lirboyo kediri, jawa timur, mendesak agar kedua belah pihak di pbnu untuk islah, sehingga konflik tersebut bisa segera selesai.
juru bicara forum musyawarah kubro k.h. oing abdul muid mengemukakan keputusan untuk islah dari kedua belah pihak di pbnu itu adalah hasil dari forum yang dibahas di pesantren lirboyo kediri.
"forum musyawarah kubro melihat dan merasakan secara langsung betapa konflik yang terjadi di jajaran internal pbnu telah meruntuhkan marwah dan wibawa jamiyah serta secara nyata telah menghilangkan kepercayaan publik yang selama ini terbangun ke nu," katanya setelah kegiatan forum musyawarah kubro di pesantren lirboyo kediri.
ia mengungkapkan, forum ini digelar sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam sehubungan dengan meruncingnya konflik internal yang terjadi di tubuh kepengurusan pbnu.
sebelumnya, pertemuan telah digelar di pesantren al falah kediri dan pesantren tebuireng, jombang. kini, forum ketiga diadakan di pesantren lirboyo, kediri, yang diikuti ratusan pwnu dan pcnu serta pcinu.
pihaknya menegaskan bahwa untuk menjaga keutuhan jamiyah dan mengembalikan nama baik nu, forum musyawarah kubro meminta rais aam dan ketua umum pbnu untuk melakukan islah selambat lambatnya dalam kurun waktu 3x24 jam terhitung sejak 21 desember 2025.
"jika kedua belah pihak tidak bersedia melakukan islah, maka forum musyawarah kubro meminta untuk menyerahkan kewenangan dan kepercayaan ke mustasyar nu untuk menyelenggarakan muktamar nu dipercepat pada 2026, yang diputuskan dalam tenggat waktu 1x24 jam yang terhitung berakhirnya tenggat waktu melakukan islah," kata dia.
ia juga mengatakan, jika kedua pihak tidak bersedia memberikan kewenangan kepada mustasyar nu untuk menyelenggarakan muktamar nu, forum musyarawah kubro sepakat untuk diadakan muktamar luar biasa (mlb) melalui penggalangan dukungan 50 plus 1 persen dari pengurus wilayah nu.
"mlb diselenggarakan selambat lambatnya sebelum rombongan jamaah haji kloter pertama 2026 diberangkatkan. dan kepanitiaannya disusun oleh pwnu dan pcnu dengan melibatkan internal nu yang dipandang perlu," kata dia.
gus muid, sapaan akrabnya mengatakan dalam forum tersebut dihadiri ratusan perwakilan dari pwnu (pengurus wilayah nahdlatul ulama), pcnu (pengurus cabang nahdlatul ulama), serta pcinu (pengurus cabang istimewa nahdlatul ulama) baik secara langsung maupun lewat daring. selain itu, ada juga dari pimpinan lembaga, serta badan otonom nu dan pengasuh pondok pesantren se-indonesia.
hadir secara langsung mustasyar pbnu yakni k.h. anwar mansyur (pengasuh pondok pesantren lirboyo kediri), k.h. nurul huda djazuli (pengasuh pesantren al falah, mojo, kediri), k.h. ma'ruf amin (daring) dan jajaran pbnu lainnya. hadir pula ketua umum pbnu k.h. yahya cholil staquf, mantan ketua umum pbnu k.h. said aqil siroj, dan undangan lainnya.
dalam forum itu, juga digelar pertemuan tertutup yang diikuti para perwakilan dari pwnu serta pcnu. hingga kemudian, hasil dari forum diumumkan dalam forum terbuka.
di sisi lain, isu pemberian konsesi tambang kepada organisasi keagamaan telah membuka ruang perdebatan yang jauh lebih luas daripada sekadar soal ekonomi, lingkungan, atau kepatuhan regulasi.
di tubuh nahdlatul ulama (nu), isu ini memantik pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana keputusan strategis dilegitimasi secara keagamaan, siapa yang berhak menafsirkannya, dan dalam ruang kuasa seperti apa tafsir itu bekerja.
perdebatan ini tidak berdiri di ruang hampa. ia bersinggungan langsung dengan struktur kekuasaan internal nu, terutama relasi antara otoritas normatif keilmuan dan otoritas eksekutif organisatoris.
dalam konteks mutakhir, relasi ini menjadi semakin terlihat ketika isu tambang diproduksi sebagai kebijakan strategis organisasi, namun dipersepsikan oleh sebagian kalangan sebagai keputusan yang lahir dari ruang deliberasi yang terbatas.
secara struktural, nu mengenal pembagian otoritas yang khas.
di satu sisi terdapat rais aam sebagai penjaga otoritas normatif dan keilmuan tertinggi.
di sisi lain terdapat ketua umum tanfidziyah yang menjalankan fungsi eksekutif dan representasi organisasi ke ruang negara, politik, dan kebijakan publik.
dalam dinamika kontemporer, ketegangan antara dua ranah ini tidak selalu tampil sebagai konflik terbuka, tetapi bekerja secara diskursif melalui bahasa, legitimasi, dan simbol otoritas.
sebagai rais aam pbnu, kh miftahul akhyar merepresentasikan otoritas moral dan kehati-hatian etik yang secara historis menjadi rujukan warga nu.
posisi rais aam, selama ini dipahami sebagai penjaga norma, nilai, dan batas-batas kepantasan keagamaan. 
sementara itu, sebagai ketua umum tanfidziyah pbnu, yahya cholil staquf memimpin organ eksekutif yang berhadapan langsung dengan realitas negara, relasi kekuasaan, dan logika kebijakan publik.
polemik mulai terasa ketika isu tambang diproduksi, terutama melalui jalur eksekutif organisasi. sejumlah pihak membaca bahwa proses pengambilan keputusan lebih menonjolkan rasionalitas strategis, seperti soal peluang, akses, dan kemanfaatan, daripada membuka ruang deliberasi normatif yang luas di tingkat keulamaan.
di titik inilah muncul ketegangan tafsir bahwa bukan semata soal setuju atau tidak setuju terhadap tambang, melainkan tentang siapa yang berhak mendefinisikan kemaslahatan, dan melalui mekanisme apa keputusan itu memperoleh legitimasi keagamaan.
struktur pengurus besar nahdlatul ulama memainkan peran sentral dalam dinamika ini.
pbnu bukan hanya lembaga administratif, melainkan produsen wacana resmi organisasi. ketika sebuah keputusan dilekatkan pada nama pbnu, ia segera memperoleh bobot simbolik yang besar.
bahasa agama, seperti tentang maslahat, kepentingan umat, atau stabilitas nasional, berfungsi sebagai perangkat legitimasi yang efektif.
di sinilah pengetahuan bekerja sebagai kuasa, di mana ia menenangkan resistensi, membatasi ruang kritik, dan mengarahkan cara publik membaca kebijakan.
masalahnya bukan pada bahasa agama itu sendiri, melainkan pada cara bahasa itu diproduksi dan disebarkan.
ketika keputusan strategis lahir dari ruang yang relatif tertutup, sementara legitimasi moralnya disosialisasikan ke ruang publik, muncul jarak antara elite pengambil keputusan dan basis warga nu (nahdliyyin).
jarak inilah yang kemudian melahirkan kegelisahan, bisik-bisik, hingga perbedaan tafsir yang makin terasa di tingkat akar rumput, mulai dari grup whatsapp hingga warung-warung kopi.
isu transparansi menjadi kunci dalam membaca polemik ini.
transparansi di sini bukan tudingan personal, melainkan persoalan struktural.
organisasi sebesar nu tidak bisa hanya mengandalkan legitimasi simbolik tanpa mekanisme deliberasi yang terbuka.
ketika warga nu merasakan bahwa keputusan penting menyangkut sumber daya alam diambil tanpa ruang dialog yang memadai, maka pengetahuan keagamaan berisiko direduksi menjadi instrumen legitimasi semata.
panggung itu, saat ini tengah terbuka dinikmati, tidak hanya oleh nahdliyyin tapi publik luas.
dari perspektif power/knowledge michel foucault (1980), situasi ini menunjukkan bagaimana pengetahuan keagamaan tidak pernah netral.
ia selalu lahir dari relasi kuasa tertentu dan bekerja untuk menata realitas sosial.
dalam konteks nu, otoritas normatif dan otoritas eksekutif tidak selalu berjalan seiring. ketegangan antara rais aam dan tanfidziyah bukan anomali, melainkan konsekuensi logis dari struktur organisasi yang hidup di tengah tekanan negara, pasar, dan politik elektoral.
penting dicatat, membaca polemik ini sebagai "konflik elite" justru menyederhanakan persoalan.
hal yang lebih relevan adalah melihatnya sebagai arena kontestasi wacana, tempat berbagai aktor berupaya mendefinisikan makna keislaman, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial.
di arena ini, bahasa agama menjadi medium utama perebutan legitimasi dan begitu terbuka dengan adanya media (sosial), di mana perebutan itu telah, sedang, dan akan terus terjadi.
pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan apakah nu melenceng dari khittah, melainkan bagaimana khittah itu ditafsirkan ulang dalam konteks relasi kuasa kontemporer.
sejak awal sejarahnya, nu tidak pernah steril dari politik. hal yang berubah adalah bentuk, intensitas, dan cara politik itu dibungkus dalam bahasa moral.
dalam era demokrasi dan ekonomi ekstraktif, tantangannya menjadi jauh lebih kompleks.
isu tambang, dengan demikian menjadi ujian penting bagi nu menjelang usia satu abadnya pada januari 2026. bukan semata soal menerima atau menolak konsesi tambang, misalnya, melainkan soal bagaimana keputusan diambil, siapa yang dilibatkan, dan bagaimana perbedaan tafsir dikelola.
ketika otoritas eksekutif bergerak cepat tanpa diimbangi ruang refleksi normatif yang memadai, risiko delegitimasi moral tidak bisa dihindari.
publik, khususnya nahdliyyin, tengah menyaksikan itu secara terbuka di media (sosial).
di sinilah peran rais aam menjadi krusial, bukan sebagai oposisi politik, melainkan sebagai penjaga nalar etik organisasi.
sebaliknya, tanfidziyah juga menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa setiap langkah strategis tidak hanya efektif secara politik, tetapi juga akuntabel secara moral.
tanpa keseimbangan ini, pengetahuan keagamaan berpotensi kehilangan daya emansipatorisnya dan berubah menjadi sekadar stempel legitimasi.
polemik ini belum selesai, dan mungkin memang tidak perlu "diselesaikan" secara instan. hal yang lebih penting adalah menjadikannya sebagai momentum refleksi.
nu, sebagai organisasi keagamaan terbesar di indonesia, memiliki tanggung jawab moral, bukan hanya kepada anggotanya, tetapi juga kepada publik luas.
menjaga ruang dialog internal, membuka mekanisme deliberasi, dan mengakui adanya perbedaan tafsir justru merupakan tanda kedewasaan organisasi.
karena itulah, isu tambang hanyalah satu pintu masuk. dari sana kita belajar bahwa agama, pengetahuan, dan kekuasaan selalu saling berkelindan.
tantangannya bukan bagaimana meniadakan relasi itu, melainkan bagaimana mengelolanya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.
di situlah martabat otoritas keagamaan dipertaruhkan, bukan pada keberpihakan yang diambil, tetapi pada cara keberpihakan itu diproduksi dan dipertanggungjawabkan.
tanpa perlu merawat polemik lebih lama, melainkan fokus pada substansi, sehingga tidak terjebak pada kontroversi, lebih-lebih sensasi. kita, khususnya nahdliyyin, menunggu itu. semoga. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 27 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan