Ingatkan Menteri Baru Hasil Reshuffle: Hindari Pernyataan Kontroversial

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Rabu , 10 Sep 2025 - 20:28

Tunjung Sulaksono, Pakar Ilmu Pemerintahan UMY-Foto : Istimewa-

ingatkan menteri baru hasil reshuffle: hindari pernyataan kontroversial                            koranpalpos.com - pakar ilmu pemerintahan universitas muhammadiyah yogyakarta (umy) tunjung sulaksono menilai menteri baru hasil reshuffle kabinet presiden prabowo subianto harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu kontroversi.
"kemampuan komunikasi politik dan 'public speaking' harus terus ditingkatkan," ujar tunjung sulaksono dalam keterangannya di yogyakarta, selasa (09/09/2025).
tunjung menekankan reshuffle yang mengganti lima menteri merupakan langkah strategis pemerintah untuk merespons ketidakpuasan publik, termasuk desakan dari gerakan "17+8" yang menuntut perbaikan kinerja pemerintah dan transparansi.
baca juga:gibran dan titiek panen lobster siap ekspor di batam
baca juga:mahasiswa wajib punya wawasan bela negara di era digital
menurut dia, menteri baru tidak hanya perlu menampilkan kinerja optimal, tetapi juga segera mengambil langkah-langkah strategis yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
"menteri baru harus segera menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi penyebab kemarahan publik," kata tunjung.
ia menekankan pentingnya program-program "quick wins" dalam 100 hari pertama masa jabatan, khususnya di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.
dari perspektif ilmu pemerintahan, tunjung menyebut ada tiga alasan utama reshuffle dilakukan yakni terkait kinerja, politis, dan yuridis.
baca juga:serikat ojol mendesak presiden prabowo teken perpres perlindungan pekerja platform
baca juga:fraksi pan dpr ri dorong aspirasi pelajar jadi prioritas nasional
pertama, pergantian menteri bisa karena kinerja yang dinilai belum maksimal, terutama di sektor krusial.
kedua, reshuffle merupakan respons politis untuk meredam ketegangan akibat kontroversi atau ketidakpuasan publik terhadap pejabat tertentu.
ketiga, faktor yuridis, termasuk kasus hukum yang menjerat pejabat sebelumnya, turut mempengaruhi keputusan presiden.
"menteri sekretaris negara, prasetyo hadi, sendiri menyatakan salah satu pertimbangan perombakan kabinet adalah gejolak demonstrasi akhir agustus 2025 lalu," ujar tunjung. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 11 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan