Anggota DPR Nonaktif Tak Layak Terima Gaji

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 03 Sep 2025 - 21:10

Sekretaris Jenderal, Partai Golkar, Muhammad Sarmuji-Foto: Antara-

Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar.

Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sejak Senin, 1 September 2025, setelah komentarnya mengenai kenaikan tunjangan dewan memicu polemik.

Sementara itu, Partai Nasdem mengambil keputusan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach setelah keduanya menyampaikan pernyataan publik yang dianggap menyalahi sikap resmi partai.

Di sisi lain, PAN menonaktifkan Eko Hendro Purnomo dan Surya Utama karena dinilai melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kebijakan internal partai.(ant)

anggota dpr nonaktif tak layak terima gaji                            jakarta - ketua fraksi partai golkar dpr ri muhammad sarmuji menegaskan bahwa status keanggotaan di dpr memiliki konsekuensi logis yang jelas, termasuk terkait hak-hak keuangan.
“anggota dpr yang dinyatakan nonaktif semestinya berkonsekuensi logis, tidak menerima gaji dan termasuk segala bentuk tunjangan. itulah bedanya antara anggota dpr yang aktif dengan yang nonaktif," kata sarmuji dalam keterangannya di jakarta, rabu.
sekretaris jenderal partai golkar itu menambahkan apabila belum ada aturan soal gaji dan tunjangan bagi anggota dewan yang nonaktif, maka mahkamah kehormatan dewan bisa segera menyusun aturan terkait.
baca juga:media massa perlu perkuat persatuan bangsa
baca juga:bawaslu bengkulu siapkan rekomendasi uu baru pasca putusan mk
"jika belum ada rujukan berkaitan dengan ini, mkd dapat membuat keputusan yang menjadi pegangan bagi sekretariat jenderal (dpr ri),” ujarnya.
ia menambahkan, status nonaktif berarti seorang anggota tidak lagi menjalankan fungsi representasi rakyat di dpr, sehingga tidak logis bila tetap menerima gaji dan fasilitas yang bersumber dari negara.
“kalau sudah nonaktif, artinya terhalang atau tidak melakukan fungsi kedewanan. kalau tidak menjalankan tugas, ya, haknya juga hilang. hal ini bagian dari mekanisme yang adil dan transparan,” jelasnya.
baca juga:amsi serukan media siber jaga integritas informasi di tengah gelombang demonstrasi nasional
baca juga:perbaikan fasilitas publik terdampak demo segera dilakukan
pernyataan ini sekaligus menegaskan sikap fraksi golkar dalam merespons perdebatan publik mengenai apakah anggota dpr yang dinonaktifkan oleh partai politik masih menerima gaji dan tunjangan.
sarmuji menegaskan, status nonaktif secara otomatis membuat hak-hak tersebut dihentikan.
lima anggota dpr ri dari berbagai fraksi baru-baru ini dinonaktifkan oleh partai asal mereka karena pernyataan maupun tindakan yang menuai kontroversi.
baca juga:pemerintah wujudkan cita-cita affan kurniawan, serahkan rumah untuk ibunda
baca juga:kuota impor bbm swasta 2025 naik 10 persen, isu kelangkaan disangkal menteri esdm
mereka adalah ahmad sahroni dan nafa urbach dari partai nasdem, eko hendro purnomo alias eko patrio serta surya utama alias uya kuya dari pan, serta adies kadir dari partai golkar.
partai golkar menonaktifkan wakil ketua dpr ri adies kadir sejak senin, 1 september 2025, setelah komentarnya mengenai kenaikan tunjangan dewan memicu polemik.
sementara itu, partai nasdem mengambil keputusan menonaktifkan ahmad sahroni dan nafa urbach setelah keduanya menyampaikan pernyataan publik yang dianggap menyalahi sikap resmi partai.
baca juga:pimpinan mpr ajak masyarakat jaga demokrasi tanpa kekerasan
baca juga:wakil panglima tni bantah isu darurat militer
di sisi lain, pan menonaktifkan eko hendro purnomo dan surya utama karena dinilai melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kebijakan internal partai.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 4 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan