Senator RI Desak Presiden Turun Tangan Selesaikan Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Senin , 09 Jun 2025 - 21:25

Anggota DPD/MPR RI asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor-Foto : ANTARA-

senator ri desak presiden turun tangan selesaikan polemik tambang nikel di raja ampat                            koranpalpos.com - polemik terkait aktivitas tambang nikel di wilayah raja ampat, papua barat daya, kembali mencuat ke permukaan.
senator dewan perwakilan daerah (dpd) ri asal papua barat daya paul finsen mayor secara tegas mendesak presiden prabowo subianto untuk turun tangan menyelesaikan persoalan yang dinilai mengancam kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati kawasan perairan dunia itu.
"saya, paul finsen mayor, senator yang mewakili papua barat daya, termasuk raja ampat, mendesak presiden prabowo untuk menindak tegas. presiden harus turun langsung," ujar paul dalam keterangannya di jakarta, senin (9/6).
senator paul menyuarakan kegelisahan masyarakat dan pemerintah daerah yang merasa tidak berdaya dalam menghadapi aktivitas pertambangan yang dinilai tidak selaras dengan semangat konservasi wilayah raja ampat.
baca juga:tni ad jalankan peran pertahanan 
baca juga:bksap : tunjukkan posisi baik indonesia
ia menyoroti ketimpangan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang saat ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara (minerba).
“dalam hal ini saya berpihak kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. jangan timpakan kesalahan pada mereka karena mereka tidak punya wewenang memberi atau mencabut izin. semua ditarik ke pusat pasca uu minerba direvisi,” kata paul.
senator paul juga mengkritisi kebijakan pemberian izin tambang kepada perusahaan nikel yang beroperasi di pulau-pulau kecil seperti gag, yang masuk dalam kawasan raja ampat.
ia mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pemanfaatan pulau kecil prioritasnya hanya untuk pariwisata, konservasi, budidaya laut, dan penelitian.
baca juga:evaluasi penyelenggaraan haji 
baca juga:peringati haul ke-12 taufiq kiemas di tmp kalibata
“dalam uu itu tidak ada satu pun pasal yang melegalkan eksplorasi tambang di pulau kecil seperti gag di raja ampat. ini pelanggaran terang-terangan terhadap semangat pelestarian laut,” tegasnya.
menurutnya, keberadaan tambang di kawasan tersebut tidak hanya berpotensi merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat adat, tetapi juga bertentangan dengan status unesco global geopark yang telah disematkan pada wilayah raja ampat karena kekayaan biodiversitas lautnya yang disebut sebagai paling beragam di dunia.
posisi pemprov papua barat daya dan pemkab raja ampat menjadi serba salah.
di satu sisi, mereka menerima tekanan dari masyarakat dan aktivis lingkungan untuk menjaga ekosistem.
baca juga:layanan bus tidak sesuai kesepakatan 
baca juga:prabowo yakin ri jadi solusi pangan 
namun di sisi lain, mereka tidak memiliki wewenang hukum untuk mencabut izin atau menghentikan operasi tambang, karena semuanya dikendalikan oleh kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm).
"pemerintah daerah menjadi penonton dalam persoalan yang menyangkut nasib daerahnya sendiri. ini ketimpangan struktural yang mesti dibenahi," ujarnya.
menanggapi polemik yang mengemuka, menteri esdm bahlil lahadalia telah mengambil langkah awal dengan menghentikan sementara aktivitas tambang pt gag nikel di wilayah raja ampat.
keputusan itu diambil setelah munculnya desakan dari publik dan masifnya sorotan media terhadap potensi kerusakan ekosistem di wilayah perairan tersebut.
“kami untuk sementara hentikan operasinya sampai verifikasi lapangan selesai dilakukan,” kata bahlil dalam jumpa pers di jakarta, kamis (5/6).
namun, paul menilai langkah penghentian sementara belum cukup.
ia meminta presiden turun langsung dan mengevaluasi ulang seluruh skema perizinan tambang di wilayah konservasi, termasuk meninjau kemungkinan moratorium pertambangan di seluruh kawasan pulau kecil.
raja ampat merupakan salah satu wilayah paling strategis secara ekologi di indonesia.
kawasan ini bukan hanya rumah bagi 75% spesies karang dunia dan ribuan spesies laut, tetapi juga tumpuan ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada pariwisata bahari dan perikanan berkelanjutan.
“jika tambang dibiarkan, maka bukan hanya terumbu karang dan ikan yang punah, tetapi juga identitas budaya dan kedaulatan pangan masyarakat pesisir,” tegas paul.
ia berharap, di bawah kepemimpinan presiden prabowo yang baru saja dilantik, arah pembangunan nasional dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, terutama di kawasan timur indonesia yang selama ini dinilai rentan menjadi korban eksploitasi sumber daya.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 10 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan