Benarkan Instruksi BUMN Nonpublik

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 08 May 2025 - 21:18

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani dalam wawancara cegat usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5).-Foto: Antara-

benarkan instruksi bumn nonpublik                             jakarta - ceo danantara rosan perkasa roeslani membenarkan adanya instruksi untuk menunda rapat umum pemegang saham (rups) dan aksi korporasi pada bumn nonpublik atau non-tbk.
rosan, usai bertemu dengan presiden prabowo subianto di kompleks istana kepresidenan, jakarta, kamis, mengatakan bahwa instruksi tersebut untuk memastikan agar operasional bumn bisa berjalan baik dan efisien.
"danantara sebagai pemegang saham, sekaligus kan untuk melihat operasional ini secara baik dan benar dan untuk lebih menciptakan dan lebih mengefisiensikan juga. jadi kembali lagi value creations dan danantara kan juga mempunyai target-target yang dicanangkan," ucap dia.
baca juga:eliminasi tbc bukan hanya isu medis tapi soal keadilan
baca juga:bksap dukung penyelesaian damai dan deeskalasi 
rosan mengatakan presiden prabowo meminta agar dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap bumn-bumn yang ada.
dia menjelaskan bahwa hal itu untuk memastikan bahwa perusahaan plat merah dipimpin oleh direksi yang terbaik berdasarkan sistem meritokrasi.
"ya, karena memang kita kembali lagi, yang dipilih ini yang bapak (presiden) bilang, itu yang best traine, best talent, yang ada yang berdasarkan meritokrasi, jadi yang berdasarkan yang terbaik," ujar rosan.
baca juga:mendagri dorong percepatan realisasi apbd 2025 untuk ekonomi daerah
baca juga:bakal diatur di ruu sisdiknas 
dia mengatakan bumn harus dipilih oleh orang-orang terbaik di bidangnya, untuk mencegah terjadinya praktik korupsi maupun hal-hal negatif lainnya.
"seperti saat memilih tim untuk danantara, itu bisa dilihat kan itu adalah tim-tim yang memang yang terbaik di bidangnya, yang kata bapak (presiden) kan bilangnya yang cinta tanah air. kalau cinta tanah air kan tidak melakukan hal yang negatif, korupsi, dan yang lain-lain," ucapnya.
diketahui, instruksi tersebut tertuang dalam surat s-027/di-bp/v/2025 tentang arahan terkait pelaksanaan rups dan aksi korporasi bumn dan anak usaha bumn.
baca juga:wamendagri ajak wali kota optimalkan peran anak muda
baca juga:tni berlakukan razia gawai prajurit
salah satu instruksi dalam surat tersebut yaitu menunda seluruh rups bumn dan anak perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga dilakukan kajian dan evaluasi menyeluruh oleh bpi danantara dan holding operasional.
namun, penundaan ini tidak berlaku bagi bumn dan anak perusahaan yang berstatus sebagai perusahaan publik.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 9 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan