Biarlah Rakyat Menilai

KEPUTUSAN Bacapres Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka, menuai polemik karena dianggap memunculkan politik dinasti. 

Terkait hal ini, M Haekal Al-Haffafah S.Sos, M Sos, selaku Pengamat Sosial dan Politik mengatakan, secara hukum boleh jadi ini clear, nggak ada soal.

Meskipun hal ini ada debatable mengenai Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 beberapa hakim tak bulat dalam kesepakatan batas umur atau memberikan pengecualian kepada capres dan cawapres yang pernah menjadi kepala daerah.

BACA JUGA:LAPSUS : Dinasti Politik atau Mewakili Milenia ?

"Kalau melihat konteks ini, tentu dalam demokrasi semua orang punya hak, termasuk anak Presiden. Persoalan berikutnya adalah ini soal etis, kita tak bisa menghalangi orang punya pendapat bahwa Ketua MK terlibat dalam konflik kepentingan, " ujarnya, Selasa (24/10).

Sebagian publik lanjut Haekal, juga terpaksa melihat bahwa Presiden Jokowi juga memanfaatkan jabatannya dalam hal ini. Soal terpilih atau tidak, itu pembahasan elektoral biarkan rakyat yang menilai, soal kaitan dengan potensi keterpilihan, parpol pengusung tentu sudah memperhitungkan.

"Pembahasan yang agak serius sebetulnya adalah posisi Pak Jokowi yang sekarang masih menjabat sebagai Presiden aktif sampai pada Oktober 2024, itu yang jadi soal. Publik yang paham demokrasi akan melihat bahwa banyak sekali ruang yang bisa disalahgunakan untuk memobilisasi dukungan, dalam hal ini Gibran sebagai anak Presiden, " tukasnya. (rob)