Sosialisasi P5HAM: Nanan Serap Aspirasi Masyarakat

Reporter: Maryati |

Editor: Yuli |

Kamis , 07 Aug 2025 - 21:20

Anggota DPR RI, H. SN Prana Putra Sohe (Nanan)-foto:dokumen palpos-

Masyarakat juga menyampaikan harapan agar Komnas HAM dan lembaga-lembaga terkait bisa hadir hingga ke daerah, bukan hanya terpusat di ibu kota.

“Selama ini akses masyarakat untuk mencari keadilan terkait pelanggaran HAM masih sangat sulit, apalagi di wilayah yang jauh dari ibu kota seperti Kota Lubuklinggau dan sekitarnya," katanya.

Nanan juga mengingatkan bahwa HAM bukanlah konsep tinggi yang hanya dibahas di level elit.

“HAM itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Soal pedagang kaki lima yang digusur, siswa yang tidak bisa mengakses pendidikan layak, bahkan soal bendera One Piece yang dipersoalkan, semua itu sebenarnya menyentuh aspek HAM,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya menerapkan nilai Sila ke-2 Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dalam kehidupan bermasyarakat.

“Jika kita semua, baik masyarakat maupun aparat, bisa menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, maka pelanggaran HAM tidak akan terjadi. Kuncinya ada pada kesadaran dan tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (yat)

sosialisasi p5ham: nanan serap aspirasi masyarakat                             koranpalpos.com - anggota dpr ri h. sn prana putra sohe (nanan) menegaskan pentingnya pemahaman dan penegakan hak asasi manusia (ham) di seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari pemerintahan pusat. 
hal ini disampaikannya usai  kegiatan sosialisasi penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (p5ham) yang digelarnya dalam reses perseorangan ts iv, di kota lubuklinggau, pada kamis 7 agustus 2025.
menurut nanan, selama ini sosialisasi terkait ham sangat minim. 
baca juga:agustus bahagia disnaker prabumulih siapkan hadiah spesial di bulan kemerdekaan
baca juga:dinkes oku timur tangani 12 kasus hiv di 2025: usia produktif jadi kelompok rentan
"bahkan di tingkat dpr ri sendiri, kita belum pernah secara langsung membahas ham kepada masyarakat," ungkapnya.
maka dari itu,  dikatakan nanan, sosialisasi ini menjadi langkah awal yang sangat penting.
dijelaskan nanan, kegiatan  sosialisasi  p5 ham ini merupakan bagian dari visi besar presiden prabowo subianto yang menjadikan penegakan ham sebagai prioritas nasional, tepat di bawah visi besar penegakan ideologi pancasila. 
baca juga:meriahkan hut ri ke-80 pemkab musi banyuasin gelar turnamen catur bergengsi!
baca juga:sumringah ! warga tanjung batu dapat bantuan beras murah, 5 ton ludes terjual
diketahui, salah satu langkah nyata presiden prabowo adalah mendorong pembentukan kementerian hak asasi manusia yang bertugas membantu presiden dalam urusan penegakan ham secara sistematis dan menyeluruh.
dalam sosialisasi tersebut, dikatakan nanan juga terungkap banyaknya permasalahan ham yang dirasakan langsung oleh warga lubuklinggau dan sekitarnya.
“contohnya saja, ketika ada warga yang menjadi saksi dalam sebuah perkara. seharusnya mereka mendapatkan perlindungan. tapi dalam praktiknya, banyak yang merasa takut atau enggan melapor karena tidak adanya jaminan perlindungan yang jelas,” ujar prana sohe.
baca juga: siap hadapi bencana kebakaran hutan dan lahan: 8 hektar lahan gambu dan 2 hektar mineral terbakar !
baca juga:tingkatkan kompetensi pengajar pemkab muara enim gelar pelatihan 
masyarakat juga menyampaikan harapan agar komnas ham dan lembaga-lembaga terkait bisa hadir hingga ke daerah, bukan hanya terpusat di ibu kota.
“selama ini akses masyarakat untuk mencari keadilan terkait pelanggaran ham masih sangat sulit, apalagi di wilayah yang jauh dari ibu kota seperti kota lubuklinggau dan sekitarnya," katanya.
nanan juga mengingatkan bahwa ham bukanlah konsep tinggi yang hanya dibahas di level elit. 
“ham itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. soal pedagang kaki lima yang digusur, siswa yang tidak bisa mengakses pendidikan layak, bahkan soal bendera one piece yang dipersoalkan, semua itu sebenarnya menyentuh aspek ham,” tegasnya.
ia menekankan pentingnya menerapkan nilai sila ke-2 pancasila, "kemanusiaan yang adil dan beradab" dalam kehidupan bermasyarakat.
“jika kita semua, baik masyarakat maupun aparat, bisa menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, maka pelanggaran ham tidak akan terjadi. kuncinya ada pada kesadaran dan tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (yat)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 13 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan