DPR Ingatkan RS Jangan Abaikan Pasien

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 25 Nov 2025 - 20:50

Ketua DPR RI Puan Maharani saat konferensi pers bersama jajaran Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Sufmi Dasco Ahmad, dan Saan Mustopa, di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (25/11/2025).-Foto: Antara-

“Presiden memerintahkan agar dilakukan audit internal secara menyeluruh. Rumah sakit-rumah sakit tersebut harus dipanggil dan dimintai penjelasan. Termasuk juga pejabat di Dinas Kesehatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun rumah sakit swasta,” ujar Tito di Istana Kepresidenan, Senin (24/11).

Untuk mempercepat proses investigasi dan pembenahan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim dari Kementerian Dalam Negeri telah tiba di Jayapura. Mereka dijadwalkan langsung melakukan audit terhadap rumah sakit yang disebut menolak pasien ibu hamil tersebut.

Pemerintah pusat dan DPR RI berharap langkah evaluasi menyeluruh ini dapat memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan tenaga medis, fasilitas, dan sarana pendukung lainnya.

Dengan adanya penegasan ini, masyarakat di seluruh Indonesia diharapkan mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang adil dan tidak terabaikan lagi. (ant)

dpr ingatkan rs jangan abaikan pasien                            jakarta – dewan perwakilan rakyat (dpr) ri menegaskan agar seluruh rumah sakit di indonesia, terutama yang berada di wilayah 3t (terdepan, terluar, tertinggal), tidak lagi mengabaikan pelayanan kepada masyarakat.
peringatan keras ini disampaikan ketua dpr ri, puan maharani, menyusul kasus tragis ibu hamil di papua yang diduga ditolak oleh beberapa rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia.
puan menilai peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang tidak boleh terulang. menurutnya, dpr ri akan meminta komisi terkait untuk segera mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas.
baca juga:ppuu dpd ri dalami disharmonisasi regulasi daerah untuk perkuat reformasi uu pemda
baca juga:asta cita menuju indonesia maju
“kasus di papua harus menjadi pembelajaran penting. jangan sampai ada lagi masyarakat yang tidak ditangani atau terlambat mendapatkan layanan kesehatan,” ujar puan usai mengikuti rapat paripurna di kompleks parlemen, jakarta, selasa.
ia juga menekankan agar kementerian kesehatan (kemenkes) memperkuat pengawasan terhadap rumah sakit serta melakukan evaluasi menyeluruh, sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan secara cepat dan tepat tanpa diskriminasi.
sementara itu, presiden prabowo subianto turut memberikan perhatian serius terhadap insiden tersebut.
baca juga:mendagri minta karang taruna jadi motor perubahan desa
baca juga:anwar iskandar kembali pimpin mui 2025–2030, terpilih lewat musyawarah formatur
melalui menteri dalam negeri tito karnavian, presiden memerintahkan agar dilakukan audit terhadap seluruh rumah sakit di provinsi papua, untuk mencari tahu penyebab terjadinya penolakan pasien yang berujung fatal.
tito menyampaikan bahwa setelah rapat terbatas dengan presiden, pihaknya langsung berkoordinasi dengan gubernur papua, mathius derek fakhiri.
ia meminta pemerintah daerah untuk memastikan kondisi keluarga korban dan memberikan pendampingan serta bantuan yang dibutuhkan.
baca juga:gibran di g20 tegaskan program mbg sebagai investasi strategis bangsa
baca juga:indonesia–afrika selatan sepakati bebas visa, gibran umumkan di johannesburg
“presiden memerintahkan agar dilakukan audit internal secara menyeluruh. rumah sakit-rumah sakit tersebut harus dipanggil dan dimintai penjelasan. termasuk juga pejabat di dinas kesehatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun rumah sakit swasta,” ujar tito di istana kepresidenan, senin (24/11).
untuk mempercepat proses investigasi dan pembenahan, menteri kesehatan budi gunadi sadikin bersama tim dari kementerian dalam negeri telah tiba di jayapura. mereka dijadwalkan langsung melakukan audit terhadap rumah sakit yang disebut menolak pasien ibu hamil tersebut.
pemerintah pusat dan dpr ri berharap langkah evaluasi menyeluruh ini dapat memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan tenaga medis, fasilitas, dan sarana pendukung lainnya.
baca juga:mendagri tito karnavian minta pemda perkuat mitigasi bencana usai longsor mematikan di cilacap
baca juga:peternak siap genjot produksi untuk mbg
dengan adanya penegasan ini, masyarakat di seluruh indonesia diharapkan mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang adil dan tidak terabaikan lagi. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 26 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan