Bentuk Satgas Terpadu : Negara Hadir Sikat Premanisme !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Kamis , 15 May 2025 - 21:16

Bentuk Satgas Terpadu : Negara Hadir Sikat Premanisme !-Foto : Istimewa-

bentuk satgas terpadu : negara hadir sikat premanisme !                            koranpalpos.com – pemerintah melalui kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (kemenko polhukam) resmi membentuk satuan tugas (satgas) terpadu operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkan, sebagai langkah tegas untuk menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
satgas ini tidak hanya ditujukan untuk penegakan hukum terhadap aksi kekerasan dan intimidasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik melalui saluran pengaduan masyarakat.
menko polhukam budi gunawan, dalam keterangannya pada selasa malam (6/5/2025), mengungkapkan bahwa masyarakat kini diimbau untuk aktif melaporkan segala bentuk pemerasan, pungutan liar (pungli), intimidasi, hingga aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu yang kerap mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) atau profesi tertentu.
baca juga:revitalisasi jembatan p.6 lalan dimulai : gubernur herman deru targetkan selesai 2025 !
baca juga:pastikan stok hewan kurban aman untuk idul adha 1446 h
“masyarakat diimbau untuk tidak segan melapor jika menemukan praktik-praktik menyimpang tersebut. negara hadir dan akan bertindak tegas untuk memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar budi.
dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar di kantor kemenko polhukam, satgas ini dibentuk melibatkan berbagai unsur strategis seperti tni, polri, kejaksaan agung, badan intelijen negara (bin), serta kementerian dan lembaga lainnya.
tak hanya itu, pemerintah daerah dan instansi lokal juga akan dilibatkan secara aktif guna memperluas jangkauan operasi dan respons terhadap laporan masyarakat.
baca juga:pelaku pencurian kabel grounding di pt mme dibekuk
baca juga:bpk temukan pelanggaran penggunaan anggaran di banyuasin
satgas ini menjadi respons konkret pemerintah terhadap meningkatnya keresahan masyarakat terkait aksi premanisme dan penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan ormas, termasuk premanisme gaya baru berkedok profesi tertentu.
“pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap ormas atau kelompok mana pun yang bertindak di luar hukum, menggunakan kekerasan, atau merusak ketertiban umum. semua harus tunduk pada aturan,” tegas budi.
ia juga menegaskan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul tetap dijamin konstitusi, namun harus dalam kerangka hukum dan tidak boleh disalahgunakan.
lebih lanjut, budi menegaskan bahwa satgas ini juga berperan penting dalam mendorong terciptanya ruang publik yang aman, bebas dari dominasi kelompok kekerasan, serta mendukung pertumbuhan dunia usaha.
“kehadiran negara harus dirasakan nyata, terutama dalam menjamin kebebasan beraktivitas dan menciptakan iklim usaha yang kompetitif,” ujarnya.
menurutnya, pelaku usaha kerap merasa terintimidasi oleh kelompok yang memaksakan kehendaknya, mulai dari pungli, intimidasi, hingga ancaman kekerasan yang membuat investor enggan menanamkan modal.
dengan dibukanya saluran pengaduan melalui satgas ini, pemerintah berharap masyarakat dapat menjadi mata dan telinga negara dalam menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang damai.
“kita ingin menjadikan indonesia tempat yang aman dan nyaman untuk tumbuh. kebijakan ini juga menjadi peringatan bagi siapa pun yang selama ini merasa kebal hukum,” kata budi gunawan.
di sisi lain, langkah pemerintah membentuk satgas antipremanisme mendapat dukungan dari parlemen. anggota komisi i dpr ri, oleh soleh, secara khusus menyoroti fenomena premanisme berkedok wartawan media online dan ormas yang belakangan meresahkan masyarakat.
“satgas harus menindak tegas oknum-oknum preman yang menggunakan atribut pers untuk melakukan intimidasi dan pemerasan,” kata oleh soleh dalam keterangannya, senin (5/5/2025).
ia menegaskan bahwa praktik ini bukan hanya mencoreng nama baik profesi wartawan, tetapi juga termasuk tindak pidana yang merugikan masyarakat luas.
bahkan, kata dia, praktik ini telah menyasar berbagai lapisan, mulai dari kepala desa, kepala sekolah, pengusaha, hingga masyarakat biasa.
“mereka ini bukan jurnalis, tapi preman yang menggunakan media abal-abal sebagai kedok untuk menakut-nakuti orang,” ujarnya geram.
menurutnya, undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers secara tegas mengatur bahwa perusahaan pers harus berbadan hukum dan terdaftar di dewan pers.
ia pun menegaskan bahwa wartawan harus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan dilarang menerima suap, apalagi memeras.
“menerima suap saja dilarang, apalagi kalau mereka justru minta uang sambil mengancam. ini jelas ranah pidana. negara harus tegas,” imbuhnya.
oleh soleh mengajak seluruh elemen penegak hukum seperti polri, tni, dan satpol pp agar tidak ragu menindak kelompok-kelompok ini.
ia juga mengungkapkan bahwa banyak laporan masyarakat tentang fitnah, penyebaran informasi menyesatkan, dan ancaman yang dilakukan oleh media online tidak jelas.
“ada juga yang menyebarkan hoaks sebagai bentuk tekanan psikologis. ini pemerasan terselubung,” ujarnya.
politikus dari fraksi pkb ini pun mengimbau kepada masyarakat untuk lebih selektif dalam menyikapi media.
menurutnya, publik harus mampu membedakan antara jurnalisme profesional dengan media abal-abal yang hanya digunakan untuk mencari keuntungan pribadi.
“jangan sampai wartawan sungguhan ikut terkena getahnya karena ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini,” tambahnya.
ia juga mendukung adanya verifikasi media dan wartawan oleh dewan pers sebagai upaya untuk membedakan antara media resmi dengan media gadungan.
hal senada juga berlaku untuk ormas.
ia menekankan bahwa ormas memiliki tanggung jawab sosial dan harus tunduk pada hukum yang berlaku.
organisasi kemasyarakatan seharusnya hadir untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bukan justru menjadi alat intimidasi atau kepentingan segelintir elite.
pembentukan satgas terpadu penanganan premanisme ini menandai langkah strategis dan menyeluruh dari pemerintah untuk mengatasi tantangan sosial yang selama ini kerap diabaikan.
selain penguatan aparat, keterlibatan masyarakat melalui saluran pengaduan dinilai menjadi kunci keberhasilan operasi ini.
budi gunawan menyatakan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat dan profesional, serta menjamin perlindungan terhadap pelapor.
“dengan kebijakan ini, kita berharap tercipta ruang publik yang bersih dari aksi premanisme dan intimidasi, serta memberikan rasa keadilan yang merata,” pungkasnya.
masyarakat kini tinggal menunggu pengumuman teknis lebih lanjut mengenai mekanisme pengaduan, termasuk nomor hotline, platform digital, serta kanal pelaporan yang akan digunakan.
pemerintah juga menjanjikan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses penanganan aduan tersebut.
dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, aparat hukum, dan masyarakat, indonesia diharapkan mampu keluar dari bayang-bayang premanisme dan menyongsong era baru yang lebih tertib, aman, dan berkeadilan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 16 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan