Gibran Ngantor di Papua?

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Kamis , 10 Jul 2025 - 20:50

Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI-Foto : ANTARA-

gibran ngantor di papua?                               koranpalpos.com - menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi mengatakan bahwa penugasan wakil presiden (wapres) gibran rakabuming raka untuk memimpin percepatan pembangunan papua, tidak berarti wapres harus berkantor di papua.
dia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan amanah dari undang-undang otonomi khusus papua yang mengatur mengenai percepatan pembangunan papua itu dipimpin atau diketuai oleh wakil presiden.
sehingga, dia pun meluruskan bahwa penugasan itu bukan berasal dari presiden prabowo subianto.
"tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi, beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga," kata prasetyo usai rapat anggaran dengan komisi xiii dpr ri di kompleks parlemen, jakarta, rabu (09/07/2025).
baca juga:pkk pilar bangsa menuju indonesia emas
baca juga:dahlan iskan difitnah ? kuasa hukum ungkap fakta sebenarnya begini !
menurut dia, tim percepatan pembangunan papua itu difasilitasi oleh negara.
dalam hal ini, tim tersebut akan menggunakan kantor kpkn jayapura sebagai kantor operasionalnya.
turunan dari tim percepatan itu, kata dia, adalah semacam badan atau satuan tugas untuk operasional harian di lapangan.
maka, kata dia, pihak yang akan lebih sering berkantor di papua adalah badan atau satgas tersebut.
baca juga:darurat odol, gubernur siapkan instruksi baru
baca juga:waspada judi online, pelaku diduga manfaatkan rekening bansos
dia pun menilai bahwa hal itu tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut, karena pembangunan papua merupakan kewajiban bagi pemerintah.
apalagi, kata dia, wakil presiden memiliki kapasitas untuk melaksanakan pembangunan.
sehingga, kata dia, tidak ada salahnya jika presiden, wakil presiden, para menteri terkait, hingga anggota dpr berkunjung ke papua.
"kalau perlu ya memang harus sering-sering berkunjung ke situ," katanya.
baca juga:hari bhayangkara: harapan baru reformasi polri !
baca juga:putusan mk pisahkan pemilu nasional dan lokal
sementara menteri koordinator bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan (menko hukhamimpas) yusril ihza mahendra menegaskan bahwa wakil presiden gibran rakabuming raka tidak akan berkantor di papua, tetapi sekretariat badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua.
hal tersebut menjelaskan lebih lanjut pernyataannya mengenai penugasan wapres dalam percepatan pembangunan papua yang disampaikan saat acara penyampaian laporan tahunan komnas ham pada rabu (02/07/2025).
"tidak mungkin wakil presiden akan pindah kantor ke papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media," kata yusril saat dikonfirmasi di jakarta, rabu (09/07/2025).
yusril menegaskan bahwa wapres mempunyai berbagai tugas konstitusional yang telah diatur undang-undang dasar (uud) 1945 sehingga tempat kedudukannya di ibu kota negara, mengikuti tempat kedudukan presiden.
untuk itu, secara konstitusional, tempat kedudukan presiden dan wapres tidak mungkin terpisah.
yusril mengungkapkan bahwa wapres gibran memang mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan di papua, yang berdasarkan pada ketentuan pasal 68a undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus papua.
dalam pasal 68a uu otsus papua tersebut, diatur tentang keberadaan badan khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otsus papua.
dikatakan bahwa badan khusus itu telah dibentuk presiden ke-7 ri joko widodo dengan peraturan presiden nomor 121 tahun 2022, namun berbagai aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan papua.
yusril menjelaskan bahwa badan khusus pengarah percepatan pembangunan otsus papua itu diketuai wapres dan beranggotakan menteri dalam negeri, menteri perencanaan pembangunan nasional (ppn)/kepala bappenas, menteri keuangan, dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di papua.
disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan itu akan diatur dengan peraturan pemerintah (pp), di mana terdapat kemungkinan struktur sekretariat dan personalia pelaksana badan yang sudah ada ditata ulang dengan pp sesuai kebutuhan dan perkembangan.
dengan demikian, sambung yusril, yang berkantor di papua merupakan kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang diketuai wakil presiden tersebut.
meski begitu, menko yusril menuturkan bahwa sebagai ketua badan khusus, apabila wapres dan para menteri anggota badan itu sedang berada di papua, mereka tentu dapat berkantor di kesekretariatan badan khusus tersebut.
"jadi, bukan wakil presiden akan berkantor di papua, apalagi akan pindah kantor ke papua," tuturnya.
terpisah, wakil presiden (wapres) ri gibran rakabuming raka menyatakan dirinya siap untuk menjalankan tugas memimpin percepatan pembangunan di papua.
"saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari pak wapres maruf amin untuk masalah papua," ujar gibran di klaten, jawa tengah, rabu (09/07/2025).
sebagaimana rekaman video yang diterima di jakarta, rabu, gibran mengatakan bahwa penugasan dirinya tersebut merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan wakil presiden ke-13 ri ma’ruf amin.
gibran menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam isu papua bukanlah hal yang baru.
wapres menyampaikan bahwa jajaran di sekretariat wakil presiden (setwapres) yang berada di bawah koordinasinya sudah kerap menjalankan berbagai kegiatan di papua.
di antaranya mengirimkan alat sekolah, laptop, dan melakukan pengecekan kesiapan program makan bergizi gratis (mbg) di sejumlah wilayah di papua, seperti sorong dan merauke.
wapres juga menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan tugas tersebut kapan pun dan di mana pun.
"kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun. dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. kita siap, kita siap," ucap gibran.
"misalnya, keppres-nya (keputusan presiden) belum keluar pun saya juga siap kapan pun," imbuhnya.
mengenai teknis pelaksanaan tugas, gibran menyebut dirinya fleksibel dalam hal lokasi kerja.
wapres mengatakan dirinya dapat berkantor di mana saja, baik di jakarta, ibu kota nusantara (ikn), maupun di papua.
"kalau saya bisa berkantor di mana saja. bisa di jakarta, di kebon sirih, bisa di ikn kalau desember nanti sudah jadi, bisa di papua, bisa juga di klaten di jawa tengah. ini kita di mana pun kita jadikan kantor," ucap gibran.
menurutnya, hal tersebut sejalan dengan komitmen sebagai pembantu presiden yang harus sering turun ke daerah, berdialog dengan berbagai pihak, serta membuka ruang untuk masukan dan evaluasi.
"karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi apapun itu. jadi, bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting," ujarnya.
sedangkan anggota komisi ii dpr ri indrajaya meminta agar ada pejabat tinggi sekretariat badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua yang ditempatkan berkantor di papua agar lebih cepat menangani berbagai permasalahan dan persoalan masyarakat di sana.
"dengan berkantor di papua, pejabat badan otsus yang ditunjuk bisa lebih dekat dengan persoalan masyarakat dan langsung turun tangan jika ada permasalahan yang perlu penanganan cepat," kata indrajaya dalam keterangan yang diterima di jakarta, rabu (09/07/2025).
dia menilai penyelesaian persoalan papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (sdm), peningkatan layanan pendidikan, dan akses kesehatan yang merata.
"papua butuh perhatian yang berkelanjutan, bukan hanya simbolik. kehadiran pejabat tinggi secara langsung di sana bisa menjadi langkah nyata bahwa negara hadir untuk semua warganya, termasuk saudara-saudara kita di papua," ujarnya.
menurut dia, selain pembangunan fisik dan infrastruktur, pemerintah juga harus memberi prioritas pada pembangunan manusia dan kualitas hidup masyarakat papua.
dia memandang dengan adanya pejabat tinggi yang berkantor di papua maka koordinasi lintas kementerian dan lembaga pun diyakini akan lebih efektif dalam merespons kebutuhan daerah secara cepat dan tepat.
"pkb mendukung penuh upaya-upaya pemerintah yang menunjukkan keberpihakan kepada daerah-daerah tertinggal, termasuk papua. ini adalah langkah awal yang harus diikuti dengan kebijakan konkret dan keberlanjutan," tuturnya.
dia juga meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada empat daerah otonomi baru (dob) di papua, yaitu papua barat daya, papua tengah, papua pegunungan, dan papua selatan.
legislator itu mengingatkan agar pemerintah harus melakukan pemantauan secara serius terhadap pengembangan empat provinsi tersebut.
indrajaya juga mendukung rencana pemerintah yang akan menetapkan empat dob papua menjadi proyek strategis nasional (psn), sebagaimana yang disampaikan kementerian perencanaan pembangunan nasional (ppn)/kepala badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas) dalam rapat kerja (raker) panja evaluasi empat dob provinsi papua komisi ii dpr ri bersama pemerintah, rabu (02/07/2025).
“kami sangat dukung rencana itu sehingga proses pembangunan bisa lebih cepat. karena membangun papua ini banyak kendala," tuturnya.
dia menyebut apabila nantinya empat dob papua tersebut ditetapkan sebagai psn maka pembangunan infrastruktur, pengembangan sdm, peningkatan pendidikan, dan layanan kesehatan bisa semakin ditingkatkan.
"dengan menjadi psn, maka persoalan sdm, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan ketertinggalan bisa cepat teratasi,” kata dia. (ant)