BKN Bakal Terapkan 3 Hari WFO : Akankah Ini Berlaku di Sumsel, Begini Komentar Dewan

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Rabu , 12 Feb 2025 - 20:44

Hambali Lukman, Anggota DPRD Lubuklinggau.-Foto : Dokumen Palpos-

bkn bakal terapkan 3 hari wfo : akankah ini berlaku di sumsel, begini komentar dewan                             koranpalpos.com - badan kepegawaian daerah (bkn) berencana menerapkan formula 3 hari ngantor atau work from office (wfo) dan 2 hari kerja dari mana saja atau work from anywhere (wfa). 
wacana tersebut dilaksanakan sebagai salah satu strategi untuk melakukan efesiensi anggaran.
hal itu diungkapkan kepala bkn zudan arif, belum lama ini.
wacana tersebut kini menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan. 
baca juga:geruduk pn palembang, mahasiswa desak usut keterlibatan hengky pribadi di korupsi bukit asam
baca juga:usut dugaan proyek fiktif : saksi kunci tiga kali mangkir, kejari lubuklinggau himbau untuk kooperatif 
akankah kebijakan serupa juga diterapkan untuk pegawai negeri sipil (pns) dan aparat sipil negara (asn) di daerah termasuk sumatera selatan khususnya kota lubuklinggau? 
seorang warga kota lubuklinggau, amri, mengungkap keresahannya akan dampak efesiensi anggaran terhadap kebijakan yang diambil pemerintah khususnya bkn  terhadap pelayanan publik jika kebijakan serupa juga diterapkan di daerah. 
seperti yang diungkapkan amri, seorang warga kota lubuklinggau. 
"saya khawatir nanti kualitas pelayanan kepada publik akan menurun," ujarnya.
baca juga:baznas oki bantu pemerintah daerah melalui 5 program pokok ini!
baca juga:pemkab muara enim dukung program efisiensi pemerintah pusat
5 hari kantor buka terkadang warga masih kesulitan bahkan terpaksa menunda masalah adminitrasi apalagi bila cuma 3 hari. 
dikatakan amri, sebagai warga negara indonesia (wni), dirinya sangat mendukung dengan adanya efesiensi anggaran yang tidak penting, seperti perjalanan dinas.
"kadang perjalanan dinas ini hanya akal-akalan untuk menghabiskan anggaran, terutama di penghujung tahun anggaran," katanya.
tapi untuk hari kerja, tambah amri, harusnya jangan ikut dipotong. 
baca juga:dorong asn tempuh pendidikan jenjang s2 hingga s3
baca juga:polres muara enim kawal distribusi lpg 3 kg 
"kasihan warga yang sakit jika kekurangan tenaga medis akibat tenaga medis tidak ke rumah sakit atau puskesmas, begitupun dengan warga yang akan melakukan urusan adminitrasi, harus antri dan menunggu lama karena pegawainya tidak masuk kerja," kata amri. 
sementara itu,  anggota dprd lubuklinggau h hambali lukman, menanggapi skema 3 hari wfo dan 2 hari wfa  menegaskan  bahwa pada prinsipnya sebagai wakil masyarakat di dprd lubuklinggau, dirinya sangat mendukung dilakukannya efesiensi anggaran. 
"yang namanya efesiensi pasti sangat kami dukung, demi untuk program-program pemerintah yang pro rakyat dan efektif memang harus efesien," tegasnya. 
akan tetapi lanjut hambali, untuk  anggaran-anggaran strategis yang juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan hari kerja terkait bidang pelayanan hendaknya jangan di potong.
baca juga:jangan lewat tanggal ini: ulp pln kayuagung akan segel meteran listrik pelanggan!
baca juga:indonesia-turki sepakati 13 poin kerja sama 
"efesiensi itu harusnya dilakukan pada kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak terbilang urgent, tetapi menyangkut pelayanan kepada masyarakat  harusnya tetap mendapat perhatian yang optimal dengan didukung anggaran yang cukup," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 13 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan