Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Kebijakan Industri demi UMKM dan Petani Kopi

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Rabu , 17 Sep 2025 - 20:10

Novita Hardini, Anggota DPR RI Komisi VII -Foto: ANTARA-

dorong penyelesaian tumpang tindih kebijakan industri demi umkm dan petani kopi                            koranpalpos.com - anggota dpr ri komisi vii novita hardini meminta panitia kerja (panja) daya saing industri segera mengevaluasi dan menyelesaikan tumpang tindih kebijakan terkait industri nasional demi menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri dan masyarakat luas.
“panja ini harus menjadi alat evaluasi yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih dan selama ini tidak berpihak pada pelaku industri. kita tidak bisa menutup mata bahwa industri besar wajib memberi dampak nyata bagi ekosistem akar rumput termasuk umkm.” kata novita dalam keterangannya di jakarta, selasa (16/09/2025).
hal ini disampaikan novita saat rapat dengar pendapat panja daya saing industri dengan pejabat eselon i (dirjen) kementerian perindustrian ri dan plt. kepala bsn, di gedung dpr ri, jakarta, selasa (16/09/2025).
baca juga:mahfud md dikabarkan masuk kabinet, bappisus serahkan ke presiden
baca juga:dpr dorong kemenkumham maksimalkan anggaran untuk program pro rakyat dan layanan hukum gratis
legislator perempuan dari dapil 7 jawa timur itu menyoroti sektor kopi yang memiliki potensi besar untuk pasar global.
indonesia, kata novita, memiliki kekayaan kopi yang melimpah dengan penguasaan proses produksi yang mumpuni.
namun, ia menilai peluang tersebut belum dimanfaatkan maksimal.
baca juga:golkar dorong reformasi sistem pemilu ri
baca juga:lemkapi apresiasi langkah reformasi polri
“hubungan bilateral indonesia–australia, misalnya, masih lebih banyak mengimpor kopi dari afrika dan amerika. panja daya saing industri harus mampu menjawab kebutuhan pasar global sekaligus memastikan petani kopi lokal menjadi bagian dari rantai nilai ekspor,” ujarnya.
lebih lanjut, novita juga mengkritisi regulasi yang kerap berubah-ubah sehingga memberatkan pelaku industri.
ia menilai ketidaksinkronan perizinan antar-kementerian dan lembaga menjadi hambatan serius bagi pengembangan industri nasional.
baca juga:klh dan pemprov bali sepakat pulihkan tutupan hutan das untuk cegah banjir
baca juga:istana anggap penayangan pesan presiden prabowo di bioskop adalah wajar
“regulasi yang tidak konsisten membuat pelaku industri sulit bergerak. perizinan yang tidak selaras antar kementerian serta lembaga harus segera diselaraskan agar industri kita punya kepastian dan daya saing,” kata novita.
menurutnya, panja daya saing industri harus melahirkan kebijakan pemerataan yang memberi ruang adil bagi seluruh pelaku industri, khususnya pelaku umkm dan petani.
“jika kita serius ingin menempatkan indonesia sebagai kekuatan industri dunia, panja ini harus menghasilkan rekomendasi dan regulasi yang nyata, berpihak pada rakyat, dan mendukung keberlanjutan industri dari hulu ke hilir,” tuturnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan