Sidang Kasus Korupsi Tambang Batu Bara Lahat : Dugaan Aliran Dana ke Bupati Terungkap !

Reporter: Romi |

Editor: Dahlia |

Jumat , 17 Jan 2025 - 17:14

Suasana siding korupsi tambang batu bara Lahat di PN Tipikor Palembang, Jumat 17 Januari 2025.-Foto : Istimewa-

sidang kasus korupsi tambang batu bara lahat : dugaan aliran dana ke bupati terungkap !                            koranpalpos.com - sidang kasus korupsi izin pengelolaan tambang batu bara di kabupaten lahat semakin memanas.
pada sidang yang digelar di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) palembang, jumat, 17 januari 2025, saksi fian habibie mengungkap indikasi adanya aliran dana kepada bupati lahat dari terdakwa misri, mantan kepala dinas energi dan sumber daya mineral (distamben) lahat.
fian habibie, yang merupakan mantan staf distamben kabupaten lahat, membeberkan bahwa dirinya pernah diperintahkan oleh terdakwa misri untuk mengantarkan amplop cokelat besar yang diduga berisi uang kepada bupati lahat.
baca juga:oknum ketua masjid dilaporkan ke polisi karena pukuli ketua rt di acara tahlilan
baca juga:nagih utang, petani di talang serian ogan ilir jadi korban pengeroyokan dengan parang
"saya pernah disuruh oleh pak misri untuk mengantarkan berkas di dalam amplop cokelat besar untuk bupati lahat," ungkap fian saat memberikan kesaksian.
lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa di dalam amplop cokelat tersebut terdapat amplop putih lain yang diduga berisi uang.
amplop tersebut diserahkan kepada ajudan bupati. sebagai imbalan atas tugas itu, fian mengaku menerima upah uang tunai sebesar rp300 ribu hingga rp500 ribu dari terdakwa misri.
baca juga:irt dihabisi suami di lubuklinggau : sebelum kejadian sempat ke warung beli sayur untuk masak pesanan pelaku 
baca juga:warga sungai ceper oki alami banyak luka dibacok pria dalam pengaruh narkoba
"setiap kali saya mengantarkan amplop tersebut, saya diberi uang rp300 ribu hingga rp500 ribu," tambahnya.
selain kesaksian dari fian habibie, sidang juga menghadirkan saksi lain, faisal ishak, yang merupakan mantan kepala bagian hukum pemerintah kabupaten (pemkab) lahat.
faisal membeberkan adanya kejanggalan dalam surat keputusan (sk) bupati lahat terkait izin pengelolaan tambang batu bara.
faisal mengungkap bahwa dalam sk bernomor 503214 yang diterbitkan saat itu, terdapat dua titik koordinat yang mencakup wilayah produksi tambang pt bukit asam (ptba).
baca juga:7 pelaku pencurian kabel pln diringkus polisi
baca juga:geger ! suami di lubuklinggau tega habisi istri sendiri
menurutnya, secara aturan, dalam satu sk tidak boleh ada dua titik koordinat berbeda untuk wilayah izin tambang yang sama.
"saat itu seingat saya, hanya ada satu titik koordinat yang berkaitan dengan izin tambang ptba. namun, kenyataannya ada dua titik koordinat dalam sk tersebut. yang satu lagi saya tidak tahu," kata faisal di hadapan majelis hakim.
faisal juga menegaskan bahwa tanda tangan terhadap koordinat tambahan dalam lampiran sk tersebut dipalsukan.
ia menyatakan bahwa dirinya hanya mengetahui adanya koordinat izin tambang milik ptba, sementara titik koordinat lainnya bukan bagian dari yang ia ketahui atau setujui.
"tanda tangan saya hanya untuk koordinat izin tambang milik ptba. saya memastikan tanda tangan terhadap titik koordinat lainnya adalah palsu," ujar faisal.
hakim anggota, pitriadi, menyoroti kejanggalan dalam sk tersebut.
ia mempertanyakan kepada faisal terkait kemungkinan dua titik koordinat yang tercantum dalam satu sk. namun, faisal menegaskan bahwa secara hukum, hal itu tidak diperbolehkan.
pernyataan saksi ini semakin menguatkan dugaan adanya manipulasi dalam penerbitan sk izin tambang batu bara tersebut.
majelis hakim juga menunjukkan bukti fisik sk kepada faisal, yang semakin mempertegas ketidaksesuaian dokumen tersebut.
kasus ini mencoreng upaya pemerintah dalam mewujudkan visi indonesia emas yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
praktik korupsi seperti yang diduga terjadi dalam kasus ini menjadi penghambat besar bagi pembangunan yang berintegritas.
jaksa penuntut umum (jpu) menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendalami dugaan keterlibatan berbagai pihak, termasuk aliran dana kepada bupati lahat.
jpu juga berkomitmen untuk menghadirkan bukti-bukti tambahan dalam persidangan berikutnya guna memperkuat tuntutan terhadap terdakwa.
sidang ini menjadi perhatian luas masyarakat, terutama warga kabupaten lahat.
banyak pihak berharap kasus ini dapat diungkap secara transparan dan para pelaku yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang menerima aliran dana, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi sistem peradilan di indonesia tetapi juga sebagai peringatan akan pentingnya integritas dalam pengelolaan sumber daya alam.
sidang berikutnya akan menjadi momentum untuk mengungkap fakta-fakta baru dan mengakhiri polemik yang telah lama mengganggu kredibilitas pemerintahan di daerah tersebut.
dengan perkembangan yang ada, masyarakat kini menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya.
pengungkapan kasus korupsi seperti ini diharapkan dapat menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik lainnya agar lebih berhati-hati dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan