RUU Perampasan Aset Jadi Sorotan: DPR, Presiden, dan Mahasiswa Saling Dengar Aspirasi

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Selasa , 02 Sep 2025 - 17:35

Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat buruh, dan pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta-Foto : ANTARA-

Selain itu, Aliansi yang merupakan gabungan dari organisasi ekstra kampus ini menilai, jika undang-undang tentang perampasan aset diberlakukan, maka aparat penegak bisa melakukan penyelamatan uang negara yang dikorupsi oleh oknum pelaku korupsi secara legal.

Selama ini, sambung dia, penyelamatan uang negara hanya bisa dilakukan berdasarkan barang bukti yang disita.

"Padahal, masih banyak di antara para terpidana korupsi selama ini yang hartanya belum disita negara, meskipun dari hasil korupsi. Karena itu, sekali lagi, undang-undang tentang perampasan aset sangat mendesak untuk segera diundangkan," katanya.

Aspirasi lain yang juga disampaikan kelompok ini, menolak kenaikan pajak 12 persen dan tambahan tunjangan kepada wakil rakyat di DPR RI, karena situasi ekonomi sedang sulit.

Para pengunjuk rasa ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Bangkalan Dedy Yusuf.

Ia menyampaikan apresiasi karena aksi berlangsung tertib tanpa merusak fasilitas umum.

Karena itu, ia mengaku, pihaknya membuka ruang kepada siapapun yang menyampaikan aspirasi secara konstruktif.

"Saya mengapresiasi teman-teman massa aksi yang sudah menjaga fasilitas umum," katanya.

Ia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa dari Aliansi Cipayung itu ke DPR RI.

“Apa yang menjadi keresahan teman-teman mahasiswa, akan kami teruskan. Ini bagian dari fungsi kami sebagai wakil rakyat yang ada di daerah," katanya.

Unjuk rasa oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Aliansi Cipayung ini berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian dari jajaran Polres Bangkalan.

Terpisah,Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat buruh, dan pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9), dan mendengarkan langsung kritik dan aspirasi mereka.

Dalam pertemuan itu, yang berlangsung sejak sore hingga malam hari, masing-masing perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh yang diundang menyampaikan langsung pandangan mereka, serta kritik, dan masukan-masukan kepada Presiden Prabowo, termasuk mengenai sikap pejabat arogan, ruang aspirasi dan demokrasi yang harus dibuka, gaya hidup pejabat dan anggota DPR yang hedon dan suka pamer (flexing), kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan, dan rancangan undang-undang yang mendesak untuk segera disahkan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dari kelompok buruh, menyampaikan kepada Presiden RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan harus segera disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah, karena itu yang menjadi tuntutan masyarakat, termasuk kelompok buruh.

"Beliau (Presiden, red.) berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas," kata Andi Gani kepada wartawan.

ruu perampasan aset jadi sorotan: dpr, presiden, dan mahasiswa saling dengar aspirasi                            koranpalpos.com - wakil ketua badan legislasi dpr ri sturman panjaitan mengatakan dpr akan memaksimalkan pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset guna merespons aspirasi dari masyarakat yang ingin pembahasannya dipercepat.
menurut dia, pembahasan ruu perampasan aset sudah digelar pada senin (1/9), dan ruu tersebut kini masih berada dalam tahap penyusunan.
"kami bekerja semaksimal mungkin. bahkan kemarin kita kan juga bahas. hari senin kemarin kita masuk juga," kata sturman di kompleks parlemen, jakarta, selasa (02/09/2025).
baca juga:tidak ada indikasi tni terlibat kerusuhan
baca juga:waspadai hoaks terkait demonstrasi, penjarahan, dan provokasi digital
dia mengatakan bahwa baleg dpr ri akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan ruu tersebut.
jangan sampai undang-undang yang dibentuk sangat jauh dari pemahaman masyarakat.
"karena masyarakat selalu diminta pendapatnya, diminta keinginannya apa. kemudian kita jawab pertanyaannya," katanya.
baca juga:dorong kepedulian sosial, gubernur sumsel apresiasi jalan sehat dan bakti sosial ika uii
baca juga:gedung dprd sumsel dan ditlantas polda dibakar massa, 42 remaja diamankan polisi
di sisi lain, sturman mengatakan bahwa ruu perampasan aset harus dirancang secara hati-hati karena menyangkut urusan pidana.
menurut dia, ruu tersebut tidak boleh tumpang tindih karena ada uu lain yang juga berkaitan dengan pidana.
"undang-undang itu harus searah, sejalan. supaya tidak berlawanan. makanya kita harus perlu hati-hati," katanya.
baca juga:pan nonaktifkan eko patrio dan uya kuya dari keanggotaan dpr ri
baca juga:ormas islam dukung presiden prabowo, akademisi ingatkan ketimpangan, dpr diminta hentikan tunjangan
sebelumnya, presiden prabowo subianto meminta pimpinan dpr ri untuk mengundang langsung perwakilan dari kelompok-kelompok demonstran termasuk para mahasiswa, kelompok pengendara ojek online (ojol), serikat buruh, dan koalisi masyarakat sipil, untuk berdialog dengan mereka secara tatap muka.
presiden prabowo menyebut aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus diterima dengan baik oleh para pimpinan dpr ri.
"saya juga meminta pimpinan dpr untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik, dan langsung berdialog," kata presiden prabowo saat jumpa pers menyampaikan hasil pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara di istana merdeka, jakarta.
sementara komisi pemberantasan korupsi (kpk) mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang (ruu) perampasan aset untuk dapat disahkan, sehingga pemberantasan korupsi menjadi efektif untuk kesejahteraan masyarakat.
ketua kpk, setyo budiyanto menyebut ruu perampasan aset dapat membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif, terutama dalam mendukung pemerintah memulihkan aset yang telah dikorupsi demi menyejahterakan masyarakat indonesia.
"menurut saya sangat penting, ruu perampasan aset itu adalah langkah revolusioner dalam rangka salah satunya upaya pemberantasan korupsi, meskipun di dalamnya itu bukan hanya soal korupsi saja, tapi terhadap semua tindak pidana. ini jadi merupakan hal yang di atensi," kata setyo di tangerang.
berdasarkan sudut pandang kpk terhadap ruu perampasan aset itu, ia menyatakan ruu itu punya kepentingan terhadap pemberantasan korupsi yang efektif.
"soal beberapa idealisme terhadap undang-undang itu nantinya akan berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi, seperti misalkan bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi," tuturnya.
hingga kini, pihaknya belum mengetahui sampai mana proses pembahasan ruu perampasan aset itu sendiri. pasalnya, detail terkait pengesahan tersebut berada di legislatif dan pemerintah.
"kpk hanya pelaksana saja, begitu ada undang-undangnya kami laksanakan. soal cepat lambat itu kan relatif, prinsipnya kalau sudah masuk di prolegnas di 2023, harapannya setelah itu ada tahapan-tahapan berikutnya," jelasnya.
ia pun berharap dengan adanya undang-undang perampasan aset, masyarakat semakin sadar soal patuh hukum agar tidak melakukan atau perilaku korupsi, sehingga nantinya indeks persepsi korupsi angkanya semakin bagus.
"kalau sudah ada (undang-undang), pasti kami laksanakan semaksimal mungkin, cuma kan kita belum tahu nanti prosesnya dari ruu itu sendiri. ada prosesnya. tapi harapannya nanti semuanya itu memberikan kemanfaatan dan juga kewenangan kpk yang mengeluarkan, jadi sangat mendukung proses pemberantasan korupsi," kata dia.
aliansi cipayung yang terdiri dari himpunan mahasiswa islam (hmi), pergerakan mahasiswa islam indonesia (pmii), gerakan mahasiswa nasional indonesia (gmni) dan ikatan mahasiswa muhammadiyah (imm) menyuarakan agar dpr ri segera mengesahkan undang-undang perampasan aset.
"undang-undang tentang perampasan aset ini penting bahkan mendesak untuk segera diberlakukan, karena prilaku korupsi oknum saat ini seperti sudah membumi dan perlu diberantas," kata juru bicara aliansi cipayung bangkalan, rivaldi saat menggelar aksi damai di kantor dprd bangkalan, senin (01/09/2025).
selain itu, aliansi yang merupakan gabungan dari organisasi ekstra kampus ini menilai, jika undang-undang tentang perampasan aset diberlakukan, maka aparat penegak bisa melakukan penyelamatan uang negara yang dikorupsi oleh oknum pelaku korupsi secara legal.
selama ini, sambung dia, penyelamatan uang negara hanya bisa dilakukan berdasarkan barang bukti yang disita.
"padahal, masih banyak di antara para terpidana korupsi selama ini yang hartanya belum disita negara, meskipun dari hasil korupsi. karena itu, sekali lagi, undang-undang tentang perampasan aset sangat mendesak untuk segera diundangkan," katanya.
aspirasi lain yang juga disampaikan kelompok ini, menolak kenaikan pajak 12 persen dan tambahan tunjangan kepada wakil rakyat di dpr ri, karena situasi ekonomi sedang sulit.
para pengunjuk rasa ini diterima langsung oleh ketua dprd bangkalan dedy yusuf.
ia menyampaikan apresiasi karena aksi berlangsung tertib tanpa merusak fasilitas umum.
karena itu, ia mengaku, pihaknya membuka ruang kepada siapapun yang menyampaikan aspirasi secara konstruktif.
"saya mengapresiasi teman-teman massa aksi yang sudah menjaga fasilitas umum," katanya.
ia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa dari aliansi cipayung itu ke dpr ri.
“apa yang menjadi keresahan teman-teman mahasiswa, akan kami teruskan. ini bagian dari fungsi kami sebagai wakil rakyat yang ada di daerah," katanya.
unjuk rasa oleh kelompok yang mengatasnamakan diri aliansi cipayung ini berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian dari jajaran polres bangkalan.
terpisah,presiden prabowo subianto berdialog dengan pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat buruh, dan pimpinan partai politik di istana negara, jakarta, senin (1/9), dan mendengarkan langsung kritik dan aspirasi mereka.
dalam pertemuan itu, yang berlangsung sejak sore hingga malam hari, masing-masing perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh yang diundang menyampaikan langsung pandangan mereka, serta kritik, dan masukan-masukan kepada presiden prabowo, termasuk mengenai sikap pejabat arogan, ruang aspirasi dan demokrasi yang harus dibuka, gaya hidup pejabat dan anggota dpr yang hedon dan suka pamer (flexing), kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan, dan rancangan undang-undang yang mendesak untuk segera disahkan.
presiden konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) andi gani nena wea, dari kelompok buruh, menyampaikan kepada presiden ruu perampasan aset dan ruu ketenagakerjaan harus segera disahkan menjadi undang-undang oleh dpr ri bersama pemerintah, karena itu yang menjadi tuntutan masyarakat, termasuk kelompok buruh.
"beliau (presiden, red.) berjanji yang pertama, ruu perampasan aset segera dibahas, dan juga ruu ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta kepada ketua dpr (puan maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas," kata andi gani kepada wartawan.
dalam kesempatan yang sama, presiden konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi) said iqbal menyatakan kelompok buruh juga menekankan aksi unjuk rasa harus selalu diberi ruang.
"itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal 'lambat' atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah," kata said iqbal.
walaupun demikian, said menekankan demonstrasi harus konstitusional dan anti-kekerasan. "pada titik itu, bapak presiden setuju," kata said iqbal.
kemudian, ketua umum persekutuan gereja-gereja di indonesia (pgi) pendeta jacklevyn frits manuputty, menilai pembicaraan antara presiden dan tokoh-tokoh, pimpinan ormas, serta kelompok buruh berlangsung terbuka dan transparan.
"kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. kami bicara tentang kenaikan tunjangan dpr dan lain-lain, karena ada ibu ketua dpr di situ, dan itu ditanggapi oleh presiden dan termasuk oleh ibu ketua dpr," kata jacky, sapaan populer pendeta jacklevyn.
pertemuan itu, yang menjadi momen berdialog dan silaturahim, kemudian ditutup dengan acara doa bersama yang dipanjatkan oleh masing-masing pemuka agama yang hadir.
di sisi lain, ketua dprd sumsel dinialdie menyatakan mendukung aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa sumsel.
andie dinialdie saat menemui massa di palembang, senin, mengatakan pihaknya mendukung penuh aspirasi mahasiswa.
“kami terbuka dan siap berdialog. semua tuntutan akan kami kawal hingga ke jakarta. bahkan, kami siap mengajak perwakilan mahasiswa untuk bersama-sama menyampaikan langsung ke pusat,” katanya.
menurut dia, semangat mahasiswa merupakan energi perubahan yang harus dijaga.
"tentunya kami mendukung penuh perjuangan tersebut, termasuk akan mendorong pengesahan ruu perampasan aset di tingkat nasional," kata andie.
sementara presiden mahasiswa uin raden fatah palembang, ilham mengatakan aksi itu merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa atas berbagai persoalan nasional, mulai dari kenaikan tunjangan anggota dpr di tengah kebijakan efisiensi anggaran, hingga tindakan represif aparat kepolisian yang menelan korban jiwa.
“negara ini sedang menghadapi banyak masalah, dan kami mahasiswa merasa perlu turun tangan. kami bukan musuh negara, kami adalah suara rakyat yang ingin didengar,” ujarnya.
aksi mahasiswa berakhir damai pada pukul 16.00 wib dengan kesepakatan bahwa dprd sumsel akan menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk membahas langkah konkret pengawalan tuntutan tersebut.
sementara itu, sosiolog universitas mataram (unram) saipul hamdi memandang akar masalah timbulnya aksi anarkis saat kegiatan unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir terjadi akibat ketimpangan sosial yang dialami masyarakat.
"akar masalah kalau analisa saya akibat persoalan ketimpangan sosial yang sangat jauh," ujarnya di mataram.
saipul mengatakan jurang pemisah antara masyarakat yang tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi bergaji kecil dengan legislator dan beberapa instansi pemerintah yang punya gaji besar kini semakin tampak jelas di indonesia.
beberapa tokoh politik, artis, pengusaha, maupun pejabat publik menampilkan gaya hidup hedonisme lewat akun-akun media sosial pribadi mereka.
hal itu berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di level akar rumput yang banyak terkena pemutusan hubungan kerja (phk), penjualan produk umkm lesu, dan tidak ada kenaikan gaji.
"masyarakat mulai gerah dengan itu. ada gap kesejahteraan antara masyarakat dengan pejabat," kata saipul.
lebih lanjut saipul berpesan kepada semua tokoh publik untuk selalu menjaga sikap dan kalimat yang keluar dari mulut agar tidak menyakiti hati masyarakat.
data badan pusat statistik (bps) mencatat tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan masyarakat di indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2024.
angka gini ratio mengalami peningkatan dari 0,379 pada maret 2024 menjadi 0,381 pada september 2024.
berdasarkan pemberitaan sebelumnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat terjadi di seluruh indonesia.
mereka melayangkan berbagai tuntutan mulai dari reformasi pajak, pengesahan ruu perampasan aset, hingga menolak upah murah.
unjuk rasa yang dimulai pada 25 agustus 2025 masih terus berlanjut sampai hari ini menyebabkan banyak fasilitas umum dan perkantoran rusak.
aksi penjarahan dan pembakaran terjadi di banyak daerah, salah satunya pembakaran kantor dprd ntb serta kantor gubernur jawa timur.
pada 30 agustus 2025, presiden prabowo memanggil panglima tni dan kapolri guna membahas situasi terkini unjuk rasa di berbagai daerah.
ia memerintahkan aparat keamanan untuk menindak tegas massa yang melakukan aksi anarkis. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 3 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan