PPHN Jadi Kompas Pembangunan Nasional

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 20 Aug 2025 - 20:44

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam acara bertajuk "Urgensi PPHN Sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) MPR RI di Ruang Delegasi MPR RI, Nusantara V, Gedung-Foto: Antara-

pphn jadi kompas pembangunan nasional                            jakarta – wakil ketua majelis permusyawaratan rakyat (mpr) ri, edhie baskoro yudhoyono, berharap keberadaan pokok-pokok haluan negara (pphn) mampu menjadi penjaga arah pembangunan bangsa, sehingga kebijakan pembangunan tidak bergantung pada konstelasi politik yang berubah-ubah.
“dalam konteks inilah pphn diharapkan menjadi penjaga arah, memastikan kebijakan pembangunan tidak tergantung konstelasi politik, namun berakar pada konsensus dasar kebangsaan. pphn juga menjadi bentuk kedaulatan rakyat yang lebih substantif. rakyat tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga merumuskan arah bangsa dalam bingkai konstitusi,” ujar ibas, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang diterima di jakarta, rabu (20/8).
pernyataan tersebut disampaikan ibas saat menghadiri acara bertajuk “urgensi pphn sebagai pedoman dan arah pembangunan nasional” yang digelar badan koordinasi hubungan masyarakat mpr ri di ruang delegasi, nusantara v, gedung mpr ri, jakarta, selasa (19/8).
baca juga:dpr apresiasi pertumbuhan ekonomi indonesia
baca juga:tradisi baru, presiden prabowo bacakan teks proklamasi pada hut ke-80 ri
dalam kesempatan itu, ibas menekankan pentingnya arah yang jelas bagi pembangunan nasional agar setiap langkah yang diambil tidak sekadar maju tanpa tujuan.
“tanpa arah, bangsa bisa maju tapi tidak menuju apa-apa. momentum ini sangat penting dalam membangun pemahaman bersama mengenai arah pembangunan bangsa ke depan, melalui penguatan dasar konstitusional yang terlembaga dan berkelanjutan,” ungkapnya.
ia menambahkan, melalui mpr ri dan pphn, arah pembangunan dapat dirumuskan dengan prinsip yang berlaku sepanjang masa, meski disesuaikan dengan perkembangan zaman.
baca juga:astacita harus sampai wilayah 3t agar pemerataan nyata
baca juga:kasus e-ktp kejahatan serius
ibas menegaskan, pphn bukan sekadar dokumen perencanaan. dokumen ini merupakan prinsip-prinsip direktif kebangsaan yang berfungsi sebagai jembatan antara nilai pancasila dan undang-undang dasar 1945 dengan norma hukum positif dan kebijakan publik.
“pphn adalah platform ideologis konstitusional yang strategis, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan berdasarkan tujuan berbangsa,” jelasnya.
dalam pembahasan pphn, terdapat dua isu utama yang menjadi fokus, yakni bentuk hukum pphn itu sendiri dan substansi isi pokok-pokok pikiran pembangunan nasional sebagai arah jangka panjang bangsa.
baca juga:antar bendera-teks proklamasi ke istana
baca juga:kades di rambang kuang ogan ilir digerebek warga diduga lakukan asusila ke remaja dibawah umur
menurut ibas, bentuknya boleh berbeda, namun yang paling penting adalah pphn hadir sebagai kompas pembangunan nasional yang menjamin keberlanjutan lintas pemerintahan dan rezim politik.
lebih lanjut, ibas merinci lima fungsi utama pphn. pertama, menjadi pedoman kolektif nasional dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa.
kedua, menjamin keberlanjutan visi dan misi pembangunan yang tidak tergantung pada momen elektoral. ketiga, meningkatkan integrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
baca juga:korupsi musuh utama kemerdekaan
baca juga:ketua dpr tegaskan kekuasaan untuk rakyat, bukan untuk menakuti
keempat, memperkuat sistem presidensial yang stabil dan efektif. kelima, meningkatkan semangat persatuan dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia (nkri).
landasan pphn sendiri bersifat filosofis, teoritis, yuridis, serta sosiologis dan politik. landasan filosofis menjadikan pphn sebagai kompas berdasarkan nilai-nilai pancasila.
secara teoritis, pphn tidak mengganggu sistem presidensial, melainkan memperkuatnya. landasan yuridis hadir melalui perubahan terbatas uud pasal 3, sementara landasan sosiologis dan politik menekankan kebutuhan masyarakat akan pedoman yang tidak mudah terguncang oleh dinamika politik.
baca juga:rekrutmen sekolah kedinasan pastikan jadi sdm berintegritas
baca juga:pco: kenaikan pbb murni kebijakan dan daerah 
ibas menegaskan bahwa mpr telah melakukan kajian komprehensif terkait pphn. draf pphn telah rampung dan siap dibahas oleh seluruh fraksi dan kelompok dpd di mpr.
“kita bukan sekadar membangun jalan, gedung, dan infrastruktur. kita menyusun jejak kebijakan yang abadi lebih lama dari umur politik lima tahunan. kita membangun arah, membangun rasa kebangsaan yang cerdaskan, menginspirasi, dan menyatukan di era digital,” tuturnya.
dengan demikian, pphn diharapkan menjadi landasan kokoh bagi indonesia dalam menentukan arah pembangunan, menjaga keberlanjutan kebijakan, serta memastikan bangsa tidak kehilangan identitas dan tujuan strategisnya di tengah perubahan politik dan dinamika global.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 21 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan