Dukung Pemekaran Gelumbang

Reporter: Prabu |

Editor: Dahlia |

Rabu , 25 Jun 2025 - 16:26

Kegiatan warga yang menggelar podcast terkait pembentukan Kabupaten Gelumbang dan pemekaran wilayah Muara Enim-Foto : Istimewa-

PRABUMULIH - Wacana pembentukan Kabupaten Gelumbang terus menjadi sorotan dan topik hangat di tengah masyarakat Sumatera Selatan.

Meskipun pemerintah pusat hingga saat ini belum mencabut kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), semangat masyarakat untuk mewujudkan Gelumbang sebagai kabupaten baru tidak pernah surut.

Aspirasi ini telah menggema sejak beberapa tahun terakhir dan kian menguat seiring dengan dorongan dari berbagai elemen masyarakat dan tokoh lokal.

Keinginan kuat masyarakat Kecamatan Gelumbang dan beberapa kecamatan sekitarnya untuk memekarkan diri dari Kabupaten Muara Enim dilandasi oleh harapan akan adanya pelayanan publik yang lebih dekat, efektif, dan pemerataan pembangunan yang lebih maksimal.

Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Bupati Muara Enim, H Edison SH MHum, menyampaikan pernyataan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai kabupaten induk terhadap rencana pemekaran Gelumbang.

“Pada prinsipnya kami (Kabupaten Muara Enim) sebagai kabupaten induk siap mendukung pemekaran Gelumbang,” tegas Bupati Edison kepada awak media saat diwawancarai usai menghadiri acara penutupan Local Community Leader Program (LCLP) di Markas Batalyon Zipur 2/SG Prabumulih, baru-baru ini.

Meskipun memberikan dukungan, Edison menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak bisa ikut campur tangan secara langsung dalam proses pengusulan DOB tersebut karena sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI.

Ia menjelaskan bahwa pengajuan DOB harus melalui proses regulasi ketat yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

“Tinggal regulasinya lagi, apakah sudah masuk Prolegnas DPR RI atau belum? Kita tidak bisa mencampuri itu. Tentu DPR RI mempunyai prioritas mana yang lebih dahulu mengingat keuangan negara,” ujarnya.

Meski begitu, Edison kembali menegaskan bahwa Kabupaten Muara Enim sebagai induk tidak akan menghambat bahkan siap melepas Gelumbang jika semua prosedur dan syarat telah terpenuhi.

dukung pemekaran gelumbang                            prabumulih - wacana pembentukan kabupaten gelumbang terus menjadi sorotan dan topik hangat di tengah masyarakat sumatera selatan.
meskipun pemerintah pusat hingga saat ini belum mencabut kebijakan moratorium daerah otonomi baru (dob), semangat masyarakat untuk mewujudkan gelumbang sebagai kabupaten baru tidak pernah surut.
aspirasi ini telah menggema sejak beberapa tahun terakhir dan kian menguat seiring dengan dorongan dari berbagai elemen masyarakat dan tokoh lokal. 
keinginan kuat masyarakat kecamatan gelumbang dan beberapa kecamatan sekitarnya untuk memekarkan diri dari kabupaten muara enim dilandasi oleh harapan akan adanya pelayanan publik yang lebih dekat, efektif, dan pemerataan pembangunan yang lebih maksimal.
baca juga:semarak hut bhayangkara ke 79, jajaran polres oku bersama masyarakat bersihkan tempat-tempat ibadah
baca juga:langgar pdprt, 41 anggota pwi sumsel dipecat
menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, bupati muara enim, h edison sh mhum, menyampaikan pernyataan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten muara enim sebagai kabupaten induk terhadap rencana pemekaran gelumbang.
“pada prinsipnya kami (kabupaten muara enim) sebagai kabupaten induk siap mendukung pemekaran gelumbang,” tegas bupati edison kepada awak media saat diwawancarai usai menghadiri acara penutupan local community leader program (lclp) di markas batalyon zipur 2/sg prabumulih, baru-baru ini.
meskipun memberikan dukungan, edison menekankan bahwa pemerintah kabupaten muara enim tidak bisa ikut campur tangan secara langsung dalam proses pengusulan dob tersebut karena sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan dpr ri. 
ia menjelaskan bahwa pengajuan dob harus melalui proses regulasi ketat yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) dpr ri.
baca juga:pemulangan 335 jemaah haji muara enim dijadwalkan 3 juli 2025
baca juga:tingkatkan pemasaran umkm melalui e-katalog lokal
“tinggal regulasinya lagi, apakah sudah masuk prolegnas dpr ri atau belum? kita tidak bisa mencampuri itu. tentu dpr ri mempunyai prioritas mana yang lebih dahulu mengingat keuangan negara,” ujarnya.
meski begitu, edison kembali menegaskan bahwa kabupaten muara enim sebagai induk tidak akan menghambat bahkan siap melepas gelumbang jika semua prosedur dan syarat telah terpenuhi. 
namun, ia menyampaikan kekhawatiran terhadap kelangsungan dan keberhasilan kabupaten baru tersebut jika tidak disiapkan dengan matang, terutama terkait aspek ekonomi dan kemandirian fiskal.
“namun dengan catatan jangan nanti terlantar,” tegasnya.
baca juga:bupati minta sop pelayanan mpp dipersingkat
baca juga:5 fungsi penting tutup tangki bahan bakar yang jarang diketahui pengemudi!
salah satu hal yang menjadi perhatian serius bupati edison adalah terkait pendapatan asli daerah (pad).
menurutnya, pad merupakan faktor krusial dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah daerah pemekaran. 
jika sebuah kabupaten baru tidak memiliki kemampuan fiskal yang memadai, maka besar kemungkinan daerah tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan secara mandiri.
edison menyampaikan informasi yang diperolehnya dari hasil reses salah satu anggota dpr ri bahwa daerah hasil pemekaran nantinya akan dipimpin oleh penjabat (pj) bupati selama lima tahun, dan selama masa tersebut, daerah tersebut wajib menunjukkan kemandiriannya dengan menghasilkan pad minimal rp 100 miliar.
“perlu diperhatikan masalah pad-nya, masalah gaji pegawainya, pembangunannya, karena informasi yang saya dapat dari salah satu dpr ri bahwa pemekaran itu nantinya akan ditunjuk pj sampai lima tahun dan selama itu daerah pemekaran itu harus menghasilkan rp 100 miliar,” ungkap edison.
jika target pad tersebut tidak tercapai, edison menjelaskan, maka daerah pemekaran akan kembali dilebur ke kabupaten induknya.
hal ini tentu menjadi pukulan berat karena tidak hanya menyangkut kepercayaan masyarakat, tetapi juga efisiensi penggunaan dana negara yang telah dialokasikan untuk pemekaran.
“kalau berhasil mengumpulkan rp 100 miliar dalam lima tahun, maka selanjutnya akan dilakukan pemilihan kepala daerah baru. itu yang saya dapat informasi kemarin dari hasil reses,” katanya.
menjawab pertanyaan mengenai apakah saat ini gelumbang dan beberapa kecamatan sekitarnya memiliki potensi mencapai pad sebesar rp 100 miliar dalam lima tahun, edison menjawab bahwa potensi ada, namun harus dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan.
menurutnya, pengembangan ekonomi lokal menjadi kunci sukses daerah pemekaran.
pemerintah dan masyarakat perlu menggali potensi unggulan, membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat sinergi dengan berbagai stakeholder, termasuk pihak swasta seperti pertamina yang memiliki operasi di wilayah tersebut.
“harus dikembangkan pasarnya, mungkin sekarang ada suplay energi, ada sumur baru pertamina dan sebagainya. kita kolaborasi dengan seluruh stakeholder, pertamina dan lainnya untuk bagaimana meningkatkan daerah-daerah calon pemekaran,” beber edison.
ia memperingatkan bahwa jangan sampai ketika daerah sudah dilepas, ternyata pad-nya justru defisit, sehingga pembangunan terhambat dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.
“jangan sampai dilepas, (tapi) pad mereka minus dan kembali lagi, uang negara sudah banyak habis malah tidak berhasil,” tuturnya.
sementara itu, semangat masyarakat gelumbang dan beberapa kecamatan lainnya dalam menyuarakan pemekaran tidak pernah padam.
dalam berbagai forum diskusi, aksi damai, hingga audiensi dengan para wakil rakyat, masyarakat terus menyuarakan harapannya agar gelumbang dapat segera menjadi kabupaten mandiri.
mereka menilai bahwa wilayahnya telah memenuhi berbagai syarat administratif dan teknis yang ditetapkan dalam uu pemda.
infrastruktur dasar seperti jalan, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi lokal dinilai cukup berkembang dan mampu menopang berdirinya kabupaten baru.
tokoh masyarakat setempat menilai, dengan menjadi kabupaten tersendiri, gelumbang akan lebih mudah mempercepat pembangunan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada warga.
meskipun pemkab muara enim mendukung, realisasi pemekaran masih bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat dan dpr ri.
sejauh ini, moratorium pemekaran yang diberlakukan sejak tahun 2014 masih belum dicabut.
namun, ada sinyal bahwa beberapa dob strategis akan dipertimbangkan oleh pemerintah jika memang terbukti layak dan mendesak.
dalam konteks ini, peran aktif dpr ri asal sumatera selatan, khususnya dari dapil yang menaungi wilayah gelumbang, sangat diharapkan untuk mendorong masuknya gelumbang sebagai prioritas dalam prolegnas.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 26 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan