BEM SI Imbau Masyarakat Tahan Diri, Jangan Terprovokasi Aksi Anarkis

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Senin , 01 Sep 2025 - 19:27

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) dan BEM Universitas Indonesia (UI) menggelar unjuk rasa di depan Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (29/8/2025).-Foto: ANTARA-

bem si imbau masyarakat tahan diri, jangan terprovokasi aksi anarkis                            jakarta - koordinator pusat badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia (bem si), muzammil ihsan, mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi melakukan aksi anarkis saat menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.
“menyelamatkan indonesia bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. masyarakat harus tetap bersatu dan tidak mudah terprovokasi,” ujar muzammil dalam siaran resmi yang diterima antara, senin.
muzammil menekankan, demonstrasi merupakan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, yang dilindungi oleh undang-undang.
baca juga:prabowo unggah kompilasi pidato presiden masa ke masa soal pancasila
baca juga:dpr ri dorong penguatan bawaslu hingga tingkat desa untuk pemilu bersih
namun, hak ini seharusnya tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang justru merugikan masyarakat, seperti pengerusakan fasilitas umum maupun penjarahan.
“kita harus menjaga fasilitas umum yang menjadi milik bersama. gerakan rakyat harus tetap murni sebagai suara nurani, bukan sebagai alat penghancur negeri,” tegas muzammil.
bem si sendiri tetap menegaskan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. di antaranya adalah pengesahan undang-undang perampasan aset, pengusutan kasus meninggalnya pengemudi ojek online affan kurniawan, serta evaluasi dan pemangkasan anggaran anggota dpr.
baca juga:kh abdul adib: jaga persatuan, hindari provokasi
baca juga:sahroni dan nafa urbach resmi dinonaktifkan dari dpr
“anggaran dpr harus dievaluasi dan diperkecil untuk kemudian dialihkan demi kepentingan rakyat,” jelas muzammil.
ia berharap masyarakat dapat menyuarakan tuntutan tersebut dengan cara yang kondusif dan tetap menjaga keamanan serta ketertiban umum.
sejalan dengan itu, presiden ri prabowo subianto menyatakan kesepakatan bersama ketua umum partai politik di parlemen untuk menghapus besaran tunjangan anggota dpr dan menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
baca juga: temui orang tua affan, presiden prabowo komitmen tegakkan keadilan
baca juga:nasdem rotasi ahmad sahroni ke komisi i, rusdi masse resmi jabat wakil ketua komisi iii dpr ri
pernyataan tersebut disampaikan di istana merdeka, jakarta, minggu (31/8), sebagai respons atas aspirasi publik terkait dinamika demonstrasi di berbagai daerah.
presiden menegaskan, dpr ri akan membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat.
“saya juga akan meminta pimpinan dpr ri untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” kata prabowo.
baca juga:kritik dpr penting, tapi jangan jadi ajang kebencian
baca juga:kongres pwi 2025, dewan pers hadir full team
selain itu, usulan lain dari masyarakat akan ditindaklanjuti melalui mekanisme delegasi yang diterima langsung oleh dpr ri.
pernyataan ini disampaikan presiden prabowo didampingi delapan ketua umum partai politik di dpr, termasuk ketua mpr ahmad muzani, ketua dpr ri puan maharani, dan ketua dpd ri sultan najamudin.
dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah dan mahasiswa berharap aspirasi publik tersampaikan dengan damai tanpa menimbulkan kerusakan atau konflik sosial. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 27 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan