Berani Bicara di Forum Nasional, Bupati Joncik Bela Nasib Pegawai Daerah dan Honorer

EMPAT LAWANG, PALPOS – Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad, yang juga Wakil Ketua Umum Apkasi, kembali menunjukkan kepemimpinannya di tingkat nasional.

Hal itu terlihat saat ia menghadiri Rapat Apkasi bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (18/9).

Dalam forum strategis tersebut, Joncik lantang menyuarakan keresahan daerah atas penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai sangat signifikan dan berpotensi menekan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Penurunan TKD ini tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Sebelumnya, dalam RAPBN 2025, TKD dirancang sebesar Rp919,9 triliun.

Namun, setelah penerbitan Inpres 1/2025, alokasi TKD 2025 berkurang jauh menjadi hanya Rp848,52 triliun (28/4/2025).

Kondisi lebih memprihatinkan diperkirakan terjadi pada tahun 2026, ketika pemerintah pusat kembali memangkas transfer ke daerah menjadi sekitar Rp693 triliun. Artinya, lebih dari Rp100 triliun TKD dipotong.

“Dampaknya sangat besar. APBD 2026 Empat Lawang bisa terguncang, karena penurunan TKD ini langsung menggerus kemampuan fiskal daerah. Bahkan, untuk belanja pegawai saja termasuk pembayaran gaji PPPK tidak akan terpenuhi,” tegas Ketum Kagama Sumsel ini.

Untuk Kabupaten Empat Lawang, Joncik mengingatkan bahwa KUA/PPAS 2026 yang telah disepakati bersama DPRD kini terancam berubah drastis.

Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menyangkut pelayanan publik serta nasib ribuan pegawai, khususnya tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK.

“Honorer yang sudah lama mengabdi berharap dengan status PPPK kehidupannya akan lebih terjamin. Namun kalau transfer daerah terus menurun tanpa kompensasi yang adil, maka janji negara untuk menyejahterakan mereka gagal terpenuhi. Saya di sini untuk memperjuangkan mereka,” ujar Ketum Kahmi Sumsel ini penuh penekanan.

Melalui forum Apkasi, Joncik bersama kepala daerah lain mendesak pemerintah pusat agar lebih bijak dalam merumuskan kebijakan fiskal.

Ia menegaskan, daerah seperti Empat Lawang yang masih berjuang membangun infrastruktur dasar dan meningkatkan pelayanan publik tidak boleh dibiarkan kehilangan daya fiskal.

“Pusat harus hadir dengan solusi. Jangan sampai daerah hanya diberi beban, sementara ruang gerak keuangan dipersempit. Ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi soal keadilan fiskal, pelayanan publik dan kelangsungan hidup para aparatur yang bekerja untuk rakyat,” tandasnya.

Dengan sikap tegas ini, Bupati Joncik meneguhkan posisinya sebagai pemimpin daerah yang berani bersuara lantang demi kepentingan rakyat, khususnya melindungi hak pegawai daerah dan memperjuangkan nasib para honorer yang telah lama menunggu kepastian.