Prabowo Tegaskan: Regulasi Harus Fleksibel, Kenyal, dan Efisien !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 12 Jun 2025 - 19:30

Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam agenda Penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025).-Foto: Antara-

prabowo tegaskan: regulasi harus fleksibel, kenyal, dan efisien !                            koranpalpos.com - presiden republik indonesia prabowo subianto menegaskan bahwa regulasi pemerintahan di era modern harus bersifat fleksibel, kenyal, dan efisien, bukan dibuat untuk memperumit atau mempertahankan kekuasaan sektoral semata.
hal ini disampaikannya dalam pidato penutupan konferensi infrastruktur internasional 2025 yang digelar di jakarta convention center (jcc), senayan, kamis (12/6).
dalam forum bertaraf internasional yang dihadiri investor asing, pelaku usaha dalam negeri, dan pimpinan kementerian/lembaga, prabowo menguraikan visinya mengenai reformasi regulasi sebagai salah satu prasyarat utama menuju pemerintahan yang melayani rakyat secara cepat dan tepat.
baca juga:ketua dpr ri : lebih dari sekedar afirmatif
baca juga:ksad pererat hubungan bilateral dengan negara lain 
“pemerintah modern harus kerja cepat. harus fleksibel, kenyal, dan tidak boleh bertele-tele dengan peraturan-peraturan yang tidak masuk akal. kalau regulasi jadi penghambat, berarti kita gagal melayani rakyat,” kata presiden prabowo, disambut tepuk tangan para peserta.
prabowo mengangkat kasus konkret yang selama ini menghambat efisiensi pelayanan publik, yaitu distribusi pupuk subsidi.
menurutnya, sebelumnya terdapat 145 regulasi dan prosedur birokratis yang harus dilalui mulai dari pabrik hingga ke tangan petani.
baca juga:unhan tujuan kunjungan kerja perdana saat jadi menhan
baca juga:jadi tantangan implementasi uu tpks
“saya kaget waktu mendengar proses distribusi pupuk itu ribetnya luar biasa. dari menteri, ke gubernur, ke bupati, ke camat, sampai ke petani. dan yang terjadi, pupuk jadi langka, petani menjerit,” ujar presiden.
sebagai respons, prabowo menyebut dirinya langsung memerintahkan pemangkasan seluruh aturan yang tidak relevan.
kini, distribusi dilakukan secara langsung dari pabrik ke gabungan kelompok tani (gapoktan), tanpa prosedur berbelit.
baca juga:wamendagri : kebijakan rapat di hotel dorong pemulihan ekonomi daerah
baca juga:bisa tingkatkan pelayanan publik 
“hasilnya apa? produksi naik. pupuk yang katanya langka ternyata bisa tidak langka. karena kita buang semua regulasi yang menghambat,” tegasnya.
presiden juga menyoroti praktik umum dalam tata kelola pemerintahan di mana banyak regulasi dibuat bukan untuk melindungi rakyat, melainkan sebagai alat mempertahankan otoritas sektoral atau kepentingan sempit.
“sering kali, peraturan bukan dibuat untuk pelayanan publik, tapi untuk mempertahankan kekuasaan. itu harus kita ubah. regulasi yang hanya melindungi ego sektoral harus kita tinggalkan,” katanya dengan nada tegas.
baca juga:komisi xi dpr : putusan menteri esdm sudah tepat
baca juga:tak membahas reshuffle kabinet 
ia menambahkan bahwa negara tidak boleh menjadi birokrasi yang lamban, tetapi harus hadir sebagai mesin layanan yang lincah dan adaptif terhadap kebutuhan zaman dan rakyatnya.
langkah deregulasi dan efisiensi yang dilakukan pemerintah, menurut prabowo, adalah bagian dari strategi besar dalam mewujudkan pembangunan berkecepatan tinggi.
ini menjadi krusial terutama untuk sektor-sektor vital seperti pertanian, pangan, infrastruktur, dan kesehatan.
baca juga:presiden pks utamakan temui prabowo
baca juga:senator ri desak presiden turun tangan selesaikan polemik tambang nikel di raja ampat
“kalau kita masih terjebak dalam aturan yang usang dan tidak efisien, maka kita akan tertinggal. sementara dunia terus berubah dan berlari cepat. kita harus responsif dan siap menyesuaikan diri,” katanya.
dalam konteks infrastruktur, regulasi yang terlalu ketat atau tumpang tindih disebut berpotensi menghambat investasi, memperlambat realisasi proyek, serta menciptakan biaya sosial dan ekonomi yang tidak perlu.
prabowo pun menyatakan komitmen pemerintahannya untuk meninjau ulang semua peraturan lintas sektor, terutama yang selama ini memperlambat pelayanan publik dan proses pembangunan.
 baca juga:tni ad jalankan peran pertahanan
baca juga:bksap : tunjukkan posisi baik indonesia
lebih jauh, prabowo menyinggung rencana pemerintah untuk mempercepat digitalisasi birokrasi dan menciptakan layanan yang terintegrasi secara elektronik (e-government).
menurutnya, sistem layanan publik yang terpusat dan berbasis data dapat memperkecil ruang birokrasi lambat serta memperkuat kepercayaan publik.
“kita akan dorong sistem satu pintu, digital, tanpa tatap muka yang tidak perlu. negara harus hadir dengan efisiensi, bukan jadi beban bagi warganya,” ucapnya.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 13 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan