Kepala Daerah Wajib Penuhi Janji Meski Ada Efisiensi Anggaran

Pakar kebijakan publik dari Universitas Andalas (Unand) Aidinil Zetra saat diwawancarai di Padang, Rabu (12/2).-Foto: Antara-

KORANPALPOS.COM - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Aidinil Zetra mengatakan kepala daerah terpilih wajib memenuhi janji-janji politik kepada masyarakat, meskipun adanya efisiensi anggaran.

"Sebagai pemimpin, janji politik saat kampanye tetap harus dipenuhi meskipun adanya pemangkasan anggaran dari pusat," kata Aidinil Zetra, di Padang, Rabu (12/2).

Menurut dia, seorang kepala daerah dipilih masyarakat karena memberikan harapan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan, baik itu berupa perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan sosial ataupun pembukaan lapangan kerja.

Oleh karena itu, kata dia, konstituen akan tetap menagih janji politik kepala daerah terpilih meskipun adanya efisiensi anggaran. Di saat bersamaan gubernur, bupati dan wali kota wajib menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

BACA JUGA:Bukan Hanya Anggaran Tersedia : Pemimpin Bangun Daerah dengan Ide

BACA JUGA:Target PP Terbit Sebelum Ramadhan : Kebijakan KemenPANRB Terkait Gaji ke-13 dan ke-14

"Masyarakat memilih calon kepala daerah itu karena membeli janji. Jadi, kalau janji itu tidak ditunaikan maka ada cedera janji," kata dosen pengajar pada Departemen Ilmu Politik Unand tersebut.

Untuk mengatasi dinamika itu, alumni Universiti Kebangsaan Malaysia tersebut mendorong kepala daerah terpilih mulai mencari sumber pemasukan baru bagi daerah, termasuk melakukan inovasi ke sumber utama pendapatan daerah yang selama ini sudah digarap.

"Artinya kepala daerah harus kreatif. Sebab, masyarakat tidak mau tau soal efisiensi anggaran dan mereka hanya akan menagih janji politik," ujar dia.

Aidinil mengatakan apabila janji-janji politik tidak direalisasikan dengan dalih pemangkasan anggaran yang signifikan oleh Kementerian Keuangan maka hal itu bisa saja berdampak kepada penurunan kepercayaan publik ataupun elektabilitas kepala daerah di kemudian hari.

BACA JUGA:BNPT: Tangani Anak Kasus Terorisme dengan Bersinergi

BACA JUGA:Hasil Evaluasi DKPP Akan Diserahkan ke Pimpinan DPR

"Jadi, intinya kalau sudah berjanji ya ditepati. Kalau tidak, ya akan timbul cedera janji tadi," kata Aidinil. (ant)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan