Hasil Evaluasi DKPP Akan Diserahkan ke Pimpinan DPR

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 11 Feb 2025 - 18:31

: Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta-Foto: Antara-

hasil evaluasi dkpp akan diserahkan ke pimpinan dpr                               koranpalpos.com - ketua komisi ii dpr ri rifqinizamy karsayuda mengatakan bahwa hasil evaluasi terhadap para pimpinan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) akan diserahkan ke pimpinan dpr ri.
selain terkait sistem dan manajemen dkpp, menurut dia, evaluasi itu juga dilakukan secara personal terhadap para pimpinan dkpp yang diangkat berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan dpr ri.
"komisi ii hanya melakukan evaluasi, nanti hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pasal 228 a ayat 1 dan ayat 2 (tata tertib dpr), akan kami serahkan ke pimpinan dpr untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata rifqi di kompleks parlemen, jakarta, selasa.
baca juga:legislator dukung pengembangan koperasi kepada sektor usaha besar
baca juga:bkn manfaatkan penelitian brin : desain profil asn 20 tahun ke depan
dia menuturkan ada beberapa catatan penting dari hasil evaluasi itu, di antaranya soal belum adanya yang transparan dan terbuka soal manajemen pengaduan, pemeriksaan, dan persidangan di dkpp.
sehingga, kata dia, ada pengaduan yang sudah lama masuk namun belum disidangkan, dan ada juga pengaduan yang baru masuk dan cepat disidangkan hingga putusan. menurut dia, dkpp pun mengakui bahwa menerapkan prinsip untuk mendahulukan suatu perkara tertentu dibandingkan perkara lain.
mereka, kata dia, berdalih bahwa mendahulukan perkara-perkara yang diadukan ke mk agar putusan dkpp memberi input proses pembuktian di mk. namun, dia menilai pernyataan itu cukup fatal karena peradilan etik berbeda dengan peradilan di mk.
baca juga:gudang tni dipakai untuk simpan gabah :termasuk untuk beras milik bulog
baca juga:perintahkan tindak tegas koruptor : instruksi presiden prabowo ke kejagung hingga kpk 
"dan hal-hal lain lah yang saya kira mohon izin, mohon maaf, sebagai ketua komisi ii dpr ri saya harus menjaga harkat martabat mitra kerja saya," ucapnya.
sementara itu, ketua dkpp heddy lugito mengaku sangat menghormati undangan evaluasi dari komisi ii dpr ri karena menjadi mitra kerja pertama yang mengikuti evaluasi. dia pun merasa tak terganggu dengan adanya evaluasi itu sesuai dengan tugas dan fungsi dpr ri.
dia mengungkapkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh komisi ii dpr ri seputar pelaksanaan pemilu hingga pilkada, hingga tugas-tugas yang dimiliki oleh dkpp. dia pun menyerahkan hasil evaluasi tersebut kepada komisi ii dpr.
baca juga:saling memberi antarumat beragama jadi kunci persatuan
baca juga:pers akurat dan faktual jadi pondasi demokrasi sehat 
"membahas tugas-tugas yang dilaksanakan dkpp, apa-apa saja. nggak bahas kasus tertentu. sama sekali nggak ada," ujar heddy.
adapun komisi ii dpr ri menggelar rapat dengar pendapat (rdp) dengan agenda evaluasi terhadap pimpinan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) di kompleks parlemen, jakarta, selasa, secara tertutup setelah adanya tata tertib dpr ri baru yang memberikan kewenangan evaluasi tersebut. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 18 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan