Prabowo: Bupati Baru Harus Ditatar di Kamp Tentara, Bukan Hotel Bintang Lima

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Kamis , 28 Aug 2025 - 17:49

Presiden Prabowo saat pidato di acara Apkasi Otonomi Expo 2025, Tangerang, Kamis (28/08/2025)-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pelatihan bagi para bupati baru sebaiknya tidak dilakukan di hotel berbintang lima, melainkan di kamp tentara agar terbentuk mental kepemimpinan yang kuat.

"Tatar para bupati di kamp tentara. Kalau perlu jangan di hotel bintang lima," katanya saat menyampaikan pidato arahan di acara Apkasi Otonomi Expo 2025, Tengerang, Kamis (28/08/2025).

Kepala Negara menyebut sekitar 80 persen bupati di Indonesia masih berstatus baru sehingga perlu belajar cepat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ia juga mengarahkan agar para bupati tidak sungkan meminta bantuan maupun arahan dari pemerintah pusat, termasuk kepada Menteri Dalam Negeri untuk menghadapi persoalan di tengah masyarakat.

Ia bersedia mengalokasikan anggaran pemerintah untuk membantu merealisasikan program pelatihan kepala daerah.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada para kepala daerah bahwa pemerintahan yang bersih dan adil merupakan kunci utama tercapainya kesejahteraan rakyat dan keberhasilan pembangunan bangsa.

"Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil,” kata Prabowo.

Prabowo menyebut bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa adalah pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga mereka seharusnya paling memahami denyut nadi dan kesulitan rakyat.

Presiden mengingatkan sejarah menunjukkan hubungan erat antara kekuatan negara, kesejahteraan rakyat, dan integritas pemerintahan.

Menurutnya, tidak ada kemakmuran tanpa pemerintah yang bersih dan adil.

prabowo: bupati baru harus ditatar di kamp tentara, bukan hotel bintang lima                            koranpalpos.com - presiden ri prabowo subianto mengatakan pelatihan bagi para bupati baru sebaiknya tidak dilakukan di hotel berbintang lima, melainkan di kamp tentara agar terbentuk mental kepemimpinan yang kuat.
"tatar para bupati di kamp tentara. kalau perlu jangan di hotel bintang lima," katanya saat menyampaikan pidato arahan di acara apkasi otonomi expo 2025, tengerang, kamis (28/08/2025).
kepala negara menyebut sekitar 80 persen bupati di indonesia masih berstatus baru sehingga perlu belajar cepat dalam menjalankan roda pemerintahan.
ia juga mengarahkan agar para bupati tidak sungkan meminta bantuan maupun arahan dari pemerintah pusat, termasuk kepada menteri dalam negeri untuk menghadapi persoalan di tengah masyarakat.
baca juga:ruu haji disetujui, kementerian haji dan umrah segera terbentuk
baca juga:rapat dpr tetap digelar meski demo di luar ricuh
ia bersedia mengalokasikan anggaran pemerintah untuk membantu merealisasikan program pelatihan kepala daerah.
di sisi lain, presiden prabowo subianto mengingatkan kepada para kepala daerah bahwa pemerintahan yang bersih dan adil merupakan kunci utama tercapainya kesejahteraan rakyat dan keberhasilan pembangunan bangsa.
"tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil,” kata prabowo.
prabowo menyebut bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa adalah pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga mereka seharusnya paling memahami denyut nadi dan kesulitan rakyat.
baca juga:pantau kondisi keluarga, aktifkan penyuluh kb 
baca juga:bukan calon titipan, inosentius samsul disetujui jadi hakim mk
presiden mengingatkan sejarah menunjukkan hubungan erat antara kekuatan negara, kesejahteraan rakyat, dan integritas pemerintahan.
menurutnya, tidak ada kemakmuran tanpa pemerintah yang bersih dan adil.
kepala negara juga menekankan pentingnya kesetiaan kepala daerah kepada rakyat, tanah air, dan nilai kebangsaan.
prabowo mengatakan kepemimpinan yang baik harus diwujudkan melalui tata kelola yang adil.
baca juga:dua maskapai buka rute penerbangan internasional
baca juga:sahkan ruu masyarakat adat
“kalau saudara mau menjadi bupati yang benar dan baik, saudara harus menjalankan pemerintah yang bersih dan adil,” ujarnya.
prabowo menambahkan prinsip tersebut berlaku di semua tingkatan pemerintahan.
kepala negara menegaskan sebagai presiden yang dipilih dan disumpah rakyat, dirinya juga wajib menjaga undang-undang dasar serta menegakkan pemerintahan yang bersih dan adil.
"saya harus menegakkan pemerintah yang bersih dan adil ini adalah kewajiban saya dan kewajiban semua bupati-bupati, walikota dan camat-camat, dan kepala desa dan lurah. kalau tidak kita tidak akan menjadi negara yang berhasil, kita tidak akan menjadi negara yang berhasil, tidak mungkin ada kemakmuran," ujarnya.
presiden mengingatkan bahwa korupsi dalam pemerintahan akan menghambat terciptanya kemakmuran rakyat.
oleh karena itu, setiap pemimpin diminta berani mengoreksi diri demi mewujudkan negara yang berhasil.
"pemerintah yang korup tidak mungkin membawa kemakmuran kepada rakyat. kita sudah lama jadi orang indonesia, entah partai mana, kita harus berani mengoreksi diri kita. kita harus berani," ujar prabowo.
sementara itu, presiden ri prabowo subianto menceritakan kembali pelajaran berharga tentang peradaban sejumlah bangsa besar di dunia atau persoalan keberhasilan negara yang pernah dibacanya dari sebuah kajian harvard university pada sekitar 27 tahun silam.
dalam pidato arahan pada pembukaan "apkasi otonomi expo 2025" di ice bsd, tangerang, kepala negara menyebut kajian itu sangat membuka wawasannya, meski kini buku tersebut sudah hilang dari tangannya.
"saya pernah baca buku itu. saya menyesal buku itu hilang, tapi itu yang membuka pikiran saya, kajian itu adalah kajian terhadap sebuah pemerintahan, bangsa, bahkan peradaban kekaisaran yang bertahan lebih dari 300 tahun," katanya.
dikatakan presiden, kajian tersebut meneliti berbagai peradaban dan kekaisaran di dunia, mulai dari tiongkok, india, persia, romawi, kekaisaran islam, rusia, hingga inggris.
menurut hasil riset tersebut, kata presiden, ada tiga unsur utama yang membuat suatu bangsa bisa bertahan lama, yaitu tentara yang unggul, aparat keamanan yang kuat, serta pemerintahan yang unggul atau excellent civil service.
“pelajaran itu sederhana. tidak ada negara tanpa tentara yang kuat, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang, tidak ada uang tanpa kemakmuran, tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera, dan tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil,” katanya di hadapan para kepala daerah yang hadir.
kepala negara menekankan bahwa pesan sejarah tersebut relevan bagi para bupati dan wali kota di indonesia agar senantiasa mengutamakan pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada rakyat sebagai syarat utama terwujudnya kemakmuran bangsa.
dalam kesempatan yang sama, menteri dalam negeri tito karnavian melaporkan bahwa sekitar 80 persen kepala daerah hasil pilkada terakhir merupakan wajah baru tanpa pengalaman memimpin, sehingga dinilai membutuhkan arahan langsung dari presiden prabowo subianto.
dari total 548 kepala daerah yang telah dilantik hingga februari 2025, hanya 20 persen yang memiliki pengalaman menjabat di tingkat eksekutif daerah.
di sisi lain, batas administratif ibu kota nusantara (ikn) yang dibangun pada sebagian wilayah kabupaten penajam paser utara dan kutai kartanegara, provinsi kalimantan timur, dengan kota balikpapan diklarifikasi menjelang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah khusus (pemdasus) oleh otorita ikn.
"saat ini sedang dilakukan pematangan persiapan penyelenggaraan pemdasus ikn," ujar direktur pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan perizinan pembangunan otorita ikn kuswanto ketika ditanya mengenai pemdasus di sepaku, penajam paser utara, kamis (28/08/2025).
salah satu yang dilakukan adalah penegasan batas wilayah ikn dengan daerah sekitarnya, lanjut dia, termasuk kota balikpapan.
undang-undang nomor 21 tahun 2023 telah menetapkan batas ikn, peta skala 1: 400.000 sehingga perlu pendetailan dengan peta skala besar, serta dilakukan penataan wilayah terhadap desa dan kelurahan yang terdampak adanya ikn.
penegasan batas wilayah mengacu pada undang-undang nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ikn.
kemudian juga memperhatikan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 30 tahun 2017 tentang batas daerah kota balikpapan dengan kabupaten kutai kartanegara.
"dan juga permendagri nomor 48 tahun 2012 tentang batas kota balikpapan dengan kabupaten penajam paser utara," jelasnya.
regulasi tersebut perlu dilakukan penyesuaian karena terjadi perubahan entitas wilayah, sebelumnya kota balikpapan berbatasan langsung dengan kabupaten kutai kartanegara dan kabupaten penajam paser utara.
"dengan adanya ikn, batas wilayah harus ditinjau ulang dan ditegaskan kembali," ucapnya.
penegasan batas wilayah melibatkan pemerintah provinsi kalimantan timur, pemkab penajam paser utara, pemkab kabupaten kutai kartanegara, dan pemkot balikpapan, bahkan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat juga dilibatkan.
sebelumnya, otorita ikn bersama pemerintah kabupaten kutai kartanegara dan kabupaten penajam paser utara sudah beberapa kali melakukan pembahasan.
bukan hanya persoalan garis batas, tetapi juga penataan wilayah dan tim batas wilayah dari kementerian dalam negeri turun langsung ke lapangan.
kendati sudah ada regulasi atau dasar hukum batas wilayah kota balikpapan, menurut dia, perlu menyesuaikan kembali karena entitas wilayah berubah.
penyesuaian garis batas empat kelurahan ikn berbatasan langsung dengan kota balikpapan, antara lain kelurahan salok api laut (samboja barat) berbatasan dengan kelurahan teritip (balikpapan timur), dengan batas alami berupa sungai.
"seluruh badan sungai masuk wilayah ikn, tetapi pemanfaatan dapat digunakan bersama," ungkapnya.
kelurahan salok api darat (samboja barat) berbatasan dengan kelurahan teritip (balikpapan timur), dengan batas berupa jalan dan pilar batas utama (pabu) sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 30 tahun 2017.
kelurahan karya merdeka (samboja barat) berbatasan dengan kelurahan karangjoang (balikpapan utara), dengan batas berupa jalan yang menyesuaikan jalan vico dan pabu sesuai aturan.
"kelurahan mentawir (sepaku) berbatasan dengan kelurahan kariangau (balikpapan barat), dengan batas jalan dan pabu sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 48 tahun 2012," ujarnya.
regulasi atau peraturan menetapkan batas wilayah, tetapi pendetailan tetap diperlukan, timpal dia lagi, agar garis batas tidak memotong rumah penduduk, jalan, sungai, bidang tanah, atau fasilitas umum, sehingga kewenangan pengelolaan jelas.
"penegasan batas wilayah dituangkan dalam permendagri, penetapan tapak batas penting dalam pelaksanaan fungsi ikn sebagai pemdasus," tegasnya.
setelah mencapai kesepakatan penegasan batas wilayah, ditandatangani bersama kepala otorita ikn, wali kota balikpapan, bupati kutai kartanegara dan bupati penajam paser utara, kemudian diajukan kepada kemendagri untuk ditetapkan secara resmi, jelas kuswanto.
menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah (pemda) dan kamar dagang dan industri (kadin) adalah kunci dalam mendorong kemajuan perekonomian daerah.
“jangan pernah bermimpi suatu daerah (atau) negara akan bisa melompat, membuat rakyat sejahtera hanya dari apbn atau dari apbd,” kata tito dalam keterangannya di jakarta, kamis (28/08/2025).
tito mengatakan anggaran pemerintah pusat ataupun daerah tidak cukup untuk menciptakan lompatan pembangunan tanpa keterlibatan aktif dunia usaha.
hal itu disampaikan tito saat membuka rapat pimpinan provinsi kadin sulawesi tenggara (sultra) tahun 2025 di kota kendari, rabu.
a mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) hanya berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi.
mendagri juga mengatakan peran sektor swasta harus terus diperkuat agar pembangunan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
ia merinci, total belanja pemerintah dari apbn dan apbd sekitar rp4.000 triliun.
jumlah ini jauh lebih kecil dibanding perputaran uang dari produk domestik bruto (pdb) indonesia yang mencapai lebih dari rp22.000 triliun.
“berarti yang rp20 ribu triliun punya siapa? swasta. maka negara yang mau maju, swastanya yang harus hidup,” ujarnya.
mendagri menyoroti kondisi sultra yang masih memiliki kapasitas fiskal lemah.
ia memaparkan sekitar 65 persen pendapatan daerah berasal dari transfer pusat, sementara pendapatan asli daerah (pad) hanya sekitar 35 persen. kondisi ini membuat daerah sulit berkembang bila hanya mengandalkan apbd.
“jangan mimpi pernah untuk bisa merubah daerah bapak-ibu sekalian untuk melompat, kemiskinan berkurang, stunting berkurang kemudian angka pengangguran akan dikurangi segala macam dengan performance seperti ini,” ucapnya.
oleh karena itu, mendagri menekankan pentingnya menghadirkan iklim usaha yang sehat dan kolaboratif.
ia menilai kadin menjadi mitra strategis yang dapat menjembatani kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha.
“pintu yang sudah terbuat, kadin menurut saya, karena kadin ini solid, asosiasi yang sudah tua, tidak perlu buat lagi yang baru,” ujarnya.
menurut tito, tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pengusaha yang terbiasa membaca potensi ekonomi di wilayahnya.
oleh karena itu, mendagri mendorong agar kepala daerah membuka ruang diskusi bersama kadin untuk merumuskan langkah konkret.
“harapan saya, para gubernur termasuk teman saya satu lichting, pak andi, itu pak anton dengan grup kadinnya ini undang, lebih baik kita sebagai pendengar saja. apa potensinya sulawesi tenggara, dan kebijakan apa atau insentif apa yang anda (kadin provinsi sultra) butuhkan,” tuturnya.
terakhir, mendagri menegaskan pentingnya aksi nyata dari kolaborasi tersebut.
ia meminta agar kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha, khususnya kadin, benar-benar diwujudkan.
“mari kita dukung bersama-sama kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, khususnya kadin, supaya bisa betul-betul membuat sulawesi tenggara (lebih maju),” tuturnya.
sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh ketua umum kadin indonesia anindya novyan bakrie, gubernur sultra andi sumangerukka, ketua kadin provinsi sultra anton timbang, wali kota kendari siska karina imran, dan para pengurus kadin indonesia dan kadin provinsi sultra lainnya.
terpisah, presiden ri prabowo subianto mengaku tidak menyangka jika ucapannya dalam sidang umum tahunan mpr pada 15 agustus lalu terkait komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu justru menjadi nyata.
pada saat itu, kepala negara menegaskan tidak akan melindungi kader partai gerindra yang terjerat kasus hukum.
namun, beberapa hari setelah pidato itu, seorang anggota partai gerindra benar-benar ditangkap aparat, meski yang bersangkutan baru sebatas anggota dan belum melalui proses kaderisasi penuh.
"saya juga kadang-kadang ngeri juga sama ucapan-ucapan saya di mpr tanggal 15 agustus. kalau pun ada anggota gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi, eh beberapa hari kemudian ada anggota gerindra. dia anggota, belum kader," kata prabowo dalam pidato arahan saat membuka apkasi otonomi expo 2025 di ice bsd, tangerang, banten, kamis (28/08/2025).
meskipun tak menyebut nama anggota gerindra yang dimaksud, presiden prabowo menilai sosok yang terjerat kasus hukum itu sebenarnya cukup menarik, namun kemungkinan yang bersangkutan khilaf.
prabowo juga menyayangkan kejadian itu karena yang bersangkutan seolah tidak mengingat istri dan anaknya saat harus diborgol dan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.
sebelumnya, mantan wakil menteri ketenagakerjaan immanuel ebenezer yang merupakan anggota partai gerindra ditangkap komisi pemberantasan korupsi (kpk) pada rabu (20/8) malam atau lima hari setelah pidato presiden di mpr atas tuduhan kasus pemerasan pengurusan sertifikat k3.
dalam kesempatan itu, presiden mengingatkan para kepala daerah agar selalu mengutamakan integritas dalam memimpin.
menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa suatu negara tidak akan mencapai kemakmuran jika dipimpin oleh pemerintahan yang korup.
"kita sudah lama jadi orang indonesia, entah partai mana ya, kita harus berani ngoreksi diri kita," tegas presiden prabowo.
kepala negara menekankan penegakan hukum adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar, dan setiap pejabat negara hingga tingkat lurah sekalipun harus menjaga amanah rakyat dengan memimpin secara bersih dan adil. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 28 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan