Pj Gubernur Sumsel Hadiri Rakor Pj Kepala Daerah, Ini Arahan Presiden Jokowi
Presiden Jokowi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan 7 arahan kepada Pj Kepala Daerah--
BACA JUGA:Direktur RS Dr. Sobirin Pilih Bungkam Terkait Nasib Honorer dan Operasional Rumah Sakit
Kemudian dalam hal reformasi birokrasi, Kepala Negara menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor.
Hal tersebut dikarenakan investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini? Seperti itu yang Bapak, Ibu gubernur, bupati, wali kota (harus) selesaikan karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan,” imbuh Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga membahas terkait peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024.
Kepala Negara menegaskan agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga.
“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak, Ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral,” tambahnya.
Apabila terjadi pergolakan di masyarakat, Presiden meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan politik. Selesaikan dengan (segera),” katanya.
Terakhir, Kepala Negara mendorong daerah untuk terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri.
“Berikan dukungan penuh pada program-program ini,” tandasnya. (rel)
- Tag
- Share
-
-
