Polri Siap Berbenah Total, Buntut Masyarakat Lapor Damkar

JAKARTA – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa institusi Kepolisian siap melakukan perubahan besar guna menjawab fenomena masyarakat yang belakangan lebih memilih melapor ke petugas pemadam kebakaran (damkar) ketimbang ke polisi saat terjadi insiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Jimly menanggapi pernyataan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, yang mengakui adanya tren meningkatnya kepercayaan publik terhadap damkar. Menurut Jimly, keterbukaan tersebut merupakan bukti bahwa pimpinan Polri tidak menutup diri terhadap kritik.

“Wakapolri saja menyampaikan secara terbuka, begitu juga Kapolri dalam berbagai rapat. Ini menunjukkan bahwa petinggi Polri benar-benar siap beradaptasi, siap berubah, dan tidak berada dalam posisi ‘denial’,” ujar Jimly di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa.

BACA JUGA:DPR Desak ANRI–KPU Jelaskan Alur Arsip Ijazah Capres

BACA JUGA:Sidang Terdakwa Rosi Terus Berlanjut: JPU Kejari OKI Hadirkan Saksi dan Ahli Forensik

Jimly menilai, sikap transparan Wakapolri yang disampaikan langsung di hadapan Komisi III mencerminkan keseriusan Polri dalam memperbaiki kualitas pelayanan.

Upaya itu juga ditopang dengan pembentukan Komisi Transformasi Internal Polri yang kini bekerja paralel bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Selama tiga bulan ke depan, kedua komisi tersebut dijadwalkan melakukan pendalaman, menerima aspirasi publik melalui audiensi, serta memetakan arah kebijakan reformasi yang lebih komprehensif. Targetnya, peta jalan reformasi Polri rampung pada akhir Januari 2026.

BACA JUGA:PPUU DPD RI Dalami Disharmonisasi Regulasi Daerah untuk Perkuat Reformasi UU Pemda

BACA JUGA:Asta Cita Menuju Indonesia Maju

“Komisi Transformasi Internal sudah dibentuk dan ikut dalam setiap rapat. Jadi hal-hal yang bersifat internal dapat segera dikerjakan. Karena itu, masyarakat perlu optimistis bahwa dalam tiga bulan mendatang akan terlihat perubahan nyata,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sementara itu, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas), Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya juga menyoroti fenomena meningkatnya laporan masyarakat ke damkar ketimbang ke polisi. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran persepsi publik.

“Bisa jadi masyarakat memilih menghubungi damkar karena merasa lebih aman atau tidak ada rasa takut,” kata Yusril.

BACA JUGA:Mendagri Minta Karang Taruna Jadi Motor Perubahan Desa