Pemda Tak Berwenang Minta Bantuan Internasional

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 17 Dec 2025 - 20:58

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin.-Foto: Antara-

Hal ini diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

“Kerja sama dengan pihak luar negeri bisa dilakukan, tetapi tidak secara sepihak. Harus melalui pemerintah pusat dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan,” jelasnya.

Dalam konteks penanggulangan bencana, Khozin menyebutkan bahwa bantuan internasional memang dapat diterima oleh daerah terdampak.

Akan tetapi, prosesnya harus melalui pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemda, kata dia, hanya berperan sebagai pihak pengusul.

“Pemda posisinya hanya mengusulkan kepada pemerintah pusat. Lembaga yang berwenang menentukan penerimaan bantuan internasional adalah pemerintah pusat melalui BNPB, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 28 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Nonpemerintah Asing dalam Penanggulangan Bencana,” ujarnya.

Di sisi lain, Khozin mengaku memahami langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Aceh. Menurutnya, situasi darurat akibat bencana memang dapat mendorong daerah untuk mencari bantuan dari berbagai pihak. Namun, ia mengingatkan agar langkah tersebut tetap berada dalam koridor hukum.

“Kami memahami kondisi yang dialami Pemprov Aceh, termasuk simbol pengibaran bendera putih. Ini harus menjadi pesan kuat bagi pemerintah pusat agar lebih responsif, lebih cepat, dan lebih akseleratif dalam penanganan bencana, khususnya di Sumatera dan Aceh,” kata Khozin.(ant)

pemda tak berwenang minta bantuan internasional                            jakarta – anggota komisi ii dpr ri muhammad khozin menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) tidak memiliki kewenangan untuk meminta bantuan langsung kepada lembaga internasional.
menurutnya, urusan hubungan luar negeri merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
pernyataan tersebut disampaikan khozin sebagai respons atas langkah pemerintah provinsi aceh yang mengajukan permohonan bantuan kepada perserikatan bangsa-bangsa (pbb) untuk penanggulangan bencana.
baca juga:huawei mate x7 resmi hadir, ponsel lipat flagship dengan performa tinggi dan desain premium
baca juga:dana otsus bukan untuk dinas luar negeri
ia menilai, meskipun niat tersebut didorong oleh kondisi darurat di daerah, secara hukum langkah itu tidak tepat.
“pemda tidak memiliki kewenangan dalam hubungan luar negeri. politik luar negeri adalah kewenangan mutlak pemerintah pusat,” ujar khozin dalam keterangan tertulis yang diterima di jakarta, selasa.
khozin menjelaskan, ketentuan tersebut tercantum jelas dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
baca juga:pemprov sumsel luncurkan buku kekerasan perempuan dan anak
baca juga:prabowo teken aturan kenaikan upah minimum
dalam aturan itu disebutkan bahwa politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional merupakan urusan absolut pemerintah pusat yang tidak dapat dilimpahkan kepada daerah.
meski demikian, ia menekankan bahwa pemda tetap dimungkinkan menjalin hubungan dengan pihak asing.
namun, hubungan tersebut harus berada dalam konteks kerja sama daerah dan dilakukan melalui mekanisme yang sah, yakni dengan persetujuan atau penerusan dari pemerintah pusat.
baca juga:gibran lanjutkan kunjungan ke aceh
baca juga:prabowo tegaskan pejabat dilarang “wisata bencana”, jangan datang ke lokasi hanya untuk foto-foto
hal ini diatur dalam pasal 25 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerja sama daerah.
“kerja sama dengan pihak luar negeri bisa dilakukan, tetapi tidak secara sepihak. harus melalui pemerintah pusat dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan,” jelasnya.
dalam konteks penanggulangan bencana, khozin menyebutkan bahwa bantuan internasional memang dapat diterima oleh daerah terdampak.
baca juga:implementasikan empat pilar mpr, siti fauziah ajak siswa paskibra sumedang amalkan pancasila
baca juga:dpr dorong mbg masuk pedalaman papua
akan tetapi, prosesnya harus melalui pemerintah pusat, khususnya badan nasional penanggulangan bencana (bnpb). pemda, kata dia, hanya berperan sebagai pihak pengusul.
“pemda posisinya hanya mengusulkan kepada pemerintah pusat. lembaga yang berwenang menentukan penerimaan bantuan internasional adalah pemerintah pusat melalui bnpb, sebagaimana diatur dalam pasal 4 pp nomor 28 tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga nonpemerintah asing dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.
di sisi lain, khozin mengaku memahami langkah yang diambil pemerintah provinsi aceh. menurutnya, situasi darurat akibat bencana memang dapat mendorong daerah untuk mencari bantuan dari berbagai pihak. namun, ia mengingatkan agar langkah tersebut tetap berada dalam koridor hukum.
baca juga:menko polkam minta aceh solid tangani bencana
baca juga:kpu–kemenpppa dorong peran perempuan di politik
“kami memahami kondisi yang dialami pemprov aceh, termasuk simbol pengibaran bendera putih. ini harus menjadi pesan kuat bagi pemerintah pusat agar lebih responsif, lebih cepat, dan lebih akseleratif dalam penanganan bencana, khususnya di sumatera dan aceh,” kata khozin.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan