SPMB 2025 Sumsel Disorot DPRD: Jalur Domisili dan Afirmasi Dinilai Tak Adil

spmb 2025 sumsel disorot dprd: jalur domisili dan afirmasi dinilai tak adil palembang, koranpalpos.com -  komisi v dprd provinsi sumatera selatan menemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (spmb) tahun 2025. temuan ini diperoleh setelah dilakukan monitoring langsung ke sejumlah sma negeri di kota palembang. anggota komisi v dprd sumsel, fajar febriansyah, mengungkapkan bahwa salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah terkait sistem penganggaran dan penggunaan aplikasi spmb yang tidak melibatkan pengawasan dari pihak eksternal dinas pendidikan. baca juga:dukung pemkot palembang tata kabel internet semrawut baca juga:emas kembali melambung lebihi rp10 juta per suku “padahal, dalam juknis pergub nomor 186 tahun 2025 pada bagian tujuan spmb poin kedua, disebutkan bahwa sistem ini bertujuan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid. ini menjadi catatan penting bagi kami,” ujarnya saat diwawancarai awak media, sabtu (24/5/2025). fajar yang berasal dari fraksi pan juga menyoroti pelaksanaan jalur domisili yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada calon siswa yang tinggal di sekitar sekolah. “kami menemukan ada calon siswa yang tinggal persis di depan gerbang sekolah, namun tidak diterima karena sistem perangkingan domisili mengacu pada nilai rapor,” jelasnya. baca juga:ppih siagakan petugas 24 jam di masjidil haram baca juga:pemkot palembang dan damri wujudkan layanan publik lebih nyaman sebagai informasi, sistem spmb 2025 terbagi ke dalam empat jalur penerimaan: jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. namun, fajar menilai masih ada kendala pada jalur afirmasi, khususnya dalam menjangkau siswa dari keluarga kurang mampu. “tidak semua siswa dari keluarga tidak mampu dapat diterima melalui jalur afirmasi karena terbentur oleh ketentuan yang berlaku,” tambahnya. baca juga:embarkasi palembang telah berangkatkan 5.337 calhaj baca juga:sma 1 palembang gunakan sistem cat untuk jalur tes spmb 2025 lebih lanjut, ia mengingatkan agar sisa kuota dari jalur afirmasi dan mutasi yang tidak terisi jumlahnya mencapai ratusan di beberapa sekolah tidak dialihkan ke jalur baru seperti tes kemampuan akademik (tka) yang tidak sesuai dengan permendiknas nomor 3 tahun 2025. “jangan sampai muncul jalur baru tanpa dasar regulasi yang jelas, karena itu bisa melanggar aturan dan menciptakan ketidakadilan baru,” tegasnya. komisi v dprd sumsel berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan spmb agar berjalan lebih transparan, adil, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.

Tag

• # evaluasi spmb oleh dprd
• # transparansi sistem pendidikan
• # regulasi pendidikan sumsel
• # tes kemampuan akademik
• # masalah penerimaan siswa baru
• # jalur domisili sekolah
• # komisi v dprd sumsel
• # spmb 2025
• # jalur afirmasi
• # pendidikan sumatera selatan

Share

• 
• 
• 
• 
•