Berhasil Rampungkan 382 DIM PPHN

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 22 Jul 2025 - 21:44

Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Andreas Hugo Pareira-Foto: Antara-

berhasil rampungkan 382 dim pphn                               jakarta - badan pengkajian (bp) mpr ri berhasil merampungkan pembahasan atas 382 daftar inventarisasi masalah (dim) pokok-pokok haluan negara (pphn) yang kini telah memasuki fase strategis.
"prinsipnya, tim perumus sudah menyelesaikan tugasnya. setelah ini akan dilanjutkan dengan rapat pimpinan atau langsung rapat pleno untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan substansi maupun bentuk hukum dari pphn,” kata ketua bp mpr ri andreas hugo pareira dalam keterangan yang diterima di jakarta, selasa.
dim yang masih terdapat catatan untuk dirapikan oleh tim sekretariat itu berhasil dirampungkan oleh tim perumus pada rapat kelima yang diselenggarakan di bekasi, jawa barat, senin (21/7).
baca juga:jadi sinyal kepercayaan dunia
baca juga:ketua bawaslu oku dicopot, terbukti melanggar kode etik
dia menggarisbawahi bahwa penyelesaian dim menjadi pijakan penting dalam proses reformulasi arah pembangunan nasional.
dari ratusan dim yang telah dikaji, dia menyebut aspek bentuk hukum menjadi salah satu isu sentral yang mendapatkan perhatian khusus sebab menjadi titik awal implementasi pphn sebagai panduan pembangunan jangka panjang lintas pemerintahan.
“bentuk hukum itu ibarat pintu masuk. jika tidak jelas atau tidak tepat bentuknya, akan sulit bagi pphn untuk dijalankan secara efektif oleh eksekutif maupun lembaga negara lainnya,” ujarnya.
baca juga:rupiah melemah dipengaruhi isu stabilitas politik jepang
baca juga:pembahasan ruu pprt kembali bergulir 
meski demikian di samping aspek legalitas, dia mengatakan isi dan arah substansi dari pphn juga menjadi fokus penting.
dia menilai pphn harus mencerminkan kondisi umum bangsa serta menyusun arah kebijakan jangka panjang secara sistematis dan realistis agar presiden atau pemerintah yang sedang menjabat memiliki acuan yang jelas dan menyeluruh dalam menyusun prioritas pembangunan.
“arah kebijakan yang tertuang dalam pphn akan menentukan bagaimana presiden melihat haluan negara ini apakah dianggap mengambil kewenangan atau justru menjadi solusi bersama untuk memastikan kesinambungan pembangunan nasional,” tuturnya.
baca juga:ada 8 sifat pemimpin, termasuk siap dimaki-difitnah
baca juga:nilai tidak 
lebih jauh, andreas menyebut bahwa proses perumusan pphn bukanlah upaya untuk menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, melainkan sebagai refleksi jujur dan kritis terhadap kondisi objektif bangsa.
dia menekankan pentingnya bersikap terbuka terhadap kenyataan, termasuk melakukan otokritik terhadap berbagai kekurangan dalam sistem pembangunan yang ada saat ini.
“pphn bukan sekadar dokumen teknokratis. ini adalah refleksi dari pengalaman kita sebagai bangsa apa yang berhasil, apa yang gagal, dan apa yang perlu diperbaiki. kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat, tapi harus punya peta jalan yang terukur dan rasional jika ingin mencapai indonesia emas 2045,” ucapnya.
baca juga:program makan bergizi gratis prabowo jadi sorotan dunia, 6 juta lebih warga sudah terbantu
baca juga:muhaimin iskandar sebut kritik sebagai vitamin politik 
dalam bagian kondisi umum pphn, dia menuturkan bahwa berbagai tantangan nyata telah dicatat dengan seksama, mulai dari ketimpangan pembangunan antarwilayah, stagnasi sektor strategis, hingga dampak globalisasi terhadap kedaulatan ekonomi nasional.
semua masukan tersebut, lanjut dia, diperoleh dari berbagai pakar, akademisi, dan pemangku kepentingan selama proses pengkajian berlangsung.
dia menegaskan pula bahwa pphn tidak boleh dipandang sebagai bentuk dominasi atau intervensi mpr terhadap cabang kekuasaan lainnya, khususnya eksekutif.
baca juga:rudy masud lanjut pimpin dpd partai golkar kaltim
baca juga:sby beristirahat usai beraktivitas secara berangkai
sebaliknya, sambung dia, haluan negara itu harus dilihat sebagai fondasi kolektif yang menjamin kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan dan antarperiode kepemimpinan.
“pphn adalah arah yang kita rumuskan bersama. ini bukan milik satu institusi saja. ini adalah hasil dari berbagai masukan, pemikiran, dan evaluasi yang disampaikan oleh banyak pihak, dan harus menjadi milik bangsa. tanpa arah yang jelas, pembangunan kita berisiko terputus-putus setiap kali terjadi pergantian pemimpin,” paparnya.
andreas berharap bahwa pphn dapat segera difinalisasi dalam bentuk hukum yang sesuai dan disepakati bersama melalui rapat pleno dengan semangat kolaborasi dan semangat kebangsaan.
baca juga:program kopdes merah putih jadi motor gerakkan ekonomi desa 
baca juga:kemenparekraf dukung produk lokal
dia pun mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk melihat pphn sebagai alat pemersatu dan pengarah pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
selain andreas, rapat perumusan pphn tersebut turut dihadiri wakil ketua bp mpr ri benny k. harman, serta dua anggota bp mpr ri lainnya yakni hasanuddin dan i wayan sudirta.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan