Tito Minta Pemda Pangkas Belanja Birokrasi Hadapi Penurunan TKD 2026

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 09 Oct 2025 - 19:43

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (9/10/2025).-Foto: Antara-

tito minta pemda pangkas belanja birokrasi hadapi penurunan tkd 2026                            jakarta – menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian menegaskan pentingnya efisiensi belanja birokrasi di seluruh pemerintah daerah sebagai langkah antisipatif terhadap kebijakan penurunan transfer ke daerah (tkd) dalam rancangan apbn 2026.
tito mengingatkan bahwa kondisi fiskal nasional yang dinamis menuntut setiap kepala daerah untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran.
“ketika transfer ke daerah berkurang dan banyak kewenangan kembali ke pusat, maka cara terbaik adalah melakukan efisiensi, terutama di belanja-belanja birokrasi,” ujarnya di jakarta, kamis (9/10).
baca juga:megawati desak pemulangan cepat pekerja migran bermasalah
baca juga:indonesia dukung langkah perdamaian gaza yang diajukan as
ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan belanja birokrasi meliputi biaya perjalanan dinas, rapat, konsumsi, hingga pemeliharaan fasilitas kantor.
tito menilai, pos-pos tersebut sering kali membengkak dan tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
menurutnya, masa pandemi covid-19 menjadi bukti bahwa pemerintah daerah mampu melakukan penghematan tanpa mengganggu kinerja pemerintahan.
baca juga:bentuk komite reformasi polri untuk titik beratkan ham
baca juga:prabowo lantik dubes dan pejabat baru
“dulu waktu covid-19, anggaran bisa dikurangi cukup besar dan kita tetap bisa berjalan. jadi, sekarang pun harusnya bisa dilakukan hal yang sama,” tegasnya.
lebih lanjut, mendagri mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
ia menegaskan bahwa anggaran harus benar-benar digunakan untuk mendukung program yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
baca juga:menkes dengar kabar wamen baru
baca juga:mendagri dorong desain besar perlindungan pekerja migran
“pastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan output nyata. jangan sampai jadi bancakan, karena akan berurusan dengan hukum,” tandas tito.
sebagai informasi, dalam rancangan apbn 2026, pemerintah menetapkan alokasi dana tkd sebesar rp649,99 triliun, turun cukup tajam dibandingkan proyeksi realisasi tahun 2025 sebesar rp864 triliun maupun alokasi dalam apbn 2025 senilai rp919,9 triliun.
sebagai kompensasi, kementerian keuangan meningkatkan porsi belanja pemerintah pusat untuk program yang akan langsung disalurkan ke daerah melalui kementerian dan lembaga (k/l).
baca juga:karya jurnalistik masuk revisi uu hak cipta
baca juga:kado spesial muchendi pada hut ke-80 oki: peluang kerja, pangan murah, pajak lega
total anggaran tersebut mencapai sekitar rp1.300 triliun, naik signifikan dari alokasi sebelumnya sebesar rp900 triliun.
dengan kebijakan ini, tito berharap seluruh pemerintah daerah mampu menyesuaikan strategi pengelolaan anggaran agar tetap efisien, transparan, dan fokus pada program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. (ant)