Eliminasi TBC Bukan Hanya Isu Medis Tapi Soal Keadilan

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 08 May 2025 - 21:13

Anggota Komisi IX, DPR RI, Nurhadi (tengah) dan aktivis Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Ari Ujianto (kanan) dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk "DPR RI Sedang Membahas Pengesahan RUU PPRT: Titik Terang Bagi Pekerja Indonesia" di Kompl-Foto: Antara-

eliminasi tbc bukan hanya isu medis tapi soal keadilan                               jakarta - anggota komisi ix dpr ri nurhadi mengatakan bahwa eliminasi penyakit tuberkulosis (tbc) yang masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn), bukan hanya merupakan isu medis, melainkan juga menyangkut keadilan sosial.
dia pun prihatin bahwa saat ini di indonesia masih tinggi, sehingga pencapaian target rpjmn 2020-2024 belum optimal. menurut dia, pemerintah tidak boleh berdamai dengan angka kematian dari tbc, karena hal itu bisa dicegah.
"saya yakin bukan hanya persoalan medis ini soal keadilan sosial dan hak rakyat indonesia untuk hidup sehat dan sejahtera," kata nurhadi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di jakarta, kamis (8/5).
baca juga:bksap dukung penyelesaian damai dan deeskalasi
baca juga:mendagri dorong percepatan realisasi apbd 2025 untuk ekonomi daerah
menurut dia, pada tahun lalu indonesia mencatat ada sebanyak 387 kasus tbc per 100.000 penduduk. angka itu menjadikan indonesia sebagai negara dengan kasus tbc tertinggi kedua di dunia.
dia menilai persoalan masih maraknya penyakit tbc di indonesia ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi menyangkut perencanaan dan tata kelola program yang belum optimal.
"saya kira ini tidak sekedar permasalahan teknis saja tapi kaitannya dengan perencanaan ataupun juga tata kelola yang perlu diperbaiki," katanya.
baca juga:bakal diatur di ruu sisdiknas
baca juga:wamendagri ajak wali kota optimalkan peran anak muda 
dia pun mengkritisi fragmentasi pelaksanaan program antara berbagai lini pemerintahan dan sektor.
pasalnya, anggarannya untuk mengeliminasi penyakit tbc itu sudah sangat besar, tetapi pelaksanaannya belum optimal.
"saya masih merasa seperti terfragmentasi antara pusat dan daerah, antara faskes publik atau swasta dan antara kesehatan dan infrastruktur," kata dia.
baca juga:tni berlakukan razia gawai prajurit
baca juga:dpr ancam tahan dana transfer 
untuk itu, dia mengusulkan agar panja eliminasi tbc dpr ri fokus pada tiga hal penting ke depan. yang pertama, evaluasi menyeluruh terhadap realisasi program eliminasi tbc untuk untuk menilai efektivitasnya.
kemudian yang kedua, dia menilai perlu ada pemetaan sumber pembiayaan dan efektivitas penggunaan anggaran, termasuk skema insentif untuk fasilitas kesehatan (faskes), dan peran dana desa yang perlu diperjelas.
"dan yang terakhir arah strategis 2025-2029 yang konkret dan multi sektor bukan mengacu atau mengadopsi sekedar copy paste pada tahun-tahun sebelumnya," kata dia.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 9 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan