APBN 2025 Dinilai Masih Tangguh Meski Ada Kenaikan PPN, Kata Ketua Umum MKGR

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Senin , 30 Dec 2024 - 21:18

Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir saat memberikan keterangan kepada awak media.-Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM - Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Adies Kadir, menilai bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih sangat tangguh meskipun ada rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen pada tahun tersebut.

Adies meyakini bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu perekonomian masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

Hal ini disampaikan Adies Kadir dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025 Ormas MKGR yang berlangsung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, pada Senin (30/12).

Dalam kesempatan itu, Adies mengungkapkan bahwa Dewan Pakar MKGR telah melakukan kajian mendalam mengenai postur APBN 2025, dan hasilnya menunjukkan bahwa APBN tersebut masih sangat tangguh.

"Kita juga Dewan Pakar sudah mengkaji dan tadi disimpulkan bahwa insyaallah postur APBN kita di tahun 2025 masih cukup tangguh, masih sangat tangguh, bukan cukup, sangat tangguh dengan kenaikan PPN 1 persen dan tidak terlalu mengganggu masyarakat menengah ke bawah," ujar Adies dalam kesempatan tersebut.

Menurut Adies, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan banyak bantuan kepada masyarakat di awal masa kepemimpinannya, yang dianggap sebagai langkah penting untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.

Dengan adanya berbagai bantuan tersebut, Adies yakin kenaikan tarif PPN pada 2025 akan lebih terarah dan tidak akan membebani masyarakat secara keseluruhan.

"Karena Presiden dan pemerintah telah memberikan banyak subsidi-subsidi dan juga mengawal dengan ketat bahwa kenaikan 1 persen itu hanya untuk barang-barang mewah dan kalangan atas," tambah Adies.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini akan lebih difokuskan pada kalangan menengah ke atas yang cenderung mengonsumsi barang-barang mewah, sementara masyarakat dengan penghasilan rendah tidak akan terpengaruh secara signifikan.

apbn 2025 dinilai masih tangguh meski ada kenaikan ppn, kata ketua umum mkgr                            koranpalpos.com - ketua umum dpp ormas musyawarah kekeluargaan gotong royong (mkgr), adies kadir, menilai bahwa postur anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2025 masih sangat tangguh meskipun ada rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) sebesar 1 persen pada tahun tersebut.
adies meyakini bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu perekonomian masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
hal ini disampaikan adies kadir dalam acara refleksi akhir tahun 2024 dan outlook 2025 ormas mkgr yang berlangsung di kawasan kebayoran baru, jakarta, pada senin (30/12).
baca juga:terbitkan surat edaran : larang penggunaan kembang api dan petasan di malam tahun baru !
baca juga:inilah 15 psn yang akan mengubah wajah sumatera selatan 2025 : langkah penting untuk kemajuan infrastruktur !
dalam kesempatan itu, adies mengungkapkan bahwa dewan pakar mkgr telah melakukan kajian mendalam mengenai postur apbn 2025, dan hasilnya menunjukkan bahwa apbn tersebut masih sangat tangguh.
"kita juga dewan pakar sudah mengkaji dan tadi disimpulkan bahwa insyaallah postur apbn kita di tahun 2025 masih cukup tangguh, masih sangat tangguh, bukan cukup, sangat tangguh dengan kenaikan ppn 1 persen dan tidak terlalu mengganggu masyarakat menengah ke bawah," ujar adies dalam kesempatan tersebut.
menurut adies, presiden prabowo subianto telah memberikan banyak bantuan kepada masyarakat di awal masa kepemimpinannya, yang dianggap sebagai langkah penting untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.
baca juga:berhasil ungkap kasus dan kinerja terbaik : 146 personel polres prabumulih dapat penghargaan !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 29 desember 2024 : hujan dengan beragam intensitas guyur sebagian besar wilayah !
dengan adanya berbagai bantuan tersebut, adies yakin kenaikan tarif ppn pada 2025 akan lebih terarah dan tidak akan membebani masyarakat secara keseluruhan.
"karena presiden dan pemerintah telah memberikan banyak subsidi-subsidi dan juga mengawal dengan ketat bahwa kenaikan 1 persen itu hanya untuk barang-barang mewah dan kalangan atas," tambah adies.
ia menjelaskan bahwa kebijakan ini akan lebih difokuskan pada kalangan menengah ke atas yang cenderung mengonsumsi barang-barang mewah, sementara masyarakat dengan penghasilan rendah tidak akan terpengaruh secara signifikan.
baca juga:h+2 libur nataru : 34.579 penumpang menyeberang dari jawa ke sumatera !
baca juga:jembatan ampera ditutup malam tahun baru 
sebelumnya, menteri keuangan sri mulyani indrawati juga menyampaikan bahwa rencana kenaikan tarif ppn menjadi 12 persen pada 1 januari 2025 akan tetap dilaksanakan sesuai dengan mandat undang-undang (uu).
kenaikan ppn ini merupakan bagian dari kebijakan perpajakan yang tertuang dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp) yang disusun pada tahun 2021.
sri mulyani menjelaskan bahwa saat perencanaan kebijakan ini dilakukan, pemerintah mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk dampak pandemi covid-19 terhadap masyarakat dan kebutuhan pokok yang terimbas oleh krisis kesehatan tersebut.
"artinya, ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk ppn ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain, seperti kesehatan dan bahkan waktu itu termasuk makanan pokok," pungkas sri mulyani.
dengan adanya kenaikan tarif ppn yang sudah diatur dalam uu hpp, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara yang pada akhirnya akan digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur dan layanan sosial yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.
namun, pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan ini akan diterapkan dengan hati-hati agar tidak membebani masyarakat secara berlebihan. (ant)