DPR Kawal Kasus Gagalnya Haji Furoda

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 04 Jun 2025 - 20:32

Ketua DPR RI, Puan Maharani (kanan) berfoto bersama dengan Ketua DPR Parlemen Kerajaan Bahrain Ahmed bin Salman Al Musalam (kiri) sebelum mengikuti pertemuan bilateral pada Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parl-Foto: Antara-

dpr kawal kasus gagalnya haji furoda                            jakarta – ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri), puan maharani, angkat bicara terkait polemik ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke arab saudi pada musim haji tahun ini.
gagalnya keberangkatan tersebut disebabkan oleh visa yang tidak terbit dari pihak kerajaan arab saudi. menanggapi hal ini, puan menegaskan bahwa dpr ri melalui komisi viii akan mengawal kasus ini secara serius hingga tuntas.
“kami akan meminta komisi terkait, yakni komisi viii dpr ri, untuk mengawal persoalan ini. kami ingin memastikan bahwa semua pihak yang dirugikan, baik para jemaah maupun pihak travel penyelenggara, mendapatkan perlindungan dan keadilan sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata puan dalam keterangan tertulis di jakarta, rabu (4/6/2025).
baca juga:pemda boleh gelar rapat di hotel lagi
baca juga:presiden tahu lsm asing yang diskreditkan pemerintah
visa haji furoda: jalur khusus non-kuota
haji furoda merupakan program ibadah haji yang dilakukan di luar kuota resmi pemerintah indonesia.
jemaah haji furoda memperoleh visa undangan langsung dari pemerintah arab saudi, sehingga tidak termasuk dalam kuota yang ditetapkan kementerian agama ri.
baca juga:kemendagri dorong optimasi sawah tadah hujan
baca juga:dpr beri tenggat dua hari ke kemenag soal puncak haji
meski dianggap sebagai solusi alternatif bagi masyarakat yang ingin berhaji tanpa antre bertahun-tahun, jalur ini sering menimbulkan polemik karena tidak diawasi secara ketat oleh negara.
puan mengakui bahwa penerbitan visa furoda sepenuhnya berada di bawah kewenangan kerajaan arab saudi.
namun, ia menegaskan bahwa dpr tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan agar tidak terjadi kerugian di pihak masyarakat.
baca juga:prabowo panggil menkes bahas lonjakan kasus covid-19
baca juga:pancasila jadi benteng radikalisme
“soal visa haji furoda memang hak prerogatif pemerintah arab saudi. tapi kami dari dpr ri akan terus mengawal persoalan ini agar ada kejelasan dan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa pertanggungjawaban,” ujarnya.
dpr ri kirim timwas haji
dalam upaya memastikan penyelenggaraan haji berjalan lancar dan aman, dpr ri juga telah mengirimkan tim pengawas (timwas) haji ke arab saudi.
baca juga:reshuffle menteri merupakan hak prerogatif presiden
baca juga:keakraban prabowo dan megawati sebagai cermin kenegarawanan
timwas bertugas untuk memantau langsung pelayanan terhadap jemaah haji indonesia, serta memberikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
“berbagai evaluasi telah dilakukan oleh timwas haji dpr sebagai bentuk antisipasi dan perbaikan layanan. kami berkomitmen untuk memastikan seluruh jemaah mendapatkan hak-haknya dan bisa menjalankan ibadah haji dengan baik,” tutur puan.
sistem multi syarikah perlu evaluasi mendalam
baca juga:jadi momentum refleksi peran jaga persatuan
baca juga:gelar festival kuliner, muba semarak sambut tuan rumah porprov dan peparprov 2025
selain menyoroti masalah visa furoda, puan juga mengomentari penerapan sistem multi syarikah yang mulai diterapkan dalam pengelolaan pelayanan jemaah haji.
sistem ini memungkinkan pelibatan beberapa perusahaan dalam penyediaan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi bagi jemaah.
menurutnya, sistem ini merupakan tantangan baru yang memerlukan pengawasan ketat, namun juga menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan.
baca juga:71% warga dukung kebijakan efisiensi anggaran prabowo
baca juga:mbg hadirkan ekonomi daerah inklusif
oleh karena itu, puan menegaskan bahwa evaluasi mendalam harus dilakukan setelah pelaksanaan haji tahun ini.
“segala bentuk penyesuaian sistem pelayanan harus dievaluasi pascapelaksanaan haji tahun ini, agar kebijakan ke depan lebih matang dan berpihak pada kenyamanan jemaah,” jelasnya.
dpr ri juga akan meminta laporan lengkap dari kementerian agama, panitia penyelenggara ibadah haji (ppih), serta petugas lapangan, untuk menjadi dasar perumusan kebijakan haji di masa mendatang.
baca juga:dalami laporan layanan kesehatan jemaah haji
baca juga:gelar bimtek bagi pengurus kopdeskel merah putih
pesan puan untuk jemaah haji indonesia
di tengah pelaksanaan ibadah haji yang sedang berlangsung, puan juga menyampaikan pesan kepada seluruh jemaah haji indonesia yang kini berada di tanah suci.
ia mengimbau agar para jemaah senantiasa menjaga kesehatan dan menjalankan ibadah dengan khusyuk serta tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan.
baca juga:dukung prabowo dorong israel akui kemerdekaan palestina
baca juga:cek pasukan di akmil magelang 
“semoga seluruh jemaah haji indonesia dapat menjalani puncak ibadah haji dengan penuh kekhusyukan, sehat, dan aman. kami mendoakan agar semua ibadah diterima oleh allah swt, dan para jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan selamat serta menjadi haji yang mabrur,” pungkasnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 5 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan