Gelar RDP, DPRD Prabumulih: Pemerintah Wajib Usulkan Pengangkatan R3 Menjadi PPPK Paruh Waktu

Reporter: Prabu Agustian |

Editor: Maryati |

Senin , 14 Jul 2025 - 21:37

Salah satu perwakilan R3 menyampaikan pendapat dalam Rapat Dengar Pendapar bersama DPRD Prabumulih, Senin, 14 Juli 2025 -Foto : Prabu Agustian-

gelar rdp, dprd prabumulih: pemerintah wajib usulkan pengangkatan r3 menjadi pppk paruh waktu                             
koranpalpos.com - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota prabumulih secara tegas mendesak pemerintah kota (pemkot) prabumulih untuk segera mengajukan usulan pengangkatan pegawai harian lepas (phl) atau tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database kategori r3 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu. 
desakan ini disampaikan langsung oleh ketua dprd kota prabumulih, h deni victoria sh msi, dan wakil ketua i dprd, ir dipe anom, dalam rapat dengar pendapat (rdp) yang digelar di ruang rapat utama dprd prabumulih, senin, 14 juli 2025.
dalam forum rdp tersebut, pembahasan mengenai optimalisasi formasi pppk tahun 2024 menjadi fokus utama, khususnya bagi para phl yang telah bekerja cukup lama dan kini masih menggantung nasibnya di tengah ketidakpastian regulasi nasional.
ketua dprd kota prabumulih, h deni victoria, memaparkan bahwa desakan untuk segera mengusulkan pengangkatan tenaga honorer r3 ini bukan tanpa dasar.
baca juga:sungai wal keruh, dewan oku minta amdal pt aoc dikaji ulang
baca juga:sdn 11 oku panen prestasi di osn: tiga siswa raih juara, 15 dapat penghargaan
menurutnya, hal ini merupakan hasil dari koordinasi yang telah dilakukan oleh jajaran dprd dengan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb).
“berdasarkan hasil koordinasi kami ke kemenpan beberapa waktu lalu, pemerintah daerah wajib untuk mengusulkan honorer r3 atau yang sudah masuk database untuk diangkat menjadi pppk paruh waktu, dan diterbitkan nip-nya. hal ini tertuang dalam permenpan nomor 16 tahun 2025, khususnya pada poin ke-7,” ujar deni victoria di hadapan peserta rapat.
deni juga menegaskan bahwa pemerintah kota tidak boleh menunda proses pengusulan ini mengingat tenaga honorer kategori r3 merupakan bagian penting dari jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik di kota prabumulih.
senada dengan deni victoria, wakil ketua i dprd prabumulih, ir dipe anom dari fraksi pdi perjuangan, turut menyuarakan urgensi proses pengangkatan phl r3 menjadi pppk paruh waktu. 
baca juga:bupati oku timur antar anak di hari pertama sekolah, dukung penuh gerakan ayah teladan indonesia (gati)
baca juga:warga panen jagung program perkarangan pangan bergizi
ia menyampaikan bahwa sudah saatnya pemerintah kota mengambil langkah nyata dengan menindaklanjuti hasil koordinasi yang dilakukan oleh legislatif.
“hasil koordinasi kami ke kemenpan rb, pemerintah wajib mengusulkan r3 yang telah melalui tes tahun 2024 untuk diangkat menjadi pppk paruh waktu,” ungkap dipe anom.
politisi senior pdi perjuangan ini juga menanggapi aspirasi sebagian honorer r3 yang berharap dapat diangkat sebagai pppk penuh waktu. namun, dipe menjelaskan bahwa regulasi saat ini hanya memungkinkan mereka untuk diangkat sebagai pppk paruh waktu. 
“kita mengacu pada regulasi yang ada, sejauh ini pengangkatannya itu untuk pppk paruh waktu,” tegasnya.
baca juga:polres oku selatan bongkar arena sabung ayam ilegal, warga apresiasi tindakan tegas polisi
baca juga:motivasi siswa-guru di hari pertama ajaran baru
menanggapi desakan dari dprd, plt kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kota prabumulih, efran santiaji st msi, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil rdp.
ia memastikan bahwa pemkot prabumulih telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengusulkan seluruh tenaga honorer r3 yang belum lolos seleksi pppk agar dapat diangkat menjadi pppk paruh waktu.
“artinya seluruh phl yang tidak lulus seleksi dan tidak masuk dalam optimalisasi pppk akan kita ajukan ke pppk paruh waktu,” kata efran.
lebih lanjut efran menjelaskan bahwa proses pengajuan ini masih terus berjalan karena seleksi pppk tahap kedua tahun 2024 masih berlangsung.
baca juga:operasi patuh musi 14 hari, sasar 8 pelanggaran
baca juga:bupati h m toha siap wujudkan koperasi yang kuat, mandiri dan berkelanjutan di kabupaten muba
ia juga memastikan bahwa para honorer yang belum lolos tetap akan digaji sampai seluruh proses seleksi selesai.
“mereka yang belum lolos tetap kita gaji hingga proses seleksi selesai sekitar bulan oktober, tergantung keputusan anggaran,” imbuhnya.
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) kota prabumulih, h elman st mm, juga memberikan pernyataan mendukung terhadap desakan dprd. 
ia memastikan bahwa pemkot prabumulih berkomitmen untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer, khususnya mereka yang masuk dalam kategori r3. 
“kita sama-sama jemput bola. harapan kami bulan oktober sudah ada keputusan final untuk pppk paruh waktu,” ujar elman.
menurut elman, pemerintah tidak tinggal diam, dan akan terus berkoordinasi dengan instansi pusat seperti kemenpan rb dan badan kepegawaian negara (bkn) untuk memastikan proses pengangkatan ini berjalan sesuai prosedur.
rapat dengar pendapat ini juga turut dihadiri oleh perwakilan tenaga honorer r3. salah satunya adalah tobi, yang mewakili aspirasi para honorer. 
ia mengungkapkan rasa terima kasih atas komitmen dprd dan pemkot prabumulih yang telah memperjuangkan hak mereka.
 “kami sangat berterima kasih, pak, telah diperjuangkan. kami berharap pelantikan kami ini dapat segera dilaksanakan,” ujar tobi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 15 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan