Koperasi Merah Putih Diluncurkan di Sumsel, Gubernur Herman Deru: Jadi Garda Depan Ekonomi Rakyat

KORANPALPOS.COM- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, menghadiri peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih desa/kelurahan se-Sumsel di Palembang Sport City Center (PSCC), Palembang, Selasa (27/5/2025). Ia didampingi oleh Wakil Gubernur Cik Ujang dan sejumlah pejabat tinggi negara.

Kegiatan ini diprakarsai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, bersama Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyebut pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi hingga ke desa-desa.

Ia menekankan pentingnya peran kepala desa atau lurah sebagai pengawas koperasi, terutama jika berasal dari putra daerah.

BACA JUGA:Kunker : Dandim 0402/OKI Dampingi Pangdam II Sriwijaya

BACA JUGA:ID Pelanggan Diblokir Sepihak, Pelanggan PLN Ancam Akan Mengadu ke Ombudsmen dan YLKI

“Sumsel sangat siap menjalankan misi besar ini agar perputaran ekonomi tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga merata hingga ke desa. Saya sepakat jika kepala desa menjadi ketua badan pengawas koperasi,” tegas Deru.

Deru juga menyampaikan bahwa koperasi ini akan menjadi garda terdepan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, sesuai dengan cita-cita menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Dalam laporannya, Gubernur menyebutkan bahwa dari total 3.258 desa dan kelurahan di Sumsel, sebanyak 2.965 atau sekitar 91% telah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdessus), dan 1.822 desa telah membentuk koperasi.

Sejumlah daerah bahkan sudah mencapai 100% pembentukan koperasi, seperti PALI, Musi Rawas, Ogan Ilir, OKI, Palembang, Muratara, Musi Banyuasin, OKU Timur, Lubuklinggau, Prabumulih, dan Muara Enim.

BACA JUGA:Skandal Mafia Tanah Tol Tempino–Jambi Terungkap: Asisten 1 Muba, Pensiunan BPN Terancam 5 Tahun Penjara

BACA JUGA:Ogan Ilir Kembali Raih WTP dari BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2024

Namun, masih ada beberapa wilayah yang belum mencapai target, seperti Kabupaten Lahat (92%), Empat Lawang (90%), Banyuasin (78%), OKU Selatan (66%), serta OKU dan Pagaralam yang masing-masing baru mencapai 54%.

Lebih lanjut, Deru menegaskan pentingnya pengawasan terhadap dana koperasi sebesar Rp3 miliar per desa agar tidak disalahgunakan.