Lingkaran Setan Bencana Banjir Sumatra

Dalam perspektif tata kelola, fenomena ini menunjukkan defisit good governance, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, independensi pengawasan, serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

Di tingkat global, standar ESG mewajibkan bahwa investasi harus menjaga keberlanjutan ekologi, melindungi masyarakat terdampak, dan memastikan manfaat ekonomi yang inklusif.

Dalam kasus banjir Sumatera, absennya environmental & social safeguards (ESS) terlihat jelas.

Tahap-tahap mitigasi risiko yang seharusnya ada, yang meliputi identifikasi dampak, konsultasi publik, penilaian risiko, rencana perlindungan sosial–lingkungan, dan monitoring independen, tidak dijalankan secara memadai.

Ketika perlindungan tersebut tidak diterapkan, dampaknya adalah deforestasi yang berlangsung cepat, daerah aliran sungai (DAS) yang rusak parah, dan tutupan tanah yang makin hilang.

Dampak lain adalah meningkatnya aliran permukaan, sehingga permukiman dan infrastruktur menjadi rentan.

Hujan ekstrem hanya mempercepat konsekuensi yang sudah tercipta.

Dalam situasi seperti ini, mereka yang paling tidak menikmati keuntungan ekonomi justru menjadi pihak yang paling menanggung risiko bencana.

Masyarakat kehilangan rumah dan aset produktif, akses ekonomi dan pendidikan terputus, serta muncul kerentanan kesehatan dan sosial yang berkepanjangan.

Tanpa perlindungan sosial berbasis mitigasi risiko, masyarakat akan terus menjadi korban dari kebijakan eksploitasi yang tidak berkelanjutan.

Bencana tidak langsung menghasilkan reformasi kebijakan. Sebaliknya, terdapat mekanisme siklus sosial–politik yang mengunci situasi.

Ketika bencana terjadi, warga menjadi pihak yang paling menderita. Bantuan darurat memang segera hadir, namun ini tidak mengubah sistem tata kelola.

Dalam kondisi demikian, kemudian muncul narasi politis yang dimanfaatkan untuk menarik empati publik menjelang pemilu. Ujung-ujungnya, pilihan politik tidak berubah, sehingga kebijakan pun juga tidak berubah.

Konsesi baru tetap diberikan dan kerusakan lingkungan berulang. Bencana berikutnya hanya soal waktu.

Krisisnya bukan hanya lingkungan, tetapi governance.