Retret 200 Wartawan ke Akmil Magelang, Kemenhan dan PWI Perkuat Sinergi

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Kamis , 25 Dec 2025 - 21:31

Ketua PWI Pusat Akhmad Munir saat diskusi "Kaleidoskop Media Massa 2025" di Jakarta-Foto : Istimewa-

KORANPALPOS.COM - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat akan menggelar retret untuk wartawan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Januari atau awal Februari 2026, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2026.

Retret tersebut diperuntukkan bagi anggota PWI se-Indonesia sebanyak 200 orang dan akan diberangkatkan bersama-sama dengan pesawat Airbus A400M dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Jateng.

"Bila memungkinkan, ada juga kegiatan insan pers, wartawan khususnya, yang bisa berkolaborasi dengan program dan kegiatan Kemenhan di 2026," kata Ketua PWI Pusat Akhmad Munir yang juga Dirut LKBN ANTARA saat audensi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir kepada Menteri Pertahanan Jenderal Purn Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kemenhan, Rabu (24/12/2025).

Saat audensi, Ketum PWI Pusat didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang yang juga Ketua Panitia HPN 2026 Banten dan Wakil Ketua Bidang Pendidikan Zarman Syah.

Sedangkan Menhan RI didampingi Sekretaris Jenderal Kemenhan Letjen TNI Tri Budi Utomo dan Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.

Dalam kesempatan audensi, Munir menyampaikan PWI yang merupakan organisasi tertua dan terbesar di Indonesia saat ini sudah solid bersatu setelah menggelar Kongres Persatuan PWI di Cikarang, Jabar, akhir Agustus 2025 lalu.

"Insya Allah, nanti pada 9 Februari 2026, PWI bersama-sama konstituen Dewan Pers akan menggelar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten dan mengagendakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hadir. Kami juga sekaligus mengundang Pak Menhan, Pak Sjafrie Sjamsoeddin, untuk berkenan hadir di puncak acara HPN tersebut," kata dia.

Dalam HPN 2026, kata Munir, banyak kegiatan-kegiatan yang menyertainya selain acara puncak di 9 Februari 2026 bersama Presiden RI.

Ada kegiatan berupa Konvensi Nasional Media Massa, ada sarasehan wartawan, konferensi kerja nasional, banyak seminar-seminar, pentas budaya dan pameran UMKM, ada FGD, pameran foto jurnalistik serta berbagai Lomba Karya Jurnalistik (LKJ) untuk insan pers multiplatform.

Sementara itu Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin merespon positif rangkaian kegiatan-kegiatan yang digelar PWI dan konstituen Dewan Pers dalam rangka memperingati HPN 2026.

"Insya Allah, Presiden RI juga akan hadir nanti di HPN 2026 Banten itu. Beliau sangat respek dengan wartawan," kata Menhan.

retret 200 wartawan ke akmil magelang, kemenhan dan pwi perkuat sinergi                            koranpalpos.com - kementerian pertahanan (kemenhan) bersama persatuan wartawan indonesia (pwi) pusat akan menggelar retret untuk wartawan di akademi militer (akmil) magelang, jawa tengah, pada akhir januari atau awal februari 2026, dalam rangka memperingati hari pers nasional 2026.
retret tersebut diperuntukkan bagi anggota pwi se-indonesia sebanyak 200 orang dan akan diberangkatkan bersama-sama dengan pesawat airbus a400m dari bandara halim perdanakusuma menuju jateng.
"bila memungkinkan, ada juga kegiatan insan pers, wartawan khususnya, yang bisa berkolaborasi dengan program dan kegiatan kemenhan di 2026," kata ketua pwi pusat akhmad munir yang juga dirut lkbn antara saat audensi ketua umum pwi pusat akhmad munir kepada menteri pertahanan jenderal purn sjafrie sjamsoeddin di kantor kemenhan, rabu (24/12/2025).
baca juga:siagakan alat berat, kemen pu antisipasi cuaca ekstrem nataru di tol
saat audensi, ketum pwi pusat didampingi sekretaris jenderal pwi pusat zulmansyah sekedang yang juga ketua panitia hpn 2026 banten dan wakil ketua bidang pendidikan zarman syah.
sedangkan menhan ri didampingi sekretaris jenderal kemenhan letjen tni tri budi utomo dan kepala biro informasi pertahanan brigjen tni rico ricardo sirait.
dalam kesempatan audensi, munir menyampaikan pwi yang merupakan organisasi tertua dan terbesar di indonesia saat ini sudah solid bersatu setelah menggelar kongres persatuan pwi di cikarang, jabar, akhir agustus 2025 lalu.
baca juga:apbn 2025 masih on-track, defisit terkendali 2,35 persen
"insya allah, nanti pada 9 februari 2026, pwi bersama-sama konstituen dewan pers akan menggelar peringatan hari pers nasional (hpn) 2026 di banten dan mengagendakan bapak presiden prabowo subianto hadir. kami juga sekaligus mengundang pak menhan, pak sjafrie sjamsoeddin, untuk berkenan hadir di puncak acara hpn tersebut," kata dia.
dalam hpn 2026, kata munir, banyak kegiatan-kegiatan yang menyertainya selain acara puncak di 9 februari 2026 bersama presiden ri. 
ada kegiatan berupa konvensi nasional media massa, ada sarasehan wartawan, konferensi kerja nasional, banyak seminar-seminar, pentas budaya dan pameran umkm, ada fgd, pameran foto jurnalistik serta berbagai lomba karya jurnalistik (lkj) untuk insan pers multiplatform.
baca juga:perlukah anak dikenalkan ai ? begini kata stella chistie 
sementara itu menhan ri sjafrie sjamsoeddin merespon positif rangkaian kegiatan-kegiatan yang digelar pwi dan konstituen dewan pers dalam rangka memperingati hpn 2026.
"insya allah, presiden ri juga akan hadir nanti di hpn 2026 banten itu. beliau sangat respek dengan wartawan," kata menhan.
khusus kolaborasi atau kerjasama antara kemenhan dan pwi, menhan menyampaikan akan menyiapkan retret khusus untuk wartawan, dalam rangka bela negara, sekaligus salah satu kegiatan bersama menyambut hpn 2026.
"boleh saja difasilitasi retret khusus untuk 200 wartawan se-indonesia, seperti dulu pernah bersama kadin. silahkan diatur bersama kepala biro infohan," katanya.
pada kesempatan itu, menhan juga banyak bernostalgia dengan tokoh-tokoh pers nasional ketika diamanahkan sebagai kapuspen tni selama empat tahun lamanya.
dirinya antara lain "menimba ilmu" dengan jakob oetama dari kompas dan sabam siagian dari jakarta post.
sampai sekarang pun, kata dia, dirinya masih sering berkomunikasi dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh pers indonesia.
baik formal, maupun informal.
menhan juga menyampaikan kekagumannya kepada almarhum rosihan anwar, mantan ketua umum pwi pusat ketika masih wartawan muda berhasil mewawancara langsung panglima besar jenderal soedirman di saat gerilya.
sejak dulu, menurut dia, wartawan, pers, sangat berperan terhadap bangsa ini. ke depan, dia berharap peran pers yang lebih besar lagi.
persatuan wartawan indonesia (pwi) menilai podcast dan media sosial dapat diadaptasi perusahaan pers dalam penggunaan media massa untuk mengatasi masalah disrupsi media beberapa tahun terakhir.
ketua bidang pendidikan pwi pusat agus sudibyo mengatakan podcast maupun media sosial dapat menjadi bagian dari pers asalkan memenuhi kode etik yang ditetapkan oleh dewan pers.
"justru, menurut saya, model-model baru media seperti podcast ini seharusnya diinklusi sebagai bagian dari media, mungkin juga bagian dari pers asalkan kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan dewan pers itu bisa diterapkan," ucapnya dalam acara kaleidoskop media massa tahun 2025 di jakarta.
agus menekankan perusahaan pers tidak boleh menolak kehadiran media baru yang berkembang di tengah masyarakat.
keengganan menerima media baru itu, kata agus, sudah tidak realistis terhadap perkembangan media massa saat ini walaupun tidak masuk sebagai bagian dari media massa pers.
"podcast atau media sosial itu bukan bukan bagian dari media massa, bukan bagian dari pers, tetapi untuk hal ini saya kira sikap seperti itu kok semakin tidak realistis untuk dipertahankan," ucapnya.
berbekal dari permasalahan disrupsi media yang menimpa banyak perusahaan pers, agus menjelaskan bahwa definisi pers maupun jurnalis perlu ditinjau ulang, dan diperluas untuk menghadapi tantangan teknologi, yaitu hadirnya media baru.
“definisi media, definisi jurnalis barangkali perlu ditinjau ulang, barangkali diperluas juga. jadi, kalau dua tiga tahun yang lalu memang ada semacam keengganan atau reluctance,” katanya.
dengan hadirnya media baru tersebut, tutur agus, memerlukan pertemuan yang setara antara pengguna teknologi yang membuat konten dan platform yang mempunyai teknologi tersebut. hal tersebut, kata agus, berhubungan dengan keselarasan insentif yang didapatkan kedua pihak.
"problemnya apa media hari ini adalah ketidakselarasan insentif antara media massa yang punya konten dan platform yang punya teknologi untuk menyebarkan konten. ini dua pihak bertemu saling membutuhkan, platform membutuhkan konten, media massa membutuhkan teknologi untuk menyebarkan konten," jelasnya.
munculnya publisher right, menurut agus, berasal dari permasalahan disrupsi media yang tidak menemukan titik tengah terkait insentif maupun keengganan perusahaan pers adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“pertanyaannya, pertemuan dua pihak ini, adil tidak? transparan, tidak? akuntabel, tidak? jadi, kalau youtube mendapatkan traffic, bahkan dapat jualan iklan dari kontennya afu, youtube dapat berapa, dan apa yang di-share kepada pemilik konten, gitu. ini persis problem yang dihadapi media massa, sehingga muncul publisher right,” ujarnya.
sementara ketua umum persatuan wartawan indonesia (pwi) akhmad munir meminta negara hadir untuk membantu penguatan industri media nasional yang saat ini menghadapi tekanan, baik dari sisi keberlanjutan usaha maupun perubahan teknologi.
munir menilai, pers yang kerap disebut sebagai pilar keempat demokrasi membutuhkan intervensi negara untuk memastikan kebebasan, keberlanjutan, dan adaptasi menghadapi perkembangan teknologi.
“ketika negara hadir untuk memastikan kebebasan, memastikan keberlanjutan, dan memastikan kita berkesesuaian dengan kemajuan teknologi, pers akan hidup sepanjang masa ketika demokrasi keempat itu dimaknai siapa pun rezimnya,” kata munir dalam diskusi "kaleidoskop media massa 2025" di jakarta.
munir juga mengingatkan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers saat ini datang dari dominasi kapital, baik internal maupun eksternal.
dalam kondisi tersebut, perlindungan negara menjadi krusial agar kebebasan pers tidak tergerus oleh kepentingan ekonomi.
“pers saat ini, dari sisi korporasi, tidak sedang baik-baik saja. industri media membutuhkan intervensi negara agar tetap bisa bertahan dan menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi,” ujarnya.
terkait bentuk dukungan negara, munir mencontohkan pemberian insentif bagi perusahaan pers, seperti keringanan pajak serta biaya operasional lainnya.
menurutnya, kebijakan ini diperlukan di tengah kondisi bisnis media yang sedang lesu.
selain itu, ia mengusulkan adanya regulasi yang mengatur sumber daya iklan. regulasi tersebut, menurut munir, dapat memastikan keberlanjutan bisnis industri media.
munir juga menyoroti persoalan algoritma platform digital yang dinilai bebas menguasai arus informasi di indonesia.
ia menilai negara perlu hadir dengan membentuk regulasi untuk melindungi perusahaan pers sekaligus masyarakat dari ancaman platform digital.
"ketika platform global merasa bebas, berselancar di tanah air yang berpenduduk 280 juta dan berinternet sekitar 200 jutaan, maka dia dengan mudah mengambil semua informasi yang ada di dunia maya," tutur munir.
munir menyebut pwi bersama asosiasi wartawan dan asosiasi perusahaan media tengah memperjuangkan tiga agenda utama. pertama, pada langkah jangka pendek, memperjuangkan insentif pajak dan keringanan lain bagi perusahaan pers.
kedua, mendukung revisi atau amandemen aturan hak cipta agar karya jurnalistik diakui sebagai karya intelektual yang memiliki hak properti.
ketiga, penguatan regulasi terkait hak penerbit (publisher rights), dengan mencontoh kebijakan di australia yang melindungi industri media nasional dari dominasi platform digital.
terpisah, ketua umum persatuan wartawan indonesia (pwi) akhmad munir menegaskan bahwa pemberitaan bencana tidak semata-mata menyampaikan data statistik dan visual dramatis, tetapi harus mengedepankan aspek kemanusiaan.
menurut munir, kehadiran pers di tengah situasi bencana memiliki peran sebagai rujukan utama untuk membantu masyarakat tetap berpikir jernih saat dihadapkan pada ketidakpastian, kepanikan, dan kecemasan.
dalam kondisi tersebut, informasi yang akurat, terverifikasi, dan berimbang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
“pemberitaan bencana sejatinya adalah pemberitaan tentang kemanusiaan, ia tidak boleh direduksi hanya menjadi statistik korban, kerusakan, infrastruktur, atau visual dramatis semata," kata munir dalam diskusi "kaleidoskop media massa 2025" di gedung dewan pers, jakarta pusat.
ia menekankan bahwa etika jurnalistik harus menjadi fondasi utama dalam setiap peliputan kebencanaan.
etika tersebut, lanjut munir, bukan untuk membatasi kebebasan pers, melainkan untuk menjaga kehormatan profesi jurnalistik.
“kepercayaan publik terhadap media tidak hanya dibangun dari kecepatan, tetapi dari integritas, kepekaan, dan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.
munir menilai pers indonesia dituntut mampu memberitakan bencana secara akurat, empatik, dan proporsional dengan menempatkan keselamatan serta kemanusiaan sebagai prioritas utama.
pemberitaan yang jernih dan berimbang di masa krisis dinilai dapat membantu publik memahami kondisi sebenarnya, mencegah kepanikan, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap upaya penanganan yang dilakukan berbagai pihak.
selain itu, pers juga memiliki peran strategis dalam menjaga narasi optimisme dan keberlanjutan pembangunan nasional.
"di balik setiap peristiwa bencana ada manusia yang luka, kehilangan, dan trauma, karena itu etika jurnalistik harus menjadi fondasi utama dalam setiap peliputan kebencanaan," ucapnya.
melalui peliputan yang kontekstual dan bertanggung jawab, munir menyebut pers dapat memastikan bahwa bencana tidak menutup gambaran utuh tentang daya tahan, potensi, dan kesiapan indonesia, termasuk dalam menjaga kepercayaan terhadap iklim investasi dan pariwisata.
“serta menegaskan bahwa indonesia adalah bangsa yang tangguh, mampu bangkit, dan terus melangkah maju,” sambungnya.
ia menekankan pentingnya pengembangan jurnalisme bencana yang tidak berhenti pada peliputan peristiwa, tetapi berkembang menjadi jurnalisme edukatif yang membangun kesadaran mitigasi, kesiapsiagaan, dan ketangguhan masyarakat.
“pers indonesia harus menjadi pilar demokrasi sekaligus pilar kemanusiaan. hadir saat bencana, setia mengawal proses pemulihan, dan konsisten menyalakan harapan bagi bangsa dan negara,” katanya.
munir menilai bahwa tantangan pers ke depan akan semakin kompleks, mulai dari dampak perubahan iklim, percepatan teknologi digital, hingga kecepatan arus informasi.
kondisi tersebut menuntut jurnalisme yang adaptif, namun tetap berakar kuat pada profesionalisme dan kode etik.
terpisah, persatuan wartawan indonesia (pwi) pusat melalui panitia anugerah jurnalistik pwi atau ajp 2025 menyiapkan total hadiah rp300 juta sebagai bentuk apresiasi atas karya-karya jurnalistik terbaik dari seluruh indonesia yang mengangkat kinerja dan peran anggota polri.
penghargaan itu diharapkan mendorong liputan yang lebih masif, berimbang, dan berperspektif kemanusiaan, khususnya terkait bencana dan kebutuhan warga terdampak di aceh, sumatera utara, dan sumatera barat.
ketua panitia ajp award 2025 eddy iriawan dalam keterangan di jakarta, menjelaskan panitia telah menyampaikan secara lisan dan menindaklanjuti dengan surat resmi kepada pengurus pwi di tiga provinsi tersebut untuk mengajak wartawan setempat berpartisipasi dalam ajp award 2025.
"ajakan ini dilakukan dengan pendekatan empati, mengingat wilayah tersebut masih dalam proses pemulihan pascabencana," kata eddy.
ajp award 2025 melombakan enam kategori, yakni karya tulis media cetak, karya tulis media siber, karya video media televisi, karya foto jurnalistik, karya info grafis, dan karya media sosial yang merupakan ofisial perusahaan pers.
untuk setiap kategori, panitia menyediakan hadiah dengan rincian juara pertama sebesar rp20 juta, posisi kedua rp15 juta, peringkat ketiga rp10 juta, dan dua nomine masing-masing rp2,5 juta.
dengan enam kategori karya yang diperlombakan, total hadiah yang disediakan rp300 juta.
menurut eddy, anugerah jurnalistik hasil kerja sama dengan polri tersebut tidak dimaksudkan menjadikan bencana sebagai objek lomba, melainkan membuka ruang bagi karya jurnalistik yang merekam kerja-kerja kemanusiaan di lapangan, khususnya peran aktif anggota polri.
"ajp diharapkan mendorong publikasi yang lebih luas tentang kondisi riil warga terdampak bencana di sumatera. banyak kebutuhan mendesak di lapangan yang perlu terus disuarakan agar tidak luput dari perhatian publik dan pengambil kebijakan," ujar eddy.
ia mengatakan wartawan di daerah bencana memiliki kedekatan langsung dengan realitas masyarakatnya sehingga karya yang lahir dari sana kerap memiliki kedalaman makna dan nilai kemanusiaan yang kuat.
namun demikian, panitia menegaskan tidak ada kewajiban bagi wartawan di daerah terdampak untuk mengikuti lomba tersebut.
"ini murni undangan partisipatif. kami menerima seluruh karya berita dari seluruh wilayah di indonesia serta menghormati sepenuhnya situasi rekan-rekan wartawan di daerah," kata eddy.
eddy juga menekankan melalui ajp award, pwi bersama polri ingin membuka ruang agar wartawan dapat menulis polri dari dua sisi, yakni menampilkan wajah pengabdian yang humanis sekaligus mengkritisi praktik yang perlu diperbaiki demi terwujudnya institusi yang lebih transparan, berintegritas, dan presisi.
"dalam kerja kepolisian ada pengorbanan yang sering tak tampak di layar berita. namun, di sisi lain, ada pula penyimpangan yang harus dikoreksi dengan jujur dan tegas," ujarnya.
peserta terbuka untuk seluruh wartawan indonesia. pengumpulan karya ajp 2025 berlangsung hingga 10 januari 2026 dan akan dilanjutkan dengan sidang dewan juri pada 11–28 januari 2026.
panitia ajp 2025 award berasal dari unsur pengurus pwi pusat, yakni eddy hasibuan selaku dewan pakar, eddy iriawan dan aiman witjaksono sebagai wakil ketua departemen hukum dan ham serta musrifah sebagai wakil ketua departemen hankam bidang polri.
puncak penganugerahan akan digelar pada perayaan hari pers nasional 2026 yang dipusatkan di serang, banten pada 9 februari 2026. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 26 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan