Herman Deru Dorong Good Governance di Sumsel, Tekankan Peran APIP dan Pengawasan Internal

Reporter: Encep |

Editor: Dahlia |

Rabu , 24 Sep 2025 - 21:35

Gubernur Sumsel Herman Deru saat memberikan arahan kepada OPD di Graha Bina Praja, Selasa (23/09/2025)-Foto: Istimewa-

herman deru dorong good governance di sumsel, tekankan peran apip dan pengawasan internal                            koranpalpos.com - gubernur sumatera selatan (sumsel), dr. h. herman deru, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 
dalam arahannya saat rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2025 di graha bina praja, selasa (23/9/2025), herman deru meminta opd menjadikan aparat pengawas intern pemerintah (apip) sebagai mitra kerja utama.
menurutnya, tanpa pengawasan internal yang kuat, cita-cita good governance dan clean government sulit diwujudkan. 
"apip harus diposisikan sebagai partner strategis, bukan sekadar pengawas. mereka hadir untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan," tegas herman deru.
baca juga:sumsel cetak sejarah, pelatihan ai untuk 25.000 guru raih rekor dunia
baca juga:pkk sumsel galakkan kemandirian pangan dari pekarangan rumah
gubernur juga menyampaikan bahwa dalam entry meeting dengan tim korsup kpk, isu yang disorot adalah penertiban aset daerah.
ia menilai, percepatan sertifikasi aset menjadi hal mendesak agar pengelolaan barang milik daerah lebih tertib dan terhindar dari penyalahgunaan.
"ini pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. saya minta apip dan inspektorat benar-benar serius menanganinya," katanya.
lebih jauh, herman deru mengingatkan agar opd fokus pada pelaksanaan program sesuai rpjmd.
baca juga:herman deru dorong intensifikasi pertanian sumsel, masuk lima besar nasional
baca juga:sumsel raih apresiasi kementan lewat inovasi padi apung dan mandiri benih
ia menegaskan bahwa alokasi anggaran harus diarahkan ke program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
selain itu, gubernur mengimbau agar setiap opd membangun budaya anti-fraud. hal ini dilakukan dengan penerapan spip, manajemen risiko fraud, serta pemberian sanksi tegas terhadap pegawai yang terbukti melakukan kecurangan.
"budaya anti-fraud harus hidup di setiap instansi. jangan hanya berhenti pada slogan, tetapi terapkan dalam tindakan nyata," ujar herman deru.
baca juga:kejari prabumulih hentikan penyidikan dugaan korupsi dana hibah pmi 2015–2024, ini alasannya
baca juga:sumsel raih apresiasi kementan lewat inovasi padi apung dan mandiri benih
kasatgas kpk wilayah ii, untung wicaksono, yang hadir dalam acara itu, juga mengingatkan opd agar tidak takut untuk jujur dan berani menyampaikan fakta apa adanya.
menurutnya, kerja birokrasi harus selalu berlandaskan integritas.
untung menambahkan, masih banyak opd yang keliru memandang apip hanya sebagai pihak yang mencari kesalahan.
"itu salah besar. apip justru membantu kita agar tidak salah jalan," katanya.
ia mendorong agar sinergi opd dan apip terus ditingkatkan, baik dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaannya. dengan demikian, risiko penyimpangan bisa ditekan sejak dini.
acara ini dihadiri sekda sumsel drs. h. edward candra, pic korsup sumsel norce martauli sitanggang, serta seluruh kepala opd pemprov sumsel.
melalui penguatan pengawasan internal, sumsel diharapkan mampu menjadi contoh provinsi dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 25 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan