DPD Dorong Pemda Kreatif Tingkatkan PAD

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 21 Aug 2025 - 22:55

Anggota Komite I DPD RI Irman Gusman-Foto: Antara-

dpd dorong pemda kreatif tingkatkan pad                            jakarta - anggota komite i dewan perwakilan daerah (dpd) ri, irman gusman, menilai penurunan alokasi dana transfer ke daerah (tkd) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2026 harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah (pemda) untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (pad).
penurunan tkd dalam rapbn 2026 tercatat sebesar rp650 triliun, atau turun sekitar 24,7 persen dibandingkan proyeksi realisasi tkd 2025 yang mencapai rp864,1 triliun. menurut irman, meski pengurangan dana pusat ini memberatkan pemda, hal tersebut juga menjadi peluang untuk menggali potensi fiskal daerah secara lebih mandiri.
“pengurangan transfer pusat memang memberatkan pemda, tapi justru di sinilah tantangan bagi daerah untuk menggali potensi fiskal secara kreatif dan inovatif,” kata irman dalam keterangan yang diterima di jakarta, kamis.
baca juga:prabowo pimpin ratas bahas investasi dan ekonomi
baca juga:presiden jerman undang prabowo kunjungi berlin 2025
ia menekankan bahwa penyesuaian anggaran daerah tidak harus selalu dilakukan dengan menaikkan pajak atau retribusi yang dapat membebani masyarakat kecil.
menurutnya, optimalisasi badan usaha milik daerah (bumd), pemanfaatan aset daerah, pengembangan investasi, serta pembukaan sektor wisata dan ekonomi kreatif bisa menjadi alternatif strategis.
irman juga menyoroti pentingnya komunikasi dan musyawarah publik sebelum melakukan penyesuaian tarif pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan (pbb).
baca juga:dpd ri dukung sawah baru presiden untuk swasembada pangan
baca juga:wakil ksad baru dan rotasi pangdam resmi dilantik
“harus ada musyawarah agar kebijakan fiskal tidak menimbulkan keresahan. jangan sampai rakyat terbebani karena itu harus menimbang kemampuan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
ia mencontohkan kasus kenaikan pbb-p2 di beberapa daerah, seperti pati, cirebon, dan bone, yang memicu protes warga karena dianggap memberatkan.
menurut irman, hal ini menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan fiskal tanpa komunikasi publik yang baik bisa menimbulkan gejolak sosial.
baca juga:pphn jadi kompas pembangunan nasional
baca juga:dpr apresiasi pertumbuhan ekonomi indonesia
selain itu, irman mengingatkan pemerintah pusat untuk tetap menjaga keadilan fiskal di tengah kondisi anggaran yang tertekan.
pemda yang selama ini sangat bergantung pada tkd memerlukan perhatian khusus agar pembangunan di daerah tidak terhambat dan masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan.
sebelumnya, menteri keuangan sri mulyani indrawati menjelaskan bahwa penurunan tkd dalam rapbn 2026 disebabkan oleh peralihan anggaran ke belanja pemerintah pusat. dalam rapbn 2026, anggaran tkd ditetapkan sebesar rp650 triliun, turun 24,8 persen dibanding proyeksi tkd 2025 sebesar rp864,1 triliun.
baca juga:tradisi baru, presiden prabowo bacakan teks proklamasi pada hut ke-80 ri
baca juga:perlu dukung modernisasi penggilingan beras 
“kalau tkd mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar,” jelas sri mulyani saat konferensi pers rapbn dan nota keuangan 2026 di jakarta, jumat (15/8).
sri mulyani menekankan bahwa belanja pemerintah pusat di daerah mencakup program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, seperti program keluarga harapan (pkh), kartu sembako, sekolah rakyat dan sekolah unggul garuda, makan bergizi gratis (mbg), subsidi energi dan non-energi, hingga ketahanan pangan melalui lumbung pangan dan cadangan pangan oleh bulog. total alokasi belanja pusat yang langsung menyentuh masyarakat mencapai rp1.376,9 triliun dalam rapbn 2026.
dengan situasi ini, irman gusman berharap penurunan tkd tidak hanya dilihat sebagai hambatan, tetapi sebagai momentum bagi pemda untuk lebih mandiri dalam mengelola potensi daerah sehingga pembangunan tetap berkelanjutan tanpa membebani masyarakat. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 22 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan