Aksi Premanisme Berkedok Ormas Mencuat : Pemerintah dan Aparat Diminta Tegas !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 11 May 2025 - 20:43

Ilustrasi berantas premanisme di Indonesia-Foto : Dokumen Palpos-

Di sisi lain, St, warga Kota Palembang yang bergelut dalam bisnis mengaku khawatir jika aksi-aksi premanisme ini dibiarkan.

"Kita hanya ingin menjalankan usaha dengan nyaman dan tenang," ungkapnya.

Selain itu, warga juga berharap pemerintah daerah ikut berperan aktif. Salah satu harapannya adalah adanya regulasi yang jelas mengenai aktivitas ormas di ruang publik, termasuk pengawasan terhadap kegiatan mereka di lapangan.

"Ormas seharusnya menjadi mitra masyarakat dan pemerintah, bukan malah menjadi sumber ketakutan," ujar warga lainnya.

Sementara Itu, tokoh pemuda di Sumatera Selatan meminta aparat kepolisian di Polda dan jajaran Polres 17 kabupaten/kota dalam provinsi setempat agar tidak ragu memberantas dan menindak tegas siapapun terlibat aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

"Langkah Polda Sumsel dan jajaran melakukan Operasi Sikat Musi pada Mei 2025 ini untuk memberantas aksi premanisme dan tindak kejahatan lainnya patut diapresiasi serta didukung penuh demi terciptanya kondisi kamtibmas yang lebih kondusif," kata salah satu Tokoh Pemuda Aktivis 98 Palembang, Bambang Purnomo di Palembang.

Menurut dia, aksi premanisme yang meresahkan masyarakat tidak boleh dibiarkan tumbuh subur karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta kenyamanan melakukan berbagai aktivitas rutin.

Dalam waktu tertentu di sejumlah tempat pusat keramaian sering terjadi aksi premanisme yang membuat masyarakat tidak nyaman dan merasa terancam keselamatan.

Aksi premanisme itu seperti tindakan seseorang atau sekelompok orang melakukan pengaturan parkir dengan memungut uang parkir di atas ketentuan hingga Rp10.000 bahkan lebih.

Bahkan melakukan pungutan uang parkir di sejumlah tempat dan pertokoan yang dinyatakan bebas uang parkir (parkir gratis), dan melakukan pungli di lampu merah, jika masyarakat tidak bersedia memberikan sejumlah uang yang diminta, bisa mendapat perlakuan yang dapat menimbulkan kerusakan pada kendaraan bahkan mengancam keselamatan jiwa pengemudi kendaraan bermotor.

"Melalui Operasi Sikat Musi 2025 diharapkan aparat Polda Sumsel dan jajaran, diharapkan tidak hanya bisa menertibkan pelaku aksi premanisme, tetapi juga menindak tegas oknum-oknum yang memelihara preman atau menjadi pelindung (beking) pelaku kejahatan itu," ujar Bambang.

Sebelumnya Kapolda Sumsel melalui Karoops Polda Sumsel, Kombes Pol. Muhammad Anis Prasetio Santoso menjelaskan bahwa pada Mei 2025 ini pihaknya bersama Polres jajaran menggelar Operasi Sikat I Musi.

Operasi kepolisian itu bertujuan untuk menertibkan aksi premanisme serta mencegah pencurian dengan kekerasan, pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor (3C).

"Operasi yang telah berjalan dalam pekan pertama Mei 2025 ini, sedikitnya telah mengungkap 103 kasus premanisme dan 3C," jelasnya.

Sesuai arahan Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Andi Rian Ryacudu Djajadi, siapapun yang melakukan aksi kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum.

aksi premanisme berkedok ormas mencuat : pemerintah dan aparat diminta tegas !                             koranpalpos.com - fenomena aksi premanisme yang melibatkan sejumlah oknum dari organisasi kemasyarakatan (ormas) belakangan ini kembali mencuat dan menjadi sorotan tajam masyarakat.
di berbagai wilayah, termasuk di provinsi sumatera selatan, kehadiran oknum ormas yang bertindak di luar koridor hukum telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
bukan lagi menjadi mitra sosial, sebagian ormas justru berubah menjadi aktor intimidatif yang memaksakan kehendak dan merugikan warga.
baca juga:daftar 10 provinsi paling tajir berdasar apbd 2025 : juaranya dki jakarta, sumsel tembus rp10 triliun ! 
baca juga:pemprov sumsel apresiasi ojk cetak 100 ribu sultan muda cerdas finansial
aksi-aksi premanisme yang dilakukan seringkali disertai pemalakan terhadap pedagang kecil, pengusaha lokal, hingga upaya penguasaan lahan secara sepihak.
tak hanya merugikan secara ekonomi, tindakan ini juga menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan di ruang publik.
ironisnya, pelaku-pelaku ini kerap berlindung di balik atribut ormas, menjadikan organisasi sebagai tameng dari proses hukum.
baca juga:pelantikan 101 cpns formasi 2024 : gubernur herman deru tekankan integritas ! 
baca juga:menko yusril ihza puji keseriusan gubernur herman deru 
masyarakat kini menanti ketegasan pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi sumatera selatan, untuk mengambil langkah konkret.
penertiban, pembinaan, hingga penegakan hukum harus dilakukan dengan terukur namun tegas.
demikian pula, aparat kepolisian diminta untuk tidak ragu bertindak terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, meskipun mengatasnamakan ormas.
baca juga:pemprov sumsel targetkan pelantikan pppk akhir juni 2025 : cpns dilantik 9 mei !
baca juga:gubernur herman deru upayakan asn berstatus pppk mendapatkan uang jaminan pensiun hari tua
pemerintah juga dituntut lebih selektif dalam memberikan legalitas kepada ormas.
evaluasi berkala terhadap aktivitas dan kontribusi ormas terhadap masyarakat perlu dilakukan agar organisasi yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan publik dapat dibubarkan.
di sisi lain, pendekatan persuasif tetap diperlukan.
baca juga:buat aturan baru dan pengawasan ketat
baca juga:kpk kian tak berdaya
tidak semua ormas berperilaku menyimpang.
banyak juga yang aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan.
pemerintah perlu mengajak ormas-ormas positif ini untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan ketertiban sosial dan mencegah praktik-praktik premanisme di lapangan.
sudah saatnya ormas kembali kepada jati diri sebagai wadah pengabdian dan pengayom masyarakat.
premanisme, dalam bentuk apa pun, tidak bisa ditoleransi dan harus dilawan bersama demi menciptakan sumatera selatan yang aman, damai, dan bermartabat.
terkait fenomena aksi preman termasuk  premanisme ormas tersebut, sejumlah  warga masyarakat sumsel berharap aparat keamanan bertindak tegas demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.
dimana aksi-aksi yang mengarah pada pemaksaan, intimidasi, bahkan pungutan liar oleh oknum berseragam ormas di sejumlah titik, terutama di kawasan pasar, proyek pembangunan, dan terminal.
"kadang mereka datang ke tempat usaha atau proyek, minta uang dengan dalih keamanan. kalau ditolak, nada mereka berubah jadi mengancam," ujar salah seorang kontraktor bangunan di palembang yang enggan disebutkan namanya, minggu (11/5).
menurutnya, praktik seperti itu jelas mengganggu iklim usaha dan menimbulkan ketakutan, terutama bagi pelaku usaha kecil.
di sisi lain, st, warga kota palembang yang bergelut dalam bisnis  mengaku khawatir jika aksi-aksi premanisme ini dibiarkan.
"kita hanya ingin menjalankan usaha dengan nyaman dan tenang," ungkapnya.
selain itu, warga juga berharap pemerintah daerah ikut berperan aktif. salah satu harapannya adalah adanya regulasi yang jelas mengenai aktivitas ormas di ruang publik, termasuk pengawasan terhadap kegiatan mereka di lapangan.
"ormas seharusnya menjadi mitra masyarakat dan pemerintah, bukan malah menjadi sumber ketakutan," ujar warga lainnya.
sementara itu, tokoh pemuda di sumatera selatan meminta aparat kepolisian di polda dan jajaran polres 17 kabupaten/kota dalam provinsi setempat agar tidak ragu memberantas dan menindak tegas siapapun terlibat aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.
"langkah polda sumsel dan jajaran melakukan operasi sikat musi pada mei 2025 ini untuk memberantas aksi premanisme dan tindak kejahatan lainnya patut diapresiasi serta didukung penuh demi terciptanya kondisi kamtibmas yang lebih kondusif," kata salah satu tokoh pemuda aktivis 98 palembang, bambang purnomo di palembang.
menurut dia, aksi premanisme yang meresahkan masyarakat tidak boleh dibiarkan tumbuh subur karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta kenyamanan melakukan berbagai aktivitas rutin.
dalam waktu tertentu di sejumlah tempat pusat keramaian sering terjadi aksi premanisme yang membuat masyarakat tidak nyaman dan merasa terancam keselamatan.
aksi premanisme itu seperti tindakan seseorang atau sekelompok orang melakukan pengaturan parkir dengan memungut uang parkir di atas ketentuan hingga rp10.000 bahkan lebih.
bahkan melakukan pungutan uang parkir di sejumlah tempat dan pertokoan yang dinyatakan bebas uang parkir (parkir gratis), dan melakukan pungli di lampu merah, jika masyarakat tidak bersedia memberikan sejumlah uang yang diminta, bisa mendapat perlakuan yang dapat menimbulkan kerusakan pada kendaraan bahkan mengancam keselamatan jiwa pengemudi kendaraan bermotor.
"melalui operasi sikat musi 2025 diharapkan aparat polda sumsel dan jajaran, diharapkan tidak hanya bisa menertibkan pelaku aksi premanisme, tetapi juga menindak tegas oknum-oknum yang memelihara preman atau menjadi pelindung (beking) pelaku kejahatan itu," ujar bambang.
sebelumnya kapolda sumsel melalui karoops polda sumsel, kombes pol. muhammad anis prasetio santoso menjelaskan bahwa pada mei 2025 ini pihaknya bersama polres jajaran menggelar operasi sikat i musi.
operasi kepolisian itu bertujuan untuk menertibkan aksi premanisme serta mencegah pencurian dengan kekerasan, pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor (3c).
"operasi yang telah berjalan dalam pekan pertama mei 2025 ini, sedikitnya telah mengungkap 103 kasus premanisme dan 3c," jelasnya.
sesuai arahan kapolda sumsel, irjen pol. andi rian ryacudu djajadi, siapapun yang melakukan aksi kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum.
selain mengoptimalkan operasi kepolisian, pihaknya mengharapkan partisipasi dari semua pihak dan lapisan masyarakat untuk melaporkan setiap aksi premanisme.
serta kejahatan lainnya di sekitar lingkungan tempat tinggal dan aktivitasnya, sehingga bisa diambil tindakan tegas kepada semua pelaku kejahatan, kata karoops polda sumsel itu.