Wamenkomdigi Ingatkan Bahaya Hoaks AI

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 27 Aug 2025 - 20:49

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo (kanan) dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi (kiri) jumpa pers di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (26/8/2025).-Foto: Antara-

wamenkomdigi ingatkan bahaya hoaks ai                            jakarta – wakil menteri komunikasi dan digital (wamenkomdigi) angga raka prabowo mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya konten provokatif hasil manipulasi kecerdasan buatan (ai) di media sosial.
menurutnya, konten semacam itu kerap berisi hoaks, disinformasi, hingga narasi kebencian yang dapat menyesatkan publik.
pernyataan tersebut disampaikan angga raka dalam jumpa pers usai menghadiri diskusi di kantor komunikasi kepresidenan (pco) ri, jakarta, selasa (26/8) malam.
ia menilai peredaran konten manipulatif buatan ai, termasuk yang menarasikan aksi unjuk rasa di depan kompleks mpr/dpr/dpd ri pada 25 agustus lalu, berpotensi mengaburkan aspirasi nyata yang disampaikan massa aksi.
baca juga:pemerintah percepat digitalisasi layanan publik lewat govtech ai
baca juga:prabowo gelar rapat bahas situasi nasional
“fenomena dfk (disinformasi, fitnah, kebencian) ini akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi. aspirasi masyarakat yang murni bisa menjadi bias karena dicampuri narasi provokatif yang direkayasa,” kata angga raka.
menurutnya, pemerintah bersama pco dan jajaran terkait tengah merumuskan strategi menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman.
langkah ini penting untuk mencegah ruang publik digital dikuasai oleh kelompok tertentu yang gemar menyebarkan fitnah dan hoaks berbasis teknologi ai.
“kita tidak ingin masyarakat disesatkan dengan informasi palsu. negara punya instrumen hukum untuk menindak pelaku penyebaran hoaks. namun, upaya preventif jauh lebih penting,” ujarnya.
baca juga:pilkada ulang pangkalpinang dan bangka: quick count diminta tak timbulkan kegaduhan
baca juga:buruh siap gelar aksi 28 agustus, dpr ri siapkan revisi uu perburuhan
selain langkah hukum, pemerintah juga mendorong platform media sosial untuk lebih proaktif memblokir konten manipulatif.
angga menegaskan bahwa penyedia aplikasi digital memiliki teknologi yang mampu mendeteksi konten hasil rekayasa ai.
“harusnya dengan sistem mereka, bisa terlihat mana yang asli, mana yang buatan ai. konten semacam itu semestinya segera di-take down oleh platform, bukan dibiarkan beredar luas,” kata angga.
ia menekankan bahwa penghapusan konten hoaks tidak sama dengan upaya membungkam kebebasan berekspresi. menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat tetap diterima, namun provokasi berbasis manipulasi tidak bisa ditoleransi.
baca juga:kementerian haji dibentuk, fokus pada kesehatan jamaah
baca juga:tito karnavian raih penghargaan hapernas 2025
“take down itu ditujukan khusus untuk konten palsu yang bisa menyesatkan. jangan sampai demokrasi kita dicederai dengan hal-hal fiktif yang dikesankan seolah-olah nyata,” tambahnya.
dalam kesempatan yang sama, angga raka menegaskan komitmen pemerintahan presiden prabowo untuk menjaga kebebasan berpendapat sekaligus menegakkan demokrasi.
“kritik itu sah dan harus diterima sebagai masukan. namun, kita tidak boleh membiarkan manipulasi digital merusak kepercayaan publik,” tegasnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 28 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan