Tak Siapkan Revisi UU Pemilu, Tetapi Fokus pada RUU ASN

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 15 Apr 2025 - 20:33

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin saat memberikan keterangan kepada awak media usai Tasyakuran HUT Ke-17 Bawaslu RI di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (15/4).-Foto: Antara-

tak siapkan revisi uu pemilu, tetapi fokus pada ruu asn                            jakarta - wakil ketua komisi ii dpr ri zulfikar arse sadikin menegaskan bahwa saat ini pihaknya tidak sedang menyiapkan perubahan terhadap undang-undang tentang pemilihan umum, tetapi fokus pada revisi undang-undang aparatur sipil negara (asn).
wakil rakyat yang membidangi penegakan hukum memegang peran penting dalam memastikan terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan supremasi hukum ini mengatakan bahwa fokus utama komisi ii tahun ini pada rancangan undang-undang (ruu) tentang perubahan atas uu aparatur sipil negara (asn), sesuai dengan program legislasi nasional (prolegnas) 2025.
"kelihatannya pada hari jadi ke-17 itu teman-teman penyelenggara pemilu, terutama dari bawaslu, terlihat resah soal masa depan kelembagaan mereka, apakah tetap permanen atau kembali ke bentuk ad hoc," kata zulfikar dalam tasyakuran hut ke-17 bawaslu ri di kantor bawaslu ri, jakarta, selasa (15/4). 
baca juga:dpr nilai bukan kriminal biasa
baca juga:debat publik psu empat lawang lancar dan kondusif
zulfikar lantas berkata, "saya ingin sampaikan bahwa informasi yang benar adalah komisi ii tidak sedang menyiapkan perubahan uu pemilu ... mohon maaf. komisi ii pada tahun ini, prolegnas tahun ini, diminta revisi uu asn."
ditegaskan pula bahwa saat ini komisi ii diarahkan untuk bahas revisi uu asn meskipun dia tidak setuju terhadap rencana tersebut.
"saya tidak tahu kenapa harus diubah lagi? padahal, belum lama ada perubahan undang-undang tentang aparatur sipil negara. saya pribadi tidak setuju karena ada semangat sentralisasi dalam perubahan ini," ujar zulfikar.
baca juga:dpr minta pemerintah berikan perlindungan
baca juga:tempati peringkat 5 pasukan penjaga perdamaian dunia 
sebelumnya, undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2023.ia menyoroti substansi perubahan yang hanya menyasar satu pasal, tetapi memiliki dampak besar pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.
perubahan itu, kata dia, menyangkut pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat pimpinan tinggi yang ditarik langsung ke presiden.
"ini menafikan negara kesatuan yang desentralisasi dan otonomi luas sebagaimana diamanatkan dalam uud nri tahun 1945, termasuk menafikan kewenangan pejabat pembina kepegawaian di daerah," jelasmya.
baca juga:minta penjelasan serangan kkb di yahukimo
baca juga:akan ada pertemuan lanjutan prabowo-megawati
lebih lanjut dia menyatakan keberatannya secara pribadi dan akan berupaya agar perubahan itu tidak terjadi.
"saya termasuk yang tidak setuju, dan akan berusaha agar itu tidak disahkan. mohon maaf ... kalau sampai ini diketok oleh pimpinan dpr, apalagi oleh ketua umum partai," ucap zulfikar.
terkait dengan rencana perubahan uu pemilu, zulfikar menambahkan bahwa proses tersebut sebenarnya sedang digodok oleh badan legislasi (baleg) dpr ri. namun, komisi ii sedang berupaya agar pembahasan itu dikembalikan ke ranah komisi ii sebagai mitra langsung penyelenggara pemilu.
baca juga:presiden prabowo temui emir qatar
baca juga:sebut prabowo pemimpin yang dibutuhkan 
"kami sudah melobi pimpinan dpr, dan terakhir saya bicara dengan wakil ketua dpr ri dari fraksi partai golkar, sudah ada sinyal positif untuk mengembalikannya ke komisi ii," pungkasnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 16 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan