DPR Desak Hapus Status Honorer Guru

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 26 Nov 2025 - 20:44

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian-Foto: Antara-

Sejalan dengan amanat UU ASN dan aturan turunan, status guru non-ASN atau honorer akan berakhir pada 2025. Semua guru non-ASN berhak mengikuti skema PPPK sesuai persyaratan yang berlaku.

Meski demikian, skema PPPK paruh waktu masih menunggu regulasi teknis dari KemenPANRB dan BKN, sehingga pemerintah daerah tetap dapat mengusulkan kebutuhan guru agar layanan pendidikan tidak terganggu.

Hetifah menekankan, isu status honorer bukan sekadar masalah administratif, melainkan bagian dari prinsip keadilan sosial dan kedaulatan pendidikan nasional.

“Jika kebijakan ini gagal, pesan yang dikirim adalah pengabdian guru bukan investasi bangsa, melainkan beban yang bisa dicabut kapan saja,” ujarnya.

Komisi X DPR RI akan mengawasi agar transisi penghapusan status honorer berjalan adil dan manusiawi melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Penghargaan terhadap guru harus diwujudkan dalam regulasi, anggaran, dan tindakan nyata,” tutup Hetifah. (ant)

dpr desak hapus status honorer guru                            jakarta - ketua komisi x dpr ri, hetifah sjaifudian, menekankan perlunya pemerintah menghapus status guru honorer pada akhir 2025.
menurutnya, langkah ini penting untuk menjamin kesejahteraan guru sekaligus menghilangkan ketidakpastian yang selama ini membayangi profesi pendidik.
hetifah menegaskan, momentum hari guru nasional yang diperingati selasa (26/11/2025) bukan sekadar seremoni.
baca juga:kemendagri pacu pembangunan sppg di daerah 3t
baca juga:gibran laporkan hasil g20 langsung ke prabowo
lebih dari itu, hari ini menjadi pengingat moral bagi pemerintah untuk melindungi guru serta memastikan hak-hak mereka terealisasi dalam kebijakan nyata.
“pada hari guru ini, pemerintah harus menunjukkan penghormatan nyata. masa depan guru harus dijamin melalui reformasi kepegawaian yang mengedepankan kesejahteraan, bukan menambah beban baru,” ujar hetifah dalam keterangan pers di jakarta.
dia menambahkan, guru yang telah mengabdi bertahun-tahun wajib menjadi prioritas dalam penataan kepegawaian, baik melalui pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) maupun seleksi terbuka yang adil dan transparan.
baca juga:polri siap berbenah total, buntut masyarakat lapor damkar
baca juga:dpr desak anri–kpu jelaskan alur arsip ijazah capres
“pengabdian belasan tahun tidak boleh menjadi alasan tertunda tanpa kepastian,” tegasnya.
menurut hetifah, penghapusan status honorer tidak berarti guru kehilangan haknya. kebijakan baru harus menjamin penghasilan layak, tunjangan tetap, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. “ini bukan bonus, tapi hak dasar setiap guru,” tambahnya.
hetifah juga menyoroti perbedaan regulasi antara guru sekolah umum dan madrasah. ia menekankan pentingnya koordinasi antar-kementerian terkait—kementerian agama, kemenpanrb, kemendiktisaintek, pemerintah daerah, dan bkn—agar tidak ada guru yang tertinggal dalam reformasi kepegawaian. “jangan sampai muncul dua kecepatan: satu guru diuntungkan, yang lain tertinggal,” ucapnya.
baca juga:asta cita menuju indonesia maju
baca juga:mendagri minta karang taruna jadi motor perubahan desa
sejalan dengan amanat uu asn dan aturan turunan, status guru non-asn atau honorer akan berakhir pada 2025. semua guru non-asn berhak mengikuti skema pppk sesuai persyaratan yang berlaku.
meski demikian, skema pppk paruh waktu masih menunggu regulasi teknis dari kemenpanrb dan bkn, sehingga pemerintah daerah tetap dapat mengusulkan kebutuhan guru agar layanan pendidikan tidak terganggu.
hetifah menekankan, isu status honorer bukan sekadar masalah administratif, melainkan bagian dari prinsip keadilan sosial dan kedaulatan pendidikan nasional.
baca juga:anwar iskandar kembali pimpin mui 2025–2030, terpilih lewat musyawarah formatur
baca juga:gibran di g20 tegaskan program mbg sebagai investasi strategis bangsa
“jika kebijakan ini gagal, pesan yang dikirim adalah pengabdian guru bukan investasi bangsa, melainkan beban yang bisa dicabut kapan saja,” ujarnya.
komisi x dpr ri akan mengawasi agar transisi penghapusan status honorer berjalan adil dan manusiawi melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“penghargaan terhadap guru harus diwujudkan dalam regulasi, anggaran, dan tindakan nyata,” tutup hetifah. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 27 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan