DPR Minta Status Bencana Nasional

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 27 Nov 2025 - 22:09

Anggota DPR RI, M. Nasir Djamil-Foto: Antara-

dpr minta status bencana nasional                            jakarta - situasi banjir besar yang melanda sejumlah provinsi di indonesia memicu desakan kuat dari dpr ri agar pemerintah pusat mengambil langkah luar biasa.
anggota dpr ri, m. nasir djamil, meminta presiden prabowo subianto segera menetapkan status bencana nasional, mengingat kondisi di lapangan kian memburuk dan jumlah warga terdampak terus meningkat.
nasir menyampaikan seruan tersebut di jakarta, kamis, seraya menegaskan bahwa masyarakat—khususnya para korban yang kini terisolasi dan kehilangan akses kebutuhan dasar—menantikan keputusan cepat dari pemerintah pusat.
baca juga:iran undang prabowo ke teheran
baca juga:prabowo sambut ratu maxima
“jika status bencana nasional tidak segera ditetapkan, saya khawatir jumlah korban akan terus bertambah. dengan penuh kerendahan hati, saya meminta presiden prabowo untuk segera mengambil langkah itu demi keselamatan rakyat,” ujarnya.
ia menekankan bahwa penanganan bencana dalam skala besar seperti ini membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah pusat agar bantuan dapat tersalurkan secara lebih terkoordinasi dan merata. menurut dia, kapasitas pemerintah daerah kini mulai mencapai batasnya.
nasir mencontohkan situasi di aceh dan beberapa wilayah lain yang mengalami dampak paling parah.
baca juga:gibran minta 'lapor mas wapres' dioptimalkan
baca juga:wakil ketua mpr minta parpol amalkan empat pilar untuk perkuat demokrasi indonesia 
banyak keluarga terjebak di rumah tanpa akses evakuasi, sejumlah ruas jalan terputus, dan distribusi logistik belum mampu menjangkau seluruh titik bencana.
di media sosial, warga terus mengunggah kondisi darurat yang memperlihatkan besarnya kerusakan dan ancaman keselamatan.
“banjir ini bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga telah menelan korban jiwa, menyebabkan penyakit kulit, memutus aliran listrik di berbagai kawasan, serta menimbulkan kerugian material dan non-material yang sangat besar,” kata nasir.
baca juga:komisi reformasi polri buka kritik untuk lindungi minoritas
baca juga:dpr desak hapus status honorer guru
ia mengingatkan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pp nomor 21 tahun 2008, dan perpres nomor 17 tahun 2018, penetapan status bencana nasional dapat dilakukan apabila bencana menyebabkan korban massal, kerugian besar, dan mencakup wilayah lintas daerah.
selain itu, penetapan bisa dilakukan apabila fungsi pemerintahan terganggu atau kemampuan daerah tak lagi mencukupi untuk menangani bencana.
melihat cakupan banjir yang kini melanda banyak provinsi dan besarnya dampak yang ditimbulkan, nasir menilai seluruh indikator tersebut telah terpenuhi.
baca juga:polri siap berbenah total, buntut masyarakat lapor damkar
baca juga:dpr desak anri–kpu jelaskan alur arsip ijazah capres
ia juga menyoroti kelangkaan kebutuhan pokok di beberapa wilayah akibat terputusnya jalur transportasi, yang semakin menyulitkan pengungsi dan warga terdampak.
nasir menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama. karena itu, ia percaya presiden prabowo tidak akan ragu mengambil langkah darurat apabila situasi terus memburuk.
“keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. saya yakin presiden akan memilih keputusan terbaik demi melindungi masyarakat,” tegasnya.
baca juga:dpr ingatkan rs jangan abaikan pasien
baca juga:ppuu dpd ri dalami disharmonisasi regulasi daerah untuk perkuat reformasi uu pemda
dengan kondisi banjir yang masih meluas, dpr terus mendorong percepatan penanganan dan peningkatan koordinasi nasional untuk meminimalkan korban serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 28 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan