PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari Keanggotaan DPR RI

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Minggu , 31 Aug 2025 - 15:06

Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio -Foto : Dokumen Palpos-

pan nonaktifkan eko patrio dan uya kuya dari keanggotaan dpr ri                            koranpalpos.com - partai amanat nasional (pan) resmi mengambil langkah tegas terhadap dua kadernya yang juga artis papan atas, eko hendro purnomo alias eko patrio dan surya utama alias uya kuya.
keduanya dinonaktifkan dari statusnya sebagai anggota dpr ri mulai senin, 1 september 2025.
keputusan tersebut diumumkan melalui siaran pers resmi dpp pan yang ditandatangani oleh ketua umum pan zulkifli hasan dan sekretaris jenderal pan viva yoga mauladi, minggu (31/8).
baca juga:rumah menteri keuangan sri mulyani dijarah massa di bintaro: begini kronologi lengkapnya !
baca juga:rumah anggota dpr eko patrio di kuningan dijarah massa: barang mewah hingga hewan peliharaan raib !
dalam keterangan resminya, pan menegaskan bahwa langkah penonaktifan ini merupakan bentuk komitmen partai dalam menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari pan.
“pan mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh presiden prabowo subianto,” ujar viva yoga mauladi kepada wartawan di jakarta.
ia juga meminta publik percaya bahwa presiden prabowo bersama pemerintahannya akan menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan berpihak kepada rakyat.
baca juga:kondisi terkini rumah eko patrio pasca penjarahan: dijaga ketat polisi dan tni ! 
baca juga:fakta terbaru penjarahan rumah uya kuya di pondok bambu: polisi tangkap 9 terduga pelaku ! 
dalam pernyataan tertulisnya, pan kembali menegaskan jati dirinya sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi 1998.
oleh sebab itu, partai yang identik dengan lambang matahari putih itu menegaskan tetap akan memegang teguh nilai-nilai reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
pan menekankan komitmennya untuk:
baca juga:palembang mencekam: polisi amankan 42 remaja terduga pelaku aksi anarkis !
baca juga:kerusuhan di dprd makasar: 67 mobil terbakar, dan 3 orang tewas ! 
mendengarkan aspirasi masyarakat.
memperjuangkannya menjadi kebijakan pemerintah yang nyata.
menjalankan peran dpr ri dalam fungsi legislasi, penganggaran, serta kontrol/pengawasan agar tata kelola negara berjalan efektif, efisien, dan berdampak pada kesejahteraan rakyat.
baca juga:empati prabowo atas tragedi affan
baca juga:pastikan pembangunan pasar cinde mulai 2026
“perjuangan pan di legislatif tetap menjaga konsistensi terhadap tugas-tugas konstitusional agar pemerintahan dapat berjalan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa,” lanjut viva.
meskipun dalam siaran pers tidak disebutkan detail alasan penonaktifan, keputusan ini muncul hanya beberapa hari setelah nama eko patrio dan uya kuya menjadi sorotan publik.
eko patrio menuai kritik keras usai unggahannya di media sosial tiktok dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
sementara uya kuya juga beberapa kali dikaitkan dengan konten dan pernyataan kontroversial.
kedua kasus ini dinilai mencoreng citra partai di mata publik.
analis politik menilai, langkah cepat pan ini bertujuan untuk meredam gejolak publik sekaligus menjaga citra partai di tengah meningkatnya tensi politik nasional pasca serangkaian aksi demonstrasi dan kerusuhan di beberapa daerah.
pan juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat indonesia atas polemik yang terjadi.
partai berharap keputusan ini menjadi titik balik untuk memperkuat kembali perjuangan partai di masa depan.
“demikian siaran pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan,” tutup viva.
dengan penonaktifan dua figur publik yang selama ini dikenal luas di dunia hiburan, pan menunjukkan sikap tidak kompromi terhadap kader yang dianggap mencederai marwah partai.
ke depan, pan menegaskan tetap fokus mengawal agenda-agenda strategis di dpr, termasuk pembahasan regulasi, pengawasan anggaran, serta memperjuangkan aspirasi rakyat agar berimplikasi nyata pada pembangunan nasional.