SK Kemendagri Picu Polemik : Risiko Retaknya Perjanjian Helsinki !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 14 Jun 2025 - 19:17

Polemik penyerahan empat pulau yang sebelumnya berada dalam wilayah administratif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) kepada Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memanas-Foto : ANTARA-

Pakar hukum tata negara, Prof. Zainal Arifin Mochtar, mengatakan bahwa perubahan wilayah administrasi harus melalui kajian hukum mendalam dan melibatkan DPR.

“Penetapan wilayah provinsi adalah domain undang-undang. Kepmendagri bersifat administratif, bukan konstitusional. Jika menyangkut tapal batas provinsi, harus ada persetujuan DPR dan partisipasi daerah yang terdampak,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati MoU Helsinki yang menjadi dasar perdamaian di Aceh.

“Kesepakatan politik seperti MoU Helsinki memiliki bobot moral dan hukum dalam tata kelola negara. Jika itu diabaikan, maka kepercayaan daerah terhadap pusat bisa runtuh,” katanya.

Pemerintah Provinsi Aceh melalui Sekretaris Daerah dan DPR Aceh telah menyatakan penolakan atas SK Kemendagri.

Mereka meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Mendagri meninjau ulang keputusan tersebut dan membentuk tim independen lintas kementerian untuk menyelesaikan polemik ini secara objektif.

“Kami tidak akan diam. Ini bukan hanya tentang wilayah, tapi martabat Aceh. Jika pusat tidak mendengar, kami akan membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi, atau bahkan ke forum internasional,” kata Ketua DPRA dalam pernyataan resminya, Jumat (13/6).

Sementara itu, Kemendagri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, menegaskan bahwa SK tersebut hanya bersifat administratif dan berdasarkan pada peta dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG) serta data yang telah lama tercatat.

“Kami hanya memutakhirkan data, bukan menetapkan hal baru. Namun kami terbuka jika ada keberatan dari daerah, dan akan melakukan klarifikasi lanjutan,” ujarnya.

Namun, jawaban ini dianggap tidak cukup oleh berbagai pihak di Aceh. Mereka meminta klarifikasi historis dan dasar hukum dari keputusan tersebut, termasuk mengapa pemutakhiran data dilakukan tanpa konsultasi dengan pemerintah daerah terdampak.

Polemik penyerahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara telah memicu ketegangan politik dan sosial, mengancam stabilitas yang telah dibangun sejak damai Helsinki 2005.

Dengan banyak pihak menyerukan penyelesaian bijak dari pusat, kini bola panas ada di tangan Presiden dan Mendagri untuk meredam eskalasi konflik.

Seperti disampaikan Jusuf Kalla, “Jika ini tidak diselesaikan secara adil, bukan hanya Aceh yang rugi, tapi kepercayaan terhadap negara bisa runtuh. Dan itu akan jauh lebih berbahaya dari sekadar kisruh tapal batas.” (ant)

sk kemendagri picu polemik : risiko retaknya perjanjian helsinki !                            koranpalpos.com – polemik penyerahan empat pulau yang sebelumnya berada dalam wilayah administratif provinsi nanggroe aceh darussalam (nad) kepada provinsi sumatera utara (sumut) terus memanas.
mantan wakil presiden ri ke-10 dan ke-12, jusuf kalla (jk), menyayangkan kisruh yang timbul akibat keputusan kementerian dalam negeri (kemendagri) yang dianggap mengabaikan aspek sejarah dan kesepakatan politik masa lalu, khususnya terkait perjanjian helsinki 2005.
empat pulau yang dimaksud adalah pulau mangkir gadang, mangkir ketek, lipan, dan panjang.
keempatnya sebelumnya masuk wilayah administratif aceh, namun kini berdasarkan keputusan menteri dalam negeri (kepmendagri) nomor 300.2.2-2138 tahun 2025, dimasukkan ke dalam wilayah kabupaten tapanuli tengah, sumatera utara.
baca juga:bantu tingkatkan kualitas hunian lansia
baca juga:pemprov sumsel bentuk satgas csr perusahaan tambang dan energi
kebijakan ini menimbulkan protes luas dari masyarakat dan pemerintah aceh yang merasa wilayahnya dikurangi secara sepihak.
“bagi aceh, ini soal harga diri. ini bukan hanya tentang garis di peta, tapi menyangkut kepercayaan masyarakat aceh terhadap pemerintah pusat. jika tidak diselesaikan dengan bijak, ini bisa menjadi awal dari konflik baru,” ujar jk dalam konferensi pers di kediamannya, brawijaya, jakarta selatan, jumat (13/6).
jk hadir dalam konferensi pers tersebut bersama sofyan djalil, tokoh aceh sekaligus mantan menteri agraria dan tata ruang.
keduanya merupakan tokoh kunci dalam negosiasi damai antara pemerintah indonesia dengan gerakan aceh merdeka (gam) di helsinki yang menghasilkan nota kesepahaman (mou) pada 15 agustus 2005.
baca juga:fraksi dprd soroti dana silpa dan pad sumsel
baca juga:smp di palembang jamin penerimaan siswa baru transparan dan bebas calo 
dalam perjanjian itu, salah satu poin penting adalah pengakuan atas batas wilayah aceh sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus.
kepmendagri yang diteken pada 25 april 2025 itu memuat pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta penetapan pulau.
dalam dokumen itu, empat pulau yang sebelumnya tercatat sebagai bagian dari aceh, kini beralih status ke sumatera utara.
pemerintah provinsi aceh, melalui sekretariat daerah (setda), menolak keputusan ini dan menegaskan bahwa keempat pulau tersebut masih bagian dari aceh, baik secara historis maupun administratif.
baca juga:palembang pasang cctv di 9 titik rawan
baca juga:hari lingkungan hidup 2025: upaya jangka panjang stop polusi plastik !
unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat aceh pun pecah di jakarta dan beberapa kota di aceh.
aksi paling mencolok terjadi di depan gedung kemendagri pada jumat (13/6), bertepatan dengan konferensi pers jk.
mereka menuntut pencabutan sk kemendagri dan meminta presiden joko widodo turun tangan menyelesaikan masalah ini secara adil.
“empat pulau ini bukan hanya aset geografis, tapi simbol sejarah aceh. jika diambil begitu saja tanpa dialog dan klarifikasi, akan mencederai semangat perdamaian yang telah dibangun susah payah sejak 2005,” ujar salah seorang peserta aksi.
jk menilai keputusan kemendagri ini tidak sejalan dengan undang-undang nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom provinsi aceh dan perubahan peraturan pembentukan provinsi sumatera utara.
ia menegaskan, dasar hukum pembentukan wilayah provinsi tidak bisa diubah atau ditafsirkan sepihak hanya lewat surat keputusan menteri.
“undang-undang tak bisa dibatalkan oleh sk menteri. tapal batas aceh sudah diatur dalam uu, dan uu itu merujuk pada hasil kesepakatan politik, termasuk mou helsinki. kalau wilayah aceh diubah tanpa persetujuan dpr dan masyarakat aceh, itu namanya sepihak,” tegas jk.
ia menyebutkan bahwa dalam sejarahnya, aceh sempat menjadi bagian dari sumatera utara, namun kemudian berdiri sendiri sebagai provinsi karena dinamika politik dan sejarah konflik.
“memang letaknya dekat sumatera utara. tapi kedekatan geografis tak selalu menentukan administrasi wilayah. sama halnya dengan pulau di sulawesi selatan yang dekat ntt, tapi tetap bagian sulsel,” imbuhnya.
jk juga mengaku sudah bertemu langsung dengan menteri dalam negeri tito karnavian untuk membicarakan persoalan ini.
ia berharap kemendagri dapat meninjau ulang keputusan tersebut agar tidak memicu ketegangan yang lebih besar.
pakar hukum tata negara, prof. zainal arifin mochtar, mengatakan bahwa perubahan wilayah administrasi harus melalui kajian hukum mendalam dan melibatkan dpr.
“penetapan wilayah provinsi adalah domain undang-undang. kepmendagri bersifat administratif, bukan konstitusional. jika menyangkut tapal batas provinsi, harus ada persetujuan dpr dan partisipasi daerah yang terdampak,” jelasnya.
ia juga mengingatkan pentingnya menghormati mou helsinki yang menjadi dasar perdamaian di aceh.
“kesepakatan politik seperti mou helsinki memiliki bobot moral dan hukum dalam tata kelola negara. jika itu diabaikan, maka kepercayaan daerah terhadap pusat bisa runtuh,” katanya.
pemerintah provinsi aceh melalui sekretaris daerah dan dpr aceh telah menyatakan penolakan atas sk kemendagri.
mereka meminta presiden joko widodo memerintahkan mendagri meninjau ulang keputusan tersebut dan membentuk tim independen lintas kementerian untuk menyelesaikan polemik ini secara objektif.
“kami tidak akan diam. ini bukan hanya tentang wilayah, tapi martabat aceh. jika pusat tidak mendengar, kami akan membawa persoalan ini ke mahkamah konstitusi, atau bahkan ke forum internasional,” kata ketua dpra dalam pernyataan resminya, jumat (13/6).
sementara itu, kemendagri melalui direktur jenderal bina administrasi kewilayahan, menegaskan bahwa sk tersebut hanya bersifat administratif dan berdasarkan pada peta dasar dari badan informasi geospasial (big) serta data yang telah lama tercatat.
“kami hanya memutakhirkan data, bukan menetapkan hal baru. namun kami terbuka jika ada keberatan dari daerah, dan akan melakukan klarifikasi lanjutan,” ujarnya.
namun, jawaban ini dianggap tidak cukup oleh berbagai pihak di aceh. mereka meminta klarifikasi historis dan dasar hukum dari keputusan tersebut, termasuk mengapa pemutakhiran data dilakukan tanpa konsultasi dengan pemerintah daerah terdampak.
polemik penyerahan empat pulau dari aceh ke sumatera utara telah memicu ketegangan politik dan sosial, mengancam stabilitas yang telah dibangun sejak damai helsinki 2005.
dengan banyak pihak menyerukan penyelesaian bijak dari pusat, kini bola panas ada di tangan presiden dan mendagri untuk meredam eskalasi konflik.
seperti disampaikan jusuf kalla, “jika ini tidak diselesaikan secara adil, bukan hanya aceh yang rugi, tapi kepercayaan terhadap negara bisa runtuh. dan itu akan jauh lebih berbahaya dari sekadar kisruh tapal batas.” (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 15 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan