Nanan Sorot Dugaan Pungli Pascakerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Jumat , 09 May 2025 - 19:06

Anggota Komisi XIII DPR RI, H SN Prana Putra Sohe (Nanan). -Foto : Dokumen Palpos-

Bila sistem pengamanan dan pengawasan yang rusak terus dibiarkan diyakini Nanan, 13 program Menteri Imipas tidak akan bisa tercapai.

Selama ini lanjut Nanan, akibat lemahnya sistem pengamanan dan pengawasan petugas lapas yang diberi sanksi mulai dari pemindahan hingga pemecatan, bukan sebaliknya sistem pengamanan dan pengawasan yang diperbaiki menyeluruh.

Selain menyoroti lemah ya sistem pengamanan dan pengawasan, persoalan Over Kapasitas juga tak luput dari sorotan putra daerah Lubuklinggau ini.

Dikatakan Nanan, harus dicari tahu penyebab Over Kapasitas dan bagaimana penanganannya.

"Persoalan oper kapasitas tidak harus diatasi dengan membangun Lapas Lapas baru," tegas Nanan.

Tapi cari tahu sebabnya, 60-70 persen Lapas Narkotika itu diisi oleh pengguna narkoba.

Padahal harusnya menurut Nanan penggunaan narkoba tidak harus dimasukkan ke lapas tetapi bisa dimasukkan ke rehabilitasi.

Namun kenyataannya karena sesuatu dan lain hal pengguna dimasukkan ke dalam Lapas sebaliknya pengedar justru dibiarkan lepas dan tidak dimasukkan ke Lapas.

"Kalau pengguna dimasukkan ke Rehabilitasi persoalan over kapasitas bisa diatasi," ujarnya.

Untuk itu Nanan kembali menegaskan, persoalan pungli dan Over Kapasitas harus ada perbaikan sistem secara menyeluruh.

Seperti diberitakan Palembang Pos sebelumnya, Kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kamis 7 Mei 2025, sekitar pukul 10.00 WIB, sempat membuat suasana mencekam.

nanan sorot dugaan pungli pascakerusuhan di lapas narkotika muara beliti                            koranpalpos.com - kerusuhan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas) narkotika kelas iia muara beliti, kabupaten musi rawas, sumatera selatan (sumsel), menguak dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) dan perlakuan tidak adil terhadap warga binaan.
dugaan pungli ini menuai sorotan tajam dari anggota komisi xiii dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri), h sn prana putra sohe (nanan). 
ia menilai dugaan adanya praktek pungli tersebut disebabkan lemahnya sistem pengamanan dan pengawasan di dalam lapas. 
"sistem pengamanan dan pengawasannya seperti x-ray atau alat detektor, cctv  sudah lama rusak dan tidak lagi berjalan sebagai mana mestinya," ungkap nanan, kepada palembang pos, jumat 9 mei 2025.
baca juga:lapas muara beliti sudah kondusif: masyarakat desak transparansi dan reformasi internal
baca juga:gubernur herman deru harapkan eksistensi kopi sumsel terus mendunia
kerusakan sistem pengamanan dan pengawasan ini bukan baru tahun ini, tapi sudah bertahun-tahun dan seolah-olah ada pembiaran. 
"kita tidak tahu apakah ini memang rusak atau dirusak, karena ini tidak hanya terjadi di lubuklinggau tetapi juga semua lapas di sumatera selatan  bahkan seluruh lapas di indonesia," tegas anggota dpr ri dari daerah pemilihan (dapil) sumsel i ini. 
persoalan ini dikatakan nanan, jauh sebelumnya sudah pernah ia sampaikan kepada menteri imigrasi dan pemasyarakatan (imipas) ri. 
seharusnya tambah nanan, dengan adanya kementerian baru imipas ini, sudah banyak progres yang dicapai. 
baca juga:komitmen tingkatkan kesejahteraan ibu dan anak, tp pkk prabumulih intensifkan kunjungan ke posyandu
baca juga:warga binaan rutan baturaja diajari bercocok tanam, dukung ketahanan pangan nasional
untuk itu mantan walikota lubuklinggau dua periode ini, mendesak kementrian hukum dan ham untuk tidak hanya fokus pada penanganan pascakejadian, melainkan juga melakukan evaluasi total terhadap sistem pembinaan dan pengawasan di lapas. 
"perbaiki seluruh sistem pengamanan dan pengawasan, dengan sistem pengamanan digital, cctv di lapas harus terintegrasi dengan kanwil dijenpas sumatera selatan," jelas nanan. 
bila sistem pengamanan dan pengawasan yang rusak terus dibiarkan diyakini nanan, 13 program menteri imipas tidak akan bisa tercapai. 
selama ini lanjut nanan, akibat lemahnya sistem pengamanan dan pengawasan petugas lapas yang diberi sanksi mulai dari pemindahan hingga pemecatan, bukan sebaliknya sistem pengamanan dan pengawasan yang diperbaiki menyeluruh. 
baca juga:optimalkan produksi minyak di cluster benuang, pertamina hulu rokan terapkan batch drilling onshore
baca juga:kejari oku selesaikan tiga perkara melalui restorative justice
selain menyoroti lemah ya sistem pengamanan dan pengawasan, persoalan over kapasitas juga tak luput dari sorotan putra daerah lubuklinggau ini. 
dikatakan nanan, harus dicari tahu penyebab over kapasitas dan bagaimana penanganannya.
"persoalan oper kapasitas tidak harus diatasi dengan membangun lapas lapas baru," tegas nanan.
tapi cari tahu sebabnya, 60-70 persen lapas narkotika itu diisi oleh pengguna narkoba. 
baca juga:kominfo se sumsel kompak usulkan tuntaskan blankspot di sumatera selatan 
baca juga:diantik sebagai kamabicab, bupati siap aktifkan bumi perkemahan muara enim 
padahal harusnya menurut nanan penggunaan narkoba tidak harus dimasukkan ke lapas tetapi bisa dimasukkan ke rehabilitasi. 
namun kenyataannya karena sesuatu dan lain hal pengguna dimasukkan ke dalam lapas sebaliknya pengedar justru dibiarkan lepas dan tidak dimasukkan ke lapas. 
"kalau pengguna dimasukkan ke rehabilitasi persoalan over kapasitas bisa diatasi," ujarnya. 
untuk itu nanan kembali menegaskan, persoalan pungli dan over kapasitas harus ada perbaikan sistem secara menyeluruh.  
seperti diberitakan palembang pos sebelumnya, kerusuhan yang terjadi di lapas narkotika kelas iia muara beliti, kamis 7 mei 2025, sekitar pukul 10.00 wib, sempat membuat suasana mencekam. 
belakangan diketahui penyebab kerusuhan dipicu kekesalan warga binaan dengan razia yang terus menerus dilakukan petugas di kamar hunian blok bangau dan blok angsa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 10 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan