Pemda Boleh Gelar Rapat di Hotel Lagi

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 04 Jun 2025 - 20:25

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato pada kegiatan Musrenbang, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (4/6/2025).-Foto: Antara-

pemda boleh gelar rapat di hotel lagi                            koranpalpos.com – menteri dalam negeri (mendagri), tito karnavian, memberikan sinyal positif kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) di indonesia untuk kembali menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk rapat kerja, di hotel dan restoran.
kebijakan ini bertujuan mendukung pemulihan sektor perhotelan dan restoran yang sangat terdampak dalam beberapa tahun terakhir akibat pandemi dan kebijakan efisiensi anggaran.
pernyataan tersebut disampaikan tito saat menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pemerintah provinsi nusa tenggara barat (ntb) di kota mataram, rabu (3/7/2025).
baca juga:presiden tahu lsm asing yang diskreditkan pemerintah
baca juga:kemendagri dorong optimasi sawah tadah hujan
"daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. saya jamin karena saya sudah bicara langsung dengan presiden prabowo," tegas tito di hadapan para pejabat dan stakeholder pembangunan daerah.
tito menyoroti pentingnya menghidupkan kembali industri yang tergabung dalam sektor mice (meeting, incentive, convention, and exhibition).
menurutnya, kegiatan rapat dan pertemuan yang digelar di hotel dan restoran tak hanya menyasar penyelenggara tempat, tetapi juga memberikan efek domino bagi pelaku umkm, pemasok makanan dan minuman, hingga pekerja sektor informal.
baca juga:dpr beri tenggat dua hari ke kemenag soal puncak haji
baca juga:prabowo panggil menkes bahas lonjakan kasus covid-19 
“hotel dan restoran menggantungkan hidup dari kegiatan mice. jika kegiatan pemerintah tak digelar di sana, maka dampaknya sangat luas. bukan hanya karyawan hotel yang terkena dampaknya, tetapi juga petani, peternak, distributor makanan, dan berbagai sektor lainnya,” ujar tito.
meskipun pemerintah pusat telah melakukan pemotongan anggaran sebesar rp50 triliun dari dana transfer ke daerah untuk 552 daerah di seluruh indonesia, tito memastikan bahwa jumlah tersebut masih tergolong kecil dibandingkan total anggaran yang tersedia.
oleh karena itu, daerah tetap diperbolehkan melakukan belanja perjalanan dinas dan kegiatan rapat.
baca juga:pancasila jadi benteng radikalisme
baca juga:reshuffle menteri merupakan hak prerogatif presiden
“anggaran daerah tidak terganggu secara signifikan. jadi, silakan saja jika ingin adakan rapat di hotel dan restoran. tapi tetap gunakan perasaan. jangan buat 10 kali rapat kalau cukup 3-4 kali,” imbau tito, mengingatkan pentingnya efisiensi dan efektivitas kegiatan.
langkah mendagri ini dinilai sebagai strategi konkrit untuk mempercepat pemulihan ekonomi lokal pasca-pandemi dan memperkuat perputaran ekonomi di daerah.
hotel dan restoran merupakan sektor yang padat karya, artinya membuka lapangan pekerjaan secara luas dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
baca juga:keakraban prabowo dan megawati sebagai cermin kenegarawanan
baca juga:pdip: koruptor hingga perusak lingkungan bukan pancasilais 
dengan adanya kebijakan ini, pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dalam menggelar kegiatan yang produktif dan berdampak ekonomi, terutama bagi pelaku usaha yang selama ini mengalami keterpurukan.
“targetkan hotel dan restoran yang mulai sepi atau hampir kolaps. gelar kegiatan di sana agar mereka bisa tetap hidup dan mempekerjakan masyarakat,” kata tito.
respons positif dari pemerintah daerah dan pelaku usaha
baca juga:jadi momentum refleksi peran jaga persatuan
baca juga:71% warga dukung kebijakan efisiensi anggaran prabowo 
sejumlah kepala daerah dan pelaku industri pariwisata menyambut baik pernyataan mendagri tersebut.
mereka menilai kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap sektor usaha yang sempat terabaikan akibat ketatnya aturan efisiensi anggaran.
di sisi lain, pelaku industri hotel dan restoran berharap kebijakan ini segera diikuti dengan regulasi teknis yang jelas agar pelaksanaannya di lapangan tidak menimbulkan keraguan di kalangan pejabat daerah. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 5 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan