Terganjal Kesepakatan Waktu, Rencana Revitalisasi Pasar Inpres Lubuklinggau Tertunda

Walikota bersama forpimda saat meninjau stok dan harga di Pasar Inpres menjelang lebaran Idul fitri 1446 H. -Foto : Dokumen Palpos-
KORANPALPOS.COM - Rencana revitalisasi Pasar Inpres yang terletak di pusat Kota Lubuklinggau harus kembali tertunda.
Hal ini disebabkan belum tercapainya kesepakatan terkait jangka waktu sewa lahan yang merupakan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Walikota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat atau yang akrab disapa Yoppy Karim, belum lama ini menjelaskan bahwa pihaknya sangat serius dalam membenahi wajah pasar tradisional di kota ini.
Namun, untuk revitalisasi Pasar Inpres, diperlukan proses yang lebih panjang mengingat status lahan dan aspek legalitasnya.
BACA JUGA:Wakapolres Prabumulih Turun Tangan Atasi Pohon Tumbang di Jalan Gunung Ibul
BACA JUGA:Dukung Ketahanan Pangan : Lakukan Perawatan Tanaman Terong !
Meski Pasar Inpres ini posisinya sangat strategis, berada di pusat kota dan menjadi cerminan wajah Lubuklinggau.
"Tapi karena status lahan milik PT KAI, kita butuh waktu dan proses untuk menyepakati jangka waktu sewa. Kalau hanya 3 tahun, percuma, karena waktu itu akan habis hanya untuk pembangunan fisik saja. Kita harap minimal 20 atau 30 tahun,” ungkap Yoppy.
Pemkot Lubuklinggau sendiri berencana bertemu pihak PT KAI usai Lebaran untuk membahas hal ini secara lebih mendalam.
Sembari menunggu kejelasan status Pasar Inpres, Yoppy menyebut bahwa pihaknya akan memfokuskan revitalisasi pada Pasar Bukit Sulap sebagai tahap awal.
BACA JUGA:Panen Raya Serentak Bersama Presiden : Bupati Edison Dukung Kesejahteraan Petani !
BACA JUGA:Wabup OKU Ikut Panen Raya Serentak di 14 Provinsi di Indonesia
“Kita ingin menghadirkan pasar tradisional yang bersih, nyaman, dan modern. Untuk tahap awal kita akan fokus membenahi Pasar Bukit Sulap. Anggarannya akan kita ajukan melalui APBN,” tambahnya.
Revitalisasi pasar ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan para pedagang dan pembeli, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.