Pemkab Muba Dapat Lampu Hijau Selesaikan Kewajiban pada APBD 2025

pemkab muba dapat lampu hijau selesaikan kewajiban pada apbd 2025 koranpalpos.com - dalam upaya menyelesaikan kewajiban pemerintah kabupaten (pemkab) musi banyuasin (muba) yang belum tuntas pada tahun 2024, penjabat (pj) bupati muba, h. sandi fahlepi, bersama jajaran, melakukan konsultasi ke direktorat jenderal bina keuangan daerah kementerian dalam negeri (kemendagri) ri, rabu (22/1/2025). konsultasi ini bertujuan membahas strategi peningkatan pendapatan untuk mendukung penyelesaian kewajiban pada apbd tahun anggaran 2025. h. sandi fahlepi pj bupati muba menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh arahan terkait pengelolaan keuangan, khususnya menyangkut keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga atas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024. “kami membutuhkan masukan terkait langkah terbaik untuk menyelesaikan kewajiban ini. terdapat kendala kurang bayar dari dana transfer daerah, yang menyebabkan sejumlah pembayaran tertunda,” jelas sandi. baca juga:warga kelurahan air lintang dukung ketahanan pangan baca juga:pemkab muara enim harapkan sinergitas kuat dalam pembangunan daerah ia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada direktorat jenderal bina keuangan daerah, kementerian dalam negeri republik indonesia, atas sambutan hangat dan fasilitasi yang luar biasa selama kunjungan konsultasi. "kunjungan ini menjadi momen penting dalam mempererat sinergi dan koordinasi antara pemerintah kabupaten musi banyuasin dan kemendagri, khususnya dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. kami sangat mengapresiasi diskusi yang konstruktif dan masukan yang berharga dari jajaran direktorat jenderal bina keuangan daerah. hal ini akan menjadi bekal penting bagi kami dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di kabupaten musi banyuasin," imbuhnya  dalam kesempatan yang sama inspektur muba, mirwan susanto, menambahkan bahwa persoalan ini menjadi prioritas mendesak. pemkab bersama dprd muba telah menyepakati kebijakan peraturan kepala daerah (perkada) untuk menambah pendapatan pada apbd 2025 sebagai solusi sementara. baca juga:bem wujud perhatian terhadap dunia pendidikan baca juga:bhabinkamtibmas gencar sosialisasi perangi judi online “namun, untuk memastikan langkah ini sesuai regulasi, kami perlu konsultasi dengan kemendagri,” ujarnya. menanggapi yang disampaikan tersebut, kepala subdirektorat perencanaan anggaran wilayah i, fernando h. siagian, memberikan apresiasi atas komitmen pj bupati dan jajaran dalam menangani permasalahan keuangan ini. ia juga memberikan saran konkret terkait kebijakan yang perlu diambil. “kami berharap diskusi ini membawa solusi terbaik, tidak hanya bagi pemkab muba, tetapi juga demi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut,” tutur fernando. lebih lanjut, fernando menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten muba diperbolehkan menyelesaikan kewajiban yang belum tuntas pada tahun 2024 untuk direalisasikan melalui apbd tahun anggaran 2025. hal ini dapat dilakukan dengan mekanisme pengaturan melalui peraturan kepala daerah (perkada). "kami memahami dinamika pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan fleksibilitas dan penyesuaian. oleh karena itu, pemkab muba dipersilakan menggunakan perkada untuk memastikan kewajiban yang belum terselesaikan pada tahun ini dapat masuk dalam apbd 2025," ujar fernando. baca juga:polisi sahabat anak eduksi siswa tertib berlalu lintas konsultasi ini mencerminkan komitmen pemkab muba dalam menjaga akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap pihak-pihak terkait. langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (omi)

Tag

• # peraturan kepala daerah (perkada)
• # strategi pendapatan daerah muba
• # penyelesaian kewajiban pemkab muba
• # kemendagri dan pemkab muba
• # apbd 2025 kabupaten muba
• # pengelolaan keuangan daerah muba
• # konsultasi pj bupati muba

Share

• 
• 
• 
• 
•