KPU Usulkan PSU di 24 Daerah Digelar Sabtu

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Jumat , 28 Feb 2025 - 21:51

Rapat kerja Komisi II bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, Kamis (27/02)-Foto : ANTARA -

kpu usulkan psu di 24 daerah digelar sabtu                            koranpalpos.com – komisi pemilihan umum (kpu) ri mengusulkan agar pemungutan suara ulang (psu) pilkada 2024 di 24 daerah yang diperintahkan oleh mahkamah konstitusi (mk) dilaksanakan pada hari sabtu.
usulan tersebut disampaikan oleh anggota kpu ri idham holik saat rapat kerja dengan komisi ii dpr ri di kompleks parlemen, senayan, jakarta, kamis (27/2).
"hari sabtu menjadi pilihan kebijakan kami karena pertimbangannya hari libur, sehingga tidak perlu ada kebijakan hari yang diliburkan," ujar idham.
menurutnya, pemilihan hari sabtu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih karena sebagian besar masyarakat menikmati hari libur pada hari tersebut.
baca juga:minta pemerintah beri perhatian layanan imigrasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3t) 
baca juga:anggarannya belum sanggup gelar psu : kemendagri sebut 18 daerah ini 
dengan masyarakat yang cenderung lebih banyak berada di rumah, peluang menggunakan hak pilih menjadi lebih besar.
idham menambahkan bahwa penetapan hari sabtu juga didasarkan pada faktor sosiologis yang menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat lebih fleksibel pada hari tersebut.
"kami harap tingkat partisipasi pemilih bisa lebih maksimal," tambahnya.
kpu juga merinci usulan tanggal pelaksanaan psu berdasarkan lima kluster batas waktu yang ditetapkan oleh mk, yaitu:
baca juga:perlu didukung anggaran pusat : antisipasi apbd terbatas pada pagelaran psu 
baca juga:ubah lahan tidur jadi area pertanian 
1. batas waktu 30 hari: 22 maret 2025;
2. batas waktu 45 hari: 5 april 2025;
3. batas waktu 60 hari: 19 april 2025;
4. batas waktu 90 hari: 24 mei 2025;
baca juga:pertemuan tertutup di istana merdeka
baca juga:daftar lengkap 24 daerah yang wajib kocok ulang pilkada 2024 : daerah mana saja ?
5. batas waktu 180 hari: 9 agustus 2025.
kelima kluster tersebut disusun sesuai dengan tingkat urgensi pelaksanaan psu di masing-masing daerah.
semakin pendek batas waktu yang diberikan, semakin cepat pula psu harus dilaksanakan.
berdasarkan putusan mk, terdapat 26 perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang dikabulkan.
dari jumlah tersebut, 24 perkara mengharuskan dilaksanakannya pemungutan suara ulang (psu), satu perkara berupa rekapitulasi suara ulang, dan satu perkara berupa perbaikan keputusan kpu.
adapun beberapa daerah yang diusulkan melaksanakan psu antara lain kabupaten malang, kabupaten bandung, kota medan, kabupaten sleman, dan kota ternate.
kpu memastikan bahwa persiapan logistik, petugas, dan sosialisasi kepada masyarakat akan dilakukan secara maksimal agar psu berjalan lancar.
dalam pelaksanaan psu, kpu menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan integritas.
pengawasan ketat akan dilakukan dengan melibatkan badan pengawas pemilu (bawaslu) serta pemantau independen guna memastikan tidak ada kecurangan.
idham holik juga menegaskan bahwa kpu akan bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menjamin keamanan selama proses psu berlangsung.
"kami akan memastikan psu berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip demokrasi," katanya.
meski demikian, kpu menyadari tantangan dalam pelaksanaan psu, terutama terkait dengan logistik dan distribusi surat suara.
untuk itu, kpu telah melakukan koordinasi dengan penyedia jasa logistik guna memastikan seluruh kebutuhan logistik terpenuhi tepat waktu.
selain itu, kpu juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya psu dan bagaimana cara menggunakan hak pilih dengan benar.
sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih.
kpu berharap bahwa pelaksanaan psu pada hari sabtu dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan hari kerja biasa.
dengan peningkatan partisipasi, hasil psu diharapkan lebih mencerminkan suara rakyat secara demokratis.
"kami mengajak seluruh masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam psu. ini adalah kesempatan untuk menentukan masa depan daerah masing-masing," tutup idham.
usulan kpu untuk melaksanakan psu pada hari sabtu mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
dengan persiapan matang, pengawasan ketat, dan sosialisasi yang baik, diharapkan psu dapat berlangsung dengan lancar, transparan, dan demokratis di 24 daerah yang ditetapkan oleh mk. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 1 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan